Menurutnya masih banyak wilayah di Maluku yang lebih mendesak preservasi jalan, dibandingkan pulau Ambon. “Saat Komisi III turun ke daerah-daerah melakukan pengawasan, kita lihat ruas jalan di Pulau Buru khususnya lintas Leksula – Namrole rusak, sulit dilintasi kendaraan. Tapi tidak menjadi prioritas BPJN untuk preservasi jalan. Begitu juga jalan di kabupaten MBD maupun jalan menuju Werinama kerusakannya belum tersentuh perbaikan,” ujar Rovik.
Preservasi jalan tegas Rovik, lebih dibutuhkan di luar pulau Ambon yang sangat mendesak. Dengan preservasi jalan akan memudahkan mobilisasi warga dan kelancaran distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat.
Menurutnya kebijakan Kementerian PUPR melalui BPJN Maluku seperti ini tentu merugikan daerah lain yang berada luar Pulau Ambon, khususnya yang ruas jalanya rusak, namun hingga kini belum tersentuh perbaikan
Dengan preservasi jalan juga akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas jaringan infrastruktur jalan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan pengendara. “Akses jalan yang semakin baik tentu akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan tersebut,” jelas eks anggota DPRD Kota Ambon ini.
Perusahaan Milik Gidion Taner
Dia menduga preservasi jalan di pulau Ambon rutin tiap tahun, sengaja diatur oleh oknum-oknum tertentu dengan pengusaha jasa kontruksi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. “Ya, bisa saja arahnya ke sana. Karena biaya untuk mobilisasi alat lebih kecil dan waktu pekerjaan lebih cepat dibandingkan preservasi jalan di luar pulau Ambon. Makanya setiap tahun preservasi jalan di Ambon,” sentilnya.