Rencana pembangunan MIP sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 yang menempatkan Maluku sebagai wilayah strategis dalam mendukung sistem logistik nasional.

Proyek ini ditaksir akan menarik investasi senilai 50 juta dolar Amerika guna pengembangan fasilitas seperti terminal peti kemas, terminal kapal roro dan sistem logistik modern yang terkoneksi dengan jalur perdagangan nasional dan internasional.

Proyek strategis ini semula direncanakan berada di wilayah pulau Ambon tepatnya di sekitar Desa Tulehu, Waai dan Liang, kecamatan Salahutu.

Namun lokasinya dipindahkan ke Waisarisa, kecamatan Kairatu Barat, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Belakangan proyek MIP ini batal di Waisarisa dan kembali ditempatkan di kawasan Hornala, desa Tulehu.

Pemindahan ini  atas dan keinginan pihak sponsor yakni Bank Dunia (World Bank). Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Lewerissa menyampaikan pengalihan dan penempatan MIP di kawasan Tulehu dan sekitarnya semata-mata bukan keinginan pemerintah daerah, melainkan berdasarkan kajian kelayakan serta dukungan lembaga internasional.

Penegasan itu menipis isu perpindahan MIP ke pulau Ambon atas keinginan pemerintah daerah. “Proyek tersebut merupakan program yang didukung oleh pendanaan dari World Bank sehingga lokasi pembangunan harus mempertimbangkan prospek ekonomi, akses transportasi, serta efektivitas pengembangan kawasan,” kata Johan di Gedung DPRD Maluku, Kamis (5/3/2026).

Pembangunan MIP bukan dibangun dengan uang pemerintah daerah atau negara karena itu penentuan lokasi didasarkan pada studi kelayakan yang sangat komprehensif.

Pemerintah Provinsi Maluku kata Johan memiliki harapan besar agar pembangunan industri berkembang di Pulau Seram karena pulau Seram merupakan penyangga ekonomi di Maluku.

<p>The post Johan Lewerissa: Perpindahan Pelabuhan Terintegrasi ke Pulau Ambon Bukan Keinginan Pemprov Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Komisi II DPRD Maluku, misalnya dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa bersama kepala Dinas Pertanian Maluku, melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kamis (22/1/2026).

Agenda utama pertemuan ini adalah penyampaian proposal usulan pembangunan sektor pertanian untuk tahun anggaran 2026. Respon positif diberikan oleh Menteri Amran yang mengapresiasi inisiatif jemput bola tersebut demi percepatan ekonomi daerah berbasis agraris.

Dalam pertemuan tersebut sejumlah usulan strategis yang langsung disetujui. Menteri Amran memberikan lampu hijau terhadap beberapa poin usulan prioritas yang akan dialokasikan pada APBN tahun 2026.

Berikut adalah rincian program yang telah disetujui, yakni komoditas kelapa: perluasan dan peremajaan tanaman kelapa dalam seluas 1.000 hektar, serta dukungan pemeliharaan kebun induk tanaman kelapa tahun ke-8 seluas 5 hektar.

Komoditas jambu mete: perluasan dan peremajaan lahan seluas 1.500 hektar untuk meningkatkan produktivitas petani lokal. Berikut, hilirisasi industri: pembangunan industri pengolahan kelapa di Maluku guna mendukung program hilirisasi nasional agar produk keluar memiliki nilai tambah.

Selanjutnya, komoditas sagu: perluasan dan penataan tanaman sagu seluas 1.000 hektar, lengkap dengan bantuan peralatan pengolahan pasca panen. Lalu, mekanisasi pertanian: Dukungan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk menunjang program cetak sawah baru dan optimasi lahan di Maluku sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh para petani di Maluku, terutama dalam meningkatkan taraf hidup melalui komoditas unggulan daerah,” kata Johan Lewerissa.

Pertemuan ini menandai komitmen kuat DPRD Maluku mengawal kebijakan anggaran pemerintah pusat agar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di daerah, khususnya di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Maluku. (RED)

<p>The post Komisi II DPRD Maluku Temui Menteri Pertanian, Ini Hasilnya first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Membahas kelangkaan Mitan, Komisi II DPRD Maluku menggelar rapat kerja bersama PT. Pertamina (Persero) dan sejumlah agen minyak tanah, Rabu (3/7/2024).

Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi II Johan Lewerissa didampingi Wakil Ketua Komisi II Turaya Samal, Sekretaris Komisi II Ruslan Hurasan dan dihadiri anggota Komisi II.

Johan Lewerissa mengatakan sering terjadi kelangkaan Mitan bukan saja hari ini, namun tahun lalu juga kerap terjadi persoalan yang sama.

“Kami sering menerima keluhan dari masyarakat maupun wartawan soal kelangkaan BBM jenis minyak tanah. Harga jual di beberapa tempat tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” kata Lewerissa.

“Hal ini yang membuat kita sering bertanya-tanya, bukan kali ini kita mengundang Pertamina, namun persoalan penimbunan BBM yang terjadi sehingga menimbulkan kelangkaan di masyarakat,” lanjut politisi Partai Gerindra ini.

Meski begitu, selama ini Pertamina sudah berusaha secara maksimal, mestinya ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota melakukan operasi pasar secara masif berkaitan dengan penyediaan BBM di Maluku khususnya kota Ambon.

Mewakili PT Pertamina Patra Niaga Maluku Aditia Ardi menjelaskan masing-masing kouta untuk agen Mitan mengacu pada SK BPHI Migas begitu juga untuk agen Mitan di Ambon. Kouta ini mengacu pada tahun sebelumnya. Dia mencontohkan ada agen kouta 100 kilo liter dan hanya menyalurkan 90 tentunya kouta yang tidak terambil itu masih dalam APBN.

Kouta yang dikeluarkan dari APBN itu jumlah yang diambil oleh agen ketika diaudit oleh BPK itu realisasi yang dikeluarkan, bukan mengacu pada kouta yang disediakan. “Namun katakanlah ada 10 dari 90 tidak terambil semua biasanya dalam evaluasi keagenan atau kemitraan. Ada agen yang tidak sesuai akan dilakukan penyesuaian,” jelas dia. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Komisi II DPRD Maluku-Pertamina Bahas Kelangkaan Minyak Tanah first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rapat dipimpin Ketua Komisi II Johan Lewerissa didampingi Wakil Ketua Komisi II Turaya Samal dan anggota Lucky Wattimury, Selasa (25/6/2024).

Mitra Komisi II dihadiri kepala Dinas pertanian, sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, kepala Dinas ESDM, kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan kepala Dinas Kehutanan beserta seluruh staf.

Johan Lewerissa mengatakan pengawasan yang dilakukan Komisi II di 11 kabupaten/kota, menemukan berbagai program dan kegiatan menemukan berbagai persoalan. “Padahal masyarakat Maluku khususnya petani mengharapkan program yang hadir menyiapkan cadangan pangan untuk kita di wilayah Maluku. Banyak bantuan yang diberikan kepada petani yang sudah berhasil. Namun petani yang lain juga membutuhkan,” ungkapnya.

Politisi Partai Gerindra ini berharap petani di Maluku didata agar bantuan itu tepat sasaran terutama bantuan bibit dan pupuk. Dia mencontohkan di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, petani cabai tidak mendapatkan bantuan. “Hal ini juga berlaku untuk semua dinas yang menjadi mitra komisi II,” tegas Johan.

Bantuan pancing tonda di kabupaten SBB dan Malteng bukan diberikan kepada nelayan namun kepada orang lain akibatnya salah sasaran. ”Nelayan sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk mata pencaharian. Hal ini menjadi bahan evaluasi kita agar ke depannya tidak terjadi seperti ini lagi. Untuk itu kami minta tolong dikoreksi langkah kerja yang selama ini telah dilakukan agar bantuan yang diberikan istilah balas Budi harus diberikan kepada penerima bantuan yang baru,” ingatnya.

Menanggapi hal itu Kepala Dinas Pertanian Maluku Ilham Tauda menjelaskan, berkaitan dengan penerimaan bantuan kabupaten/kota berdasarkan proposal yang masuk kemudian diverifikasi untuk ditetapkan berdasarkan surat dari Dinas Pertanian kabupaten/kota, untuk mendapatkan bantuan.

<p>The post Rapat Evaluasi Pengawasan Bersama Mitra, Komisi II: Rakyat Butuh Bantuan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hasil pengawasan komisi yang membidangi sumber daya dan mineral ini menemukan banyak program dan kegiatan tidak berjalan maksimal. Begitu juga perusahaan tambang yang mesti didukung pemerintah untuk menambah pendapatan daerah.

Ketua Komisi II DPRD Maluku Johan Lewerissa menjelaskan sebagai ketua komisi dirinya mengkoordinir semua pengawasan yang dilakukan komisi yang dipimpinya di kabupaten dan kota.

“Memang dalam proses pengawasan ada beberapa hal yang menjadi catatatan komisi II untuk menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah,” kata Lewerissa, Senin (10/6/2024).

Beberapa kegiatan di sejumlah kabupaten dan kota yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait sangat kontrapoduktif dengan situasi di lapangan. “Programnya tidak tepat sasaran dan tidak berdayaguna, sehingga tidak dinikmati masyarakat dengan baik,” kesalnya.

Banyak keluhan dari perusahaan tambang yang ingin berinvestasi di Maluku, namun belum diberikan kemudahan izin untuk melakukan aktivitas penambangan. “Memang sampai saat ini izin belum diberikan pemerintah provinsi, khusus perusahaan tambang galian C,” ungkap Lewerissa.

Padahal jika perusahaan tersebut beroperasi termasuk penjualan, banyak pendapatan bagi daerah. ”Tentu ada sumber pendapatan, yakni Pendapatan Asli Daerah dan serapan tenaga kerja,” katanya.

Lewerissa menyoroti bantuan sarana dan prasarana perikanan tidak tepat sasaran kepada warga penerima dan tidak sesuai potensi di daerah.

“Kita juga menemukan proyek reboisasi Dinas Kehutanan perlu dibenahi dan diperbaiki. Sebab, pengaruh cuaca menyebabkan anakan pohon tidak tumbuh dengan baik. Mesti dilakukan pemeliharaan. Ini soal kegiatan dan program yang didanai APBN dan APBD di dinas teknis terkait,” kata Lewerissa. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Usai Pengawasan, Ini Temuan & Saran Komisi II ke Pemprov Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Komisi yang membidangi pertanian dan peternakan itu mengapresiasi bantuan ternak sapi yang diberikan Dinas Pertanian Maluku untuk kelompok ternak di daerah itu.

Kunjungan pengawasan ini, anggota Komisi II didampingi staf Dinas Pertanian Maluku dan kepala Bidang Dinas Pertanian SBT.

“Bantuan ternak sapi yang diberikan masing-masing kepada kelompok ternak sapi sebanyak 10 ekor yaitu untuk kelompok ternak sapi kampung Kodok Desa Bula dan kelompok ternak Rejeki Kampung Gorom melalui aspirasi tahun 2023,” kata Ketua Komisi II DPRD Maluku Johan Lewerissa.

Bantuan ternak dari dana APBD 2023 yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Maluku untuk beberapa kelompok yang diwakilkan.

Komisi II minta kepada kelompok ternak sapi, agar bantuan yang diberikan dimanfaatkan dengan baik, jangan dijual. Karena tidak semua kelompok ternak menerima bantuan. Dia beharap ternak bantuan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. “Semoga saja ternak terus berkembang biak,” harap Lewerissa.

Kelompok ternak sapi kampung kodok desa Bula Hamzah Hanubun dan Addul Azis Tianotak berharap ke depannya bantuan 10 ternak sapi ini jangan hanya untuk sapi betina melainkan juga sapi jantan.

Ketua kelompok tani Wai Bobi II Muhammad Syafruddin desa Jakarta Baru kecamatan Bula Barat menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Maluku lewat Dinas Pertanian atas bantuan bibit tanaman padi.

Menurutnya kendala utama yang mereka alami yaitu masalah air untuk mengairi sawah. Sawah tadah hujan seluas 135  hektar ini sudah dikelola dari tahun 2012 dengan menggunakan irigasi sekunder.

Dia minta perhatian komisi II mendorong Dinas Pertanian membangun sumur dangkal karena Bendung Wai Bobi II terkendala pintu air dan sedimen terlalu tinggi, sehingga tidak mampu menampung air.

Dinas Pertanian SBT telah menyurati Balai Wilayah Sungai Maluku, namun hingga kini tidak pernah ditindaklanjuti begitu juga

bendung Wai Matakabu. Akibat pasokan air berkurang petani hanya bisa panen mencapai 2-4 ton, jika pasokan air terpenuhi hasil panen bisa 5-6 ton. “Untuk merespons usulan mereka, Komisi II mengharapkan ke depannya kelompok tani di lokasi ini secepatnya memberikan informasi ke instansi teknis terkait perbaikan jaringan irigasi,” kata Lewerissa. (ANO)

<p>The post Pengawasan di SBT, Komisi II DPRD MALUKU Tinjau Bantuan Ternak first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Sebelumnya, lembaga politik itu menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Kali ini DPRD Maluku berencana melakukan pengawasan realisasi APBD, dan sejunlah program dan kegiatan yang bersumber dari pembiayaan tahun anggaran 2023.

Sebelumnya empat komisi di DPRD Maluku turun melakukan pengawasan di 11 kabupaten/kota terlebih dahulu melakukan rapat dengan mitra terkait.

Rapat dilakukan untuk meminta data program dan kegiatan yang didanai APBD, APBN dan sumber pembiayaan lain di tahun anggaran 2023.

Komisi-komisi juga meminta instansi teknis mendampingi komisi ketika turun melakukan pengawasan agar memudahkan para wakil rakyat melihat langsung realisasi program dan kegiatan.

Komisi II DPRD Provinsi Maluku, misalnya menggelar rapat dengan mitra terkait. ”Dalam rapat itu kita minta agar mendampingi kita melihat langsung progres program dan kegiatan itu. Apakah berdampak bagi masyarakat atau tidak,” kata Ketua Komisi II DPRD Maluku Johan Lewerissa, Rabu (13/3/2024).

Temuan di lapangan pada waktunya instansi teknis terkait dipanggil untuk dimintai penjelasan. ”Hasil pengawasan akan disampaikan ke pemerintah daerah,” ujarnya. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Usai Aspirasi, DPRD Maluku Lanjut Pengawasan Realisasi APBD-APBN 2023 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Ketua Komisi II DPRD Maluku Johan Lewerissa meminta pemerintah daerah pro aktif mengajak masyarakat konsumsi pangan lokal. “Perbiasakan masyarakat konsumsi pangan lokal, kalau bisa kurangi konsumsi beras,” kata Lewerissa, Rabu (6/3/2024).

Tujuannya jika harga beras naik dan stok beras terbatas ada alternatif warga komsumsi pangan lokal. “Ini yang mesti diantisipasi Pemda beberapa bulan ke depan,” katanya.

Kesiapan Pemda mengalihkan atau memperbiasakan warganya konsumsi pangan menurut dia, dapat dilakukan Pemda melalui Dinas Ketahanan Pangan. “Pasti ada anggaran soal antisipasi kelangkaan pangan. Apalagi, kalau inflasi tinggi dinas teknis ini yang berperan,” ujar Lewerissa.

Stok beras, Bulog import 10 ribu ton beras memenuhi kebutuhan masyarakat di Maluku hingga medio April 2024. ”Ini akibat El Nino, sehingga antisipasi dengan penambahan stok pangan,” katanya. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Lewerissa Minta Pemda Alihkan Warga Konsumsi Pangan Lokal first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Sebabnya, beberapa kepala dinas sering malas atau tidak menghadiri rapat komisi maupun paripurna di DPRD Maluku. Mereka lebih memilih menghadiri kegiatan lain ketimbang memenuhi undangan rapat komisi.

Kerap terjadi, mereka mengutus wakil dari dinas yang dipimpinnya seperti Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang. “Setiap rapat dengan OPD, kepala dinas tidak hadir, ada apa ini,” heran Ketua Komisi II DPRD Maluku, Johan Lewerissa.

Menurutnya sikap yang ditunjukkan kepala dinas tidak menghadiri rapat akan menjadi atensi Komisi II dalam mengambil keputusan. “Ini catatan penting bagi kita ke depan, jangan seperti begini kondisinya,” tegasnya.

Padahal, kehadiran kepala dinas dalam setiap rapat bersama legislator sangat penting karena sebagai pengambil kebijakan pada program maupun kegiatan yang ditangani, maupun yang akan diusulkan ke Pemerintah Pusat, baik itu yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku maupun APBN.

Ketidakhadiran kepala dinas yang merupakan mitra Komisi II terlihat saat rapat, Selasa (27/2/2023). Agenda rapat meminta masukan setiap kepala dinas terkait program yang akan disampaikan Komisi II ke Pemerintah Pusat.

Kepala Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup tidak terlihat batang hidungnya. Kehadiran mereka hanya diwakili bawahannya. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Kepala Dinas Sering Malas Rapat, Ini Sikap Komisi II DPRD Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penyampaian aspirasi terkait usulan program untuk diakomodir dalam APBN. “Penyampaian aspirasi ke kementerian dalam pekan ini,” kata Ketua Komisi II DPRD Maluku, Johan Lewerissa usai rapat dengan mitra komisi, Selasa (27/2/2024).

Penyampaian aspirasi ke kementerian terkait merupakan agenda DPRD Maluku. Lewerissa katakan, dalam penyampaian aspirasi banyak program yang tidak diakomodir kementerian/lembaga ke dalam program prioritas karena terbentur anggaran dan lain sebagainya.

Namun sebaliknya ada juga program yang diakomodir Kementerian ESDM seperti persoalan kelistrikan di Maluku. “Khususnya listrik sudah terealisasi kemarin ada kurang lebih 3000 rumah warga mendapatkan pemasangan instalasi gratis. Kemarin kita sampaikan kepada Kementerian ESDM didampingi PLN dan sudah terealisasi,” katanya.

Lewerissa berharap Pemda Maluku melalui OPD terkait dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, maupun Dinas Kehutanan mengajukan program ke Pemerintah Pusat.

“Untuk lingkungan hidup, tahun ini sudah ada bantuan kapal keruk sampah dari Prancis, mungkin bulan Juli akan tiba. Ini yang kita inginkan supaya pemerintah pusat melihat hal ini, terutama dalam penyampaian aspirasi ke kementerian,” ujar Lewerissa. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Agendakan Aspirasi, Komisi II DPRD Maluku & Mitra Gelar Rapat first appeared on Sentraltimur.com.</p>