banner 728x250

Pemkab MBD Raih Penghargaan Paritrana Award 2025

PEMKAB MBD
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) meraih juara pertama Paritrana Award Tahun 2025 tingkat Provinsi Maluku.

‎Penghargaan diserahkan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Sevy Renita kepada Agustinus Kilikily dalam rangkaian penganugerahan Paritrana Award Tahun 2025 di Hotel Santika Ambon, Senin (30/6/2025).

Paritrana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Presiden RI kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan pelaku usaha yang mendukung penuh pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Kilikily mengatakan Pemkab MBD terus berkomitmen memberikan naungan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja di MBD. Terutama pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko tinggi, dan berpenghasilan sangat minim.

‎”Penghargaan ini kami persembahkan kepada seluruh rakyat MBD. Kami ingin pastikan, tidak ada lagi pekerja yang berjalan tanpa perlindungan. Ini bukan akhir, ini langkah awal menuju MBD yang adil dan berdaya,” tegas Kilikily.

Jaminan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi pekerja, karena perlindungan ini dapat meningkatkan rasa aman bagi keluarga pekerja juga memberikan kepastian keberlangsungan ekonomi apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan.

‎”Pemkab MBD memberikan jaminan sosial dengan membayar premi bagi tukang tipar, petani, nelayan hingga tenaga harian lepas, penyelenggara pemilu, perangkat desa dan pegawai non ASN sebanyak 11.693 orang,” sebutnya.

Menurutnya BPJS Ketenagakerjaan layak untuk terus dikembangkan mengingat sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Terima Kasih atas apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Maluku,” ujarnya.

‎‎Pemkab MBD lanjut Kilikily, pemerintah akan mendata dan memberikan perlindungan kerja bagi pemanjat kelapa sehingga pekerja di sektor ini pun merasa nyaman dalam bekerja karena dilindungi.

‎”Pak bupati sudah meminta dinas teknis untuk mendata dan paling lambat tahun depan, pekerja pemanjat kelapa dilindungi. Pekerja sektor ini cukup banyak karena pohon kelapa dan produksi kopra banyak di MBD. Itu berarti para pekerjanya harus dilindungi karena risiko kecelakaan cukup tinggi,” ungkapnya.

Ikuti berita sentraltimur.com di Channel Telegram