TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) berkomitmen mendukung arah kebijakan dan program penguatan kawasan perbatasan yang terstruktur dan berkelanjutan.
MBD secara geopolitik dan geostrategis berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Timor Leste dan Australia.
“MBD merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis dan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penguatan kawasan perbatasan, baik melalui peningkatan kapasitas infrastruktur, penguatan keamanan, maupun pembangunan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach.
Demikian disampaikan bupati usai menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Sentul Lake, Bogor, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan strategis ini diikuti oleh 18 gubernur dari wilayah perbatasan, sejumlah bupati/wali kota, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Menurut Bupati, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya bertujuan menjaga kedaulatan wilayah, namun juga menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dia berharap melalui Rakorendal, daerah dapat memperoleh dukungan kebijakan, program prioritas, serta alokasi pembangunan yang tepat sasaran, sehingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan benar-benar berjalan efektif dan memberikan hasil yang terukur.
Melalui penyelenggaraan Rakorendal 2025, BNPP menargetkan tersusunnya rumusan arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang komprehensif, responsif, serta berkelanjutan guna mendukung daya saing nasional dan memperkokoh posisi Indonesia di garis terdepan wilayah kedaulatan negara.
Rakorendal dibuka oleh Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Turut hadir Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman.