Penundaan dilakukan karena Komisi I ingin memperoleh penjelasan lengkap dari instansi teknis, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela mengatakan DPRD harus berhati-hati dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan sertifikat tanah agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

“Hari ini sebenarnya kita ingin mendengar penjelasan dari BPN dan pihak-pihak terkait yang memiliki sertifikat yang berbatasan atau berdampingan. Jangan sampai kita salah mengambil langkah karena persoalan ini menyangkut aspek hukum dan administrasi pertanahan,” kata Edison dalam rapat Komisi I pada Kamis (4/6/2026).

Sebagai lembaga politik, DPRD tidak memiliki kewenangan teknis untuk menentukan keabsahan suatu sertifikat. Karena itu, keterangan dari instansi yang berwenang sangat diperlukan agar pembahasan dilakukan secara objektif dan berdasarkan data yang valid.

Ia menjelaskan rapat terpaksa ditunda karena BPN belum dapat hadir akibat adanya agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. “Kami sudah bersepakat untuk menunda terlebih dahulu. Nanti akan dijadwalkan kembali dan BPN akan kami panggil ulang bersama pihak-pihak terkait agar persoalan ini bisa dibahas secara menyeluruh,” ujar Edison.

Kehadiran BPN sangat penting karena memiliki kewenangan dan data yang diperlukan untuk menjelaskan status serta batas-batas sertifikat yang dipersoalkan. Komisi I terbuka terhadap seluruh masukan masyarakat dan berkomitmen mencari solusi terbaik melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan.

“Kami harus terbuka menerima semua masukan dari masyarakat. Karena itu, kami ingin memastikan seluruh pihak terkait hadir sehingga pembahasan berjalan komprehensif dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” katanya.

Komisi I DPRD Maluku berencana menjadwalkan ulang RDP dalam waktu dekat menghadirkan BPN, instansi terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan guna memperoleh kejelasan mengenai persoalan sertifikat yang sedang dibahas. (RED)

<p>The post Komisi I DPRD Maluku Tunda RDP Sengketa Sertifikat first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku B. Wijanarko di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Senin (12/1/2026).

Penghargaan yang diraih Kajati tersebut atas prestasinya dalam penyelesaian target operasi utama tindak pidana pertanahan di wilayah Maluku. “Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Kajati Maluku atas prestasi yang diraihnya, semoga dengan penghargaan sekaligus pertemuan silaturahmi ini,” kata  Wijanarko.

Dia berharap prestasi yang diraih Kajati dapat memperkuat kolaborasi dan sinergitas antara Kejati Maluku dan Kanwil BPN Maluku. “Semoga semakin meningkatkan hubungan baik dan semakin mempererat komunikasi dan kolaborasi yang dapat terus menunjang kerjasama jajaran Pertanahan dengan korps Adhyaksa dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan pertanahan,” harapnya.

Kajati Maluku Rudy Irmawan menyampaikan apresiasi atas pemberian penghargaan dari Menteri ATR/BPN melalui kepala Kanwil BPN Maluku.

Dia berharap sinergitas antara BPN Maluku dan Kejati Maluku dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pertanahan di Maluku dapat terus ditingkatrkan. “Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, penghargaan yang diberikan oleh Bapak Menteri Nusron Wahid akan kami jaga dengan pendampingan dan penegakan hukum yang lebih maksimal,” ujar Kajati Rudy.

Pemberian penghargaan kepada Kajati disaksikan Wakajati Maluku Adhi Prabowo, Asisten Intelijen Diky Oktavia serta Asisten Perdata dan Tata Usaha Negera Raden Sudaryono. (MAN)

<p>The post Sukses Tangani Kasus Pertanahan, Kajati Maluku Raih Penghargaan dari Menteri ATR first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Badan Pemusyawaratan Negeri (BPN) Dawang, Kecamatan Teluk Waru menolak rekomendasi bupati mengangkat raja Negeri Dawang yang baru.

Ketua BPN Dawang Sahabudin Limau mengatakan Fatjur Limau merupakan raja Negeri Dawang menggantikan ayahnya Arifin Limau yang meninggal dunia beberapa tahun lalu.

Camat Teluk Waru Sidik Rumalutur merekomendasikan Husain Limau sebagai kepala Pemerintahan Negeri Dawang kepada bupati SBT. Sahabudin menegaskan rekomendasi nomor 141/07/V/2025 itu menyalahi prosedur.

Sahabudin dibuat heran, rekomendasi itu diterbitkan oleh BPN Negeri Waru tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan BPN Dawang. “Kami menolak rekomendasi BPN Teluk Waru, karena BPN Dawang sendiri tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penggantian raja,” tegas Sahabudin kepada pewarta di Bula, Kamis (29/5/2025).

Sahabudin menolak rekomendasi tersebut lantaran tidak sah, bertentangan dengan mekanisme adat dan pemerintahan negeri. “Negeri Dawang memiliki BPN sendiri yang berwenang melakukan musyawarah dan pengusulan kepala pemerintahan negeri. Tidak bisa diintervensi oleh pihak lain,” katanya menegaskan.

Dia berharap bupati membatalkan pengangkatan dan tidak melantik Husain Limau sebagai raja negeri Dawang. “Saya sebagai Ketua BPN Dawang tidak puas dengan fakta ini karena selama perjalanan (pengangkatan) raja tidak ada seperti ini. Tapi kemarin kami baru dengar dan mengetahui rekomendasi sudah ada raja baru yakni Husain Limau menggantikan Fajrul Limau,” protesnya.

Sahabudin meminta bupati menarik kembali rekomendasi penggantian raja. Sebab yang terjadi saat ini muncul kubu yang mendukung dan menolak penggantian raja negeri Dawang. “Bagi kami Fajrul Limau tetap sebagai raja. Saya tegaskan lagi, kami BPN Dawang menolak rekomendasi tersebut,” katanya.

Sebagai bentuk penolakan penggantian raja, BPN Dawang akan menyurati bupati SBT tentang hal ini. “Kami meminta bupati membatalkan penggantian raja negeri Dawang,” ujar Sahabudin. (AIN)

<p>The post Cacat Prosedur, BPN Dawang Tolak Rekomendasi Penggantian Raja first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Program ini sangat tepat karena akan mempercepat transformasi di sektor pertanian terutama untuk para petani yang selama ini terkendala dengan kepemilikan lahan.

Demikian disampaikan Rumalutur dalam sambutannya pada pembukaan rapat koordinasi tim gugus tugas Reforma Agraria atau GATRA yang digelar Badan Pertanahan Nasional (BPN) SBT, Kamis (20/6/2024).

Program reformasi agraria tidak hanya tentang retribusi tanah, tetapi lebih dari itu dapat memberdayakan mereka yang bergantung di sektor pertanian.

Pemerintah daerah  berharap rapat koordinasi tim Gatra bisa mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai kemudian mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta menyusun strategi yang lebih efektif kedepannya. “Saya percaya dengan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, kita akan mampu mengatasi setiap rintangan dan mencapai tujuan yang telah kita tetapkan,” kata Rumalutur.

Dia berharap lewat rakor ini stakeholder terkait bisa menjalin kolaborasi dan sinergitas demi mewujudkan Reforma Agraria di SBT. Salah satunya dengan menginventarisasi dan membahas isu-isu strategis untuk percepatan program dimaksud. “Sehingga lewat rakor ini kita bisa membangun komitmen dan tanggung jawab bersama untuk memperbaiki reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel,” katanya.

Reforma agraria digagas BPN untuk menata dan menyusun kembali kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan status kepemilikan lahan terutama bagi petani. (ADI)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Wabup SBT: Reforma Agraria Penting Bagi Petani first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Mereka yang ditangkap yakni inisial AB dan FS. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di tahanan Polda Maluku. Sedangkan satu tersangka lain berinisial AG masih dalam pengejaran polisi.

“Dua orang telah diamankan terkait kasus mafia tanah di Namlea yakni AB dan FS sedangkan seorang lagi AG masih buron,” kata Plt Kabid Humas Polda Maluku AKBP Aries kepada wartawan di kantor Polda Maluku, Senin (3/5/2024).

Ketiga tersangka dijerat Pasal 263 ayat 1 KUHP dan Pasal 385 ayat 1 Junto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 56 ayat 1.

Penyelidikan kasus ini setelah ahli waris pemilik tanah melapor ke polisi. “Pelapor atas nama Muhammad Dermawan,” katanya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Kombes Pol Andri Iskandar menjelaskan tersangka AS sebelumnya menjual sebidang tanah atas kuasa dari pemilik tanah AB kepada seseorang bernama Hj Tjapade.

Tanah seluas 14.570 M2 dijual tersangka AS ke Tjapade berdasarkan surat kuasa nomor SK.01/B/VII/1981 tanggal 1 Juli 1981. Adapun akta jual beli tanah tersebut nomor 17/PPAT/1986, tanggal 29 Juli 1986.

Tanah tersebut juga telah bersertifikat atas nama Tjapade, sertifikat hak milik nomor 202 tahun 1995 yang saat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku Tengah kemudian diganti menjadi sertifikat hak milik nomor 226 tahun 2022 oleh BPN Buru karena perubahan wilayah administrasi.

“Namun sekitar tahun 2014 terlapor AB memberi kuasa kepada Tersangka FS dan tersangka SG untuk menjual tanah milik Tjapade kepada para pembeli tanah tanpa sepengetahuan pemilik tanah,” ungkap Andri.

Sita Barang Bukti

Warga yang membeli tanah dari para tersangka telah membangun rumah di atas lahan yang mereka beli sehingga membuat ahli waris Muhammad Dermawan tidak dapat menguasai tanah milik orang tuanya itu. “Dari perbuatan para tersangka ini, lahir lagi 14 sertifkat kepemilikan tanah tersebut,” ujarnya.

<p>The post Polisi Tangkap 2 Mafia Tanah di Namlea, 1 Masih Buron first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Memperhatikan data kasus pertanahan atau sengketa konflik perkara di SBT dua tahun terakhir ini cukup meningkat,” kata Kepala BPN SBT Yolanda Salhateru di Bula, Rabu (18/10/2033).

Salhateru menyampaikan itu dalam sosialisasi pencegahan sengketa konflik dan perkara pertanahan di hotel Surya, kota Bula. Sosialisasi menghadirkan pemateri Kepala Kejaksaan Negeri SBT Eddy Samrah Limbong dan Asisten II Setda SBT Ramli Sibualamo.

Menurut dia, masalah pertanahan tersebut harus mendapat perhatian pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. “Salah satu upaya dari Kementerian ATR/BPN terkait permasalahan pertanahan yang perlu mendapat perhatian ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi seperti yang kita laksanakan hari ini,” ujarnya.

Sesuai data, masih banyak kasus atau sengketa konflik pertahanan berupa pengaduan dan keberatan oleh masyarakat yang diteruskan oleh pemerintah desa ke BPN SBT. Pengaduan atau keberatan yang disampaikan berupa sengketa batas dan penguasaan tanah atau hak kepemilikan.

“Tipologi kasusnya terdiri dari sengketa batas dan sengketa penguasaan atau kepemilikan tanah,” ujar Salhateru.

Karena itu dia berharap masalah pertanahan ini dibahas dalam rapat integrasi penataan aset dan penataan akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) SBT. Hal itu dimaksudkan agar program pemerintah, termasuk di bidang pertanahan bisa dapat terealisasi.

Dia menyebutkan beberapa kendala yang berpengaruh terhadap program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), salah satunya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program PTSL itu adalah terdaftar atau terpetakkan seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia yang ditargetkan pada 2025 harus sudah terpetakkan secara keseluruhan.

“Di SBT ada dua desa yang sampai saat ini belum terpetakkan sama sekali. Kalau bisa hal-hal yang menjadi permasalahan ini kita bahas bersama juga di kesempatan hari ini, yaitu dua desa di Kecamatan Tutuk Tolu yang belum terpetakkan,” ungkapnya. (ADI)

<p>The post BPN: Kasus Pertanahan di SBT Meningkat first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Keliobas mengatakan Kanwil ATR/BPN Maluku telah banyak memberikan perhatian dan kepedulian terhadap permasalahan agraria di SBT. 

Dia menyampaikan itu melalui sambutan tertulis dibacakan Wakil Bupati SBT Idris Rumalutur pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA ) di kantor Bappeda SBT, Rabu (12/7/2023).

Reforma agraria merupakan salah satu program revolusi mental Presiden RI Joko Widodo yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penataan kembali penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UPPA) sebagai rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria.

“Untuk itu dalam rakor GTRA saya berharap dapat dijabarkan rumusan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria dalam upaya pemerintah dan negara untuk mengatasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan,” katanya.

Salah satu harapan besar pemerintah atas kepemilikan tanah dan lahan yakni masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi.

“Seperti kita tahu salah satu harapan besar pemerintah atas kepemilikan tanah dan lahan oleh masyarakat adalah pangan meningkatkan ekonomi ketahanan lokal masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur,” ujarnya.

Keliobas berharap melalui pelaksanaan reforma agraria permasalahan kepemilikan lahan di SBT dapat tuntas diselesaikan dan menyeluruh. “Terutama juga pada beberapa wilayah pemukiman semoga masalah kepemilikan lahan di sana juga dapat segera dituntaskan,” ujarnya. (CAL)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Bupati SBT Apresiasi Kinerja BPN Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kapolda siap bekerjasama dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas di seluruh desa se-Maluku. Harapannya agar persoalan tapal batas lahan yang menjadi salah satu pemicu bentrok di Maluku bisa teratasi.

Dukungan dibentuknya Satgas Mafia Tanah tersebut disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan Kepala Kanwil BPN Maluku Fransiska Vivi Ganggas bersama stafnya di Mapolda Maluku, Kamis (30/3/2023).

“Saya sangat berharap pertemuan kita hari ini bisa menjadi awal yang baik dalam hubungan kerjasama antara Polda Maluku dan BPN Maluku,” kata Kapolda didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku.

Persoalan lahan, kata Kapolda, juga menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik di Maluku. Karena itu permasalahan ini harus menjadi perhatian bersama terutama BPN Maluku. “Saya sangat mendukung program kerja BPN Maluku. Polda Maluku akan siap mendukung dan memberdayakan anggota Bhabinkamtibmas kami yang tersebar di seluruh desa di Maluku untuk dapat bersinergi dan mendukung penuh BPN Maluku,” katanya.

Maluku Rawan Konflik Tapal Batas

Kepala Kanwil BPN Maluku Fransiska Vivi Ganggas mengatakan kedatangannya menemui Kapolda untuk meminta dukungan Polda Maluku.

“Agenda kami dalam audiensi ini terkait dengan akan dibentuknya SK Satgas Mafia Tanah. Dan kami sangat berharap Polda Maluku bisa ikut membantu kami dengan bersinergi dan kolaborasi agar satgas kami bisa lancar dalam tugasnya,” katanya.

<p>The post BPN Bentuk Satgas Mafia Tanah, Kapolda Maluku: Kami Siap Mendukung first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Lahan yang berada di desa Passo, kecamatan Baguala, kota Ambon ini menjadi objek sengketa antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan keluarga Sarimanella.

Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi I Amir Rumra menghadirkan Badan Pertanahan Nasinal kota Ambon, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku dan keluarga Sarimanella.

Kepala Bidang Aset BPKAD Maluku Danier Pasodung mengakui lahan yang tercatat di bagian aset seluas 5,5 hektar yang diatasnya terdapat bangunan bukan lagi menjadi milik Pemprov Maluku menyusul pembatalan sertifikat nomor 46 yang telah dibatalkan sejak tahun 2012.

Perwakilan BPN Kota Ambon Steven Loupatty menyatakan jika sampai saat ini belum ada nama atas kepemilikan lahan bekas tanah milik Dinas Pertanian. Karena itu harus melalui penghapusan aset oleh Pemprov Maluku. BPN dapat menyatakan atau mengeluarkan sertifikat atas kepemilikan lahan tersebut.

”Pada prinsipnya jika Pemprov Maluku telah menghapus dari daftar aset, BPN kota Ambon akan memprosesnya,” kata Steven.

Sementara itu, perwakilan keluarga Sarimanella mengatakan pihak keluarga akan mengikuti alur dan proses sesuai aturan yang berlaku.

“Pada prinsipnya pihak keluarga akan melakukan koordinasi lanjutan dan mengikuti prosedur sebab lahan tersebut telah dibatalkan kepemilikan dan dikembalikan ke keadaan semula” ujar J.J Sarimanella.

Kehilangan Hak Lahan

Anggota Komisi I DPRD Maluku, Benhur Watubun meminta Pemprov Maluku melalui BPKAD memberikan penjelasan kongkrit terkait status lahan. Sebab dari status hukum lahan tersebut bukan lagi menjadi milik Pemprov Maluku hanya kepemilikan bangunan di atas lahan tersebut.

<p>The post Komisi I DPRD Maluku & Mitra Bahas Lahan Eks Dinas Pertanian first appeared on Sentraltimur.com.</p>

<p>The post Komisi I DPRD Maluku dan BPN Bahas Lahan Batu Koneng first appeared on Sentraltimur.com.</p>