LANGGUR, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berhasil menekan jumlah kemiskinan turun mencapai angka 21 persen.
“Tingkat Kemiskinan tahun 2022 berhasil diturunkan menjadi 21,19 persen. Turun sebesar 1,54 persen dibanding kemiskinan tahun 2021,” sebut Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun pada pembukaan Musrenbang RKPD Tahun 2024 Kecamatan Hoat Sorbay di aula kantor kecamatan Hoat Sorbay, Jumat (13/2/2026).
Secara makro upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan sekaligus mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara memperoleh hasil yang sangat baik.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 naik menjadi 66,88. Meningkat sebesar 0,55 poin dibanding IPM tahun 2021.
Berbagai intervensi yang dilakukan di tingkat Kabupaten maupun di Ohoi, sangat berdampak signifikan terhadap kedua capaian ini. Praktik di tahun 2022 harus ditingkatkan di 2023, termasuk untuk tahun 2024 yang direncanakan di Musrenbang.
Dalam rangka menurunkan angka stunting sekaligus mencapai angka nasional, Bupati terus peringatkan setiap kepala ohoi (desa) di wilayah Kecamatan Hoat Sorbay agar senantiasa memberikan data yang valid dan akurat.
Stunting di Maluku Tenggara per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 16,98 persen. Target Nasional pada akhir tahun 2024 harus mencapai 14 persen. Perlu upaya serius dan kompak dari semua pihak. Termasuk dalam hal kolaborasi intervensi anggaran dan kegiatan. Syarat pentingnya adalah data base harus akurat.
Kepala Ohoi selaku ketua TPPD di Ohoi, bersama para Kader dan puskesmas harus memastikan data yang disajikan benar-benar valid sehingga intervensi tepat sasaran dan berdampak langsung pada upaya penanggulangan stunting.
“Tahun 2024 secara nasional pembangunan diarahkan untuk menjawab beberapa isu strategis dan prioritas. Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, termasuk kecamatan dan desa, harus selaras dan sinergi,” ujar Hanubun.
Berkaitan dengan upaya pencapaian target RPJMN, target-target penting yang sangat berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan ohoi adalah stunting dan kemiskinan ekstrem.




