MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – DPRD Kabupaten Maluku Tengah menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pengantar Nota KUA dan PPAS Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2026, Selasa (18/11/2025).
Rapat paripurna itu dihadiri hampir seluruh anggota parlemen, Forkompinda dan jajaran Pimpinan OPD Maluku Tengah.
Saat membuka rapat paripurna, pimpinan rapat, Ketua DPRD Malteng Hery Men Carl Haurissa mendapat sorotan tajam oleh sejumlah anggota dewan yang melayangkan interupsi.
Anggota Komisi II DPRD Malteng M. Qudus Tehuayo meminta rapat diskorsing lantaran tak adanya proses penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). ”Saya minta agar rapat ini diskorsing pimpinan, ini sudah ketiga kali kita ikut maunya pimpinan, masa penyampaian KUA PPAS tidak ada RKPD,” kritik politisi PKB itu.
Interupsi juga datang dari Ketua Komisi IV Musriadin Labahawa. Dia juga menanyakan hal yang sama mengenai RKPD. Walau begitu, suasana yang sempat memanas itu berhasil ditengahi pimpinan rapat, hingga akhirnya dia membuka jalannya rapat.
”Memasuki masa persidangan XVI DPRD Maluku Tengah hadiri sidang dewan yang terhormat rapat paripurna dalam rangka penyampaian pengantar Nota KUA dan PPAS Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2026 dibuka, dan terbuka untuk umum,” ujar Haurissa.
Bupati Maluku Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Rakib Sahubawa menyampaikan tahun anggaran 2026 akan menjadi periode yang penuh tantangan bagi pengelolaan keuangan daerah. ”Bukan hanya bagi kita di Maluku Tengah, tetapi bagi seluruh daerah di Indonesia,” kata Sahubawa.
Pemerintah Pusat melalui kebijakan Kementerian Keuangan telah melakukan penyesuaian dan pengurangan besaran transfer ke daerah.
”Kebijakan ini berlaku secara merata terhadap pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, termasuk kita di Maluku Tengah, yang masih memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer sebagai sumber pembiayaan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” katanya. (RED)