TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya bersama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), menggelar rapat perencanaan pengelolaan pasar ikan Hnyioli Lieta.
Rapar yang digelar di ruang rapat kantor bupati MBD juga dihadiri Komisi B DPRD MBD serta instansi terkait lainnya, Jumat (20/9/2024).
Wakil Bupati MBD, Agustinus Lekwarday Kilikily menyampaikan pemerintah daerah memberikan apresiasi yang besar kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas kerjasama JICA sehingga proyek Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dapat berjalan dengan baik.
Menurutnya, sebuah langkah maju yang diperoleh Pemda MBD sekaligus memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi Masyarakat setelah penyerahan aset Pasar Ikan Hnyioli Lieta dapat dikelolah oleh Pemda.
Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal PDS PKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana mengatakan pembangunan SKPT sudah selesai. Secepatnya akan diserahkan sebagai aset kepada Pemda MBD untuk pengelolaan dan pemanfaatan demi kepentingan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Menurut Inspektur Jenderal Wilayah IV PDS PKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Lina Herlina saatnya bagaimana Pemda MBD memanfaatkan secara optimal seluruh sarana dan prasarana yang dibangun. “Tidak semuanya pada aspek ekonomi tetapi harus memperhatikan aspek lingkungan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perikanan MBD, Herdi Ubro menjelaskan perencanaan pengelolaan Pasar Ikan Hnyioli Lieta akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) setelah penyerahan aset dibawah Dinas Perikanan MBD. Sarana prasarananya yakni lapak ikan segar, los kuliner serba ikan, cold storage, ice flake, res room dan parkiran.
Lapak ikan segar sebanyak 60 lapak akan ditempati oleh pemasar ikan dari pasar ikan lama dan beberapa pamasar keliling yang memiliki kartu KUSUKA Pemasar. “Pungutan restribusi daerah terhadap penggunaan lapak diatur dengan peraturan bupati,” jelasnya.
Los kuliner serba ikan akan disewakan kepada pedagang yang berkeinginan dan akan dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan bupati.
Ubro menjelaskan cold storage kapasitas 10 ton. Dalam pengelolaannya akan dikomunikasikan untuk melibatkan pihak ketiga. “Soal mekanisme pengelolaan dan pengoperasian akan diatur melalui kontrak pemerintah daerah dengan pihak ketiga, ujarnya.
Untuk ice flake, sudah diuji coba penggunaan kepada pedagang ikan sehingga sudah merasakan manfaatnya lebih tahan dibanding dengan es balok yang dipakai selama ini. Mekanisme pengelolaan dan pengoperasian juga melibatkan pihak ketiga.
Res room ini terdiri dari 10 ruangan dan didalamnya ada toilet yang terdiri dari 5 ruangan toilet untuk pria dan 5 ruang toilet untuk wanita. “Jasa penggunaan akan dipungut retribusi oleh UPTD Dinas Perikanan MBD dengan besaran sesuai peraturan daerah,” ujar Ubro. (MBD)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News