AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Ambon hingga kini belum juga diberlakukan oleh pemerintah Kota Ambon.
Padahal Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dalam beberapa kesempatan telah menjanjikan akan segera menerapkan PTM di sekolah.
Belum diterapkannya PTM, lantaran Pemkot Ambon tidak ingin kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia saat penerapan PTM terjadi di Ambon.
Pasalnya dari 1.300 sekolah yang menerapkan PTM di seluruh Indoneisa, sekitar 9 ribu guru dan 15 ribu siswa terkonfrimasi positif corona.
BACA JUGA:
Jaksa Bidik Dua Perkara Korupsi di Negeri Tulehu – sentraltimur.com
Polda Metro Jaya Selidiki Proyektil Penembakan Ketua Majelis Taklim – kliktimes.com
Atas pertimbangan itu, Pemkot belum mau terburu-buru menerapkan PTM meski Kota Ambon saat ini sudah berstatus pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level dua dan berada di zona kuning penyebaran Covid-19.
“Ini harus kita hati–hati, karena fakta membuktikan sekitar 1.300 sekolah membuka PTM, kurang lebih 9 ribu guru dan 15 ribu siswa yang terkonfrimasi positif. Ini jadi perhatian kita,” kata Richard di Balai Kota Ambon, Rabu (29/9/2021).
Atas sejumlah kasus yang terjadi itu, Pemkot Ambon tidak akan gegabah merealisasikan PTM. Richard menjelaskan, pelaksanaan PTM di Kota Ambon harus ujicoba dengan memproritaskan sekolah yang 80 persen siswanya telah vaksinasi.
Ini Syarat Sekolah Terapkan PTM
“Saya sudah koordinasikan dengan Dinas Pendidikan sekolah sudah harus 80 persen siswanya menjalani vaksinasi. Guru juga semua sudah harus vaksin, kalau ada yang belum, kita akan ambil kebijakan lagi,” ujarnya.
Selain vaksinasi bagi siswa dan guru, Richard juga menekankan salah satu syarat PTM. Yaitu apabila pihak sekolah dapat menyediakan fasilitas pendukung untuk penerapan protokol kesehatan di sekolah.
“Kita lihat sarana di tiap kelas bagaimana untuk siswa bisa jaga jarak. Juga tempat cuci tangan, hand sanitizer, perbaiki toilet. Semua harus siap,” kata Richard.
Richard kembali katakan, Pemkot Ambon tidak ingin mengambil risiko menerapkan PTM saat ini apabila semua syarat tersebut belum terpenuhi. “Jangan sampai kita gegabah mau PTM, lalu anak–anak menjadi korban. Itu yang harus dijaga betul,” ujarnya. (MMS)