Benhur mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Fitri sebagai momen memperkokoh persatuan, sekaligus menjaga stabilitas dan toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat.

Idul Fitri bukan sekadar perayaan seremonial tahunan, namum juga menjadi momentum krusial untuk memperkokoh tali silaturahmi di seluruh lapisan masyarakat.

Mengingat Maluku adalah provinsi yang penuh keberagaman, Benhur berharap kerukunan yang telah terjalin dapat terus dipelihara. Ia menilai keharmonisan adalah kekuatan besar bagi kemajuan daerah.

“Hari Raya Idul Fitri memiliki makna yang sangat mendalam, tidak hanya sebagai momen kemenangan spiritual bagi umat muslim semata tetapi lebih kepada memperkokoh persatuan dalam menjaga stabilitas toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat,” kata Benhur melalui sambungan telepon dari Aru kepada sentraltimur.com, Sabtu (21/3/2026).

Benhur mengatakan perayaan Idul Fitri adalah momen kemenangan yang memiliki arti luas yang harus dijadikan kesempatan berharga bagi seluruh masyarakat Maluku, tanpa memandang agama, suku atau latar belakang untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan yang sudah terjalin sejak lama.

“Kita semua tahu, bahwa Maluku dikenal sebagai daerah yang penuh dengan keberagaman. Keragaman ini bukanlah hal yang harus menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan utama yang membuat kita kuat dan berbeda dari daerah lainnya,” tegas ketua DPD PDIP Maluku.

Ia menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Maluku, terutama selama perayaan Idul Fitri yang diisi aktivitas silaturahmi dan berkumpul bersama keluarga, kerabat maupun sahabat.

Benhur mengingatkan semangat saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan. Cara hidup seperti itu harus terus dipelihara dengan sungguh-sungguh, karena hal itu merupakan fondasi utama bagi terbentuknya kehidupan sosial yang harmonis dan sejahtera.

<p>The post Benhur: Idul Fitri Jadi Momen Menjaga Persaudaraan dan Kedamaian first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rencana pembangunan MIP sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 yang menempatkan Maluku sebagai wilayah strategis dalam mendukung sistem logistik nasional.

Proyek ini ditaksir akan menarik investasi senilai 50 juta dolar Amerika guna pengembangan fasilitas seperti terminal peti kemas, terminal kapal roro dan sistem logistik modern yang terkoneksi dengan jalur perdagangan nasional dan internasional.

Proyek strategis ini semula direncanakan berada di wilayah pulau Ambon tepatnya di sekitar Desa Tulehu, Waai dan Liang, kecamatan Salahutu.

Namun lokasinya dipindahkan ke Waisarisa, kecamatan Kairatu Barat, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Belakangan proyek MIP ini batal di Waisarisa dan kembali ditempatkan di kawasan Hornala, desa Tulehu.

Pemindahan ini  atas dan keinginan pihak sponsor yakni Bank Dunia (World Bank). Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Lewerissa menyampaikan pengalihan dan penempatan MIP di kawasan Tulehu dan sekitarnya semata-mata bukan keinginan pemerintah daerah, melainkan berdasarkan kajian kelayakan serta dukungan lembaga internasional.

Penegasan itu menipis isu perpindahan MIP ke pulau Ambon atas keinginan pemerintah daerah. “Proyek tersebut merupakan program yang didukung oleh pendanaan dari World Bank sehingga lokasi pembangunan harus mempertimbangkan prospek ekonomi, akses transportasi, serta efektivitas pengembangan kawasan,” kata Johan di Gedung DPRD Maluku, Kamis (5/3/2026).

Pembangunan MIP bukan dibangun dengan uang pemerintah daerah atau negara karena itu penentuan lokasi didasarkan pada studi kelayakan yang sangat komprehensif.

Pemerintah Provinsi Maluku kata Johan memiliki harapan besar agar pembangunan industri berkembang di Pulau Seram karena pulau Seram merupakan penyangga ekonomi di Maluku.

<p>The post Johan Lewerissa: Perpindahan Pelabuhan Terintegrasi ke Pulau Ambon Bukan Keinginan Pemprov Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun berharap momentum buka puasa bersama pimpinan dan anggota DPRD beserta Sekwan dan Staf Sekretariat DPRD Maluku melibatkan anak yatim piatu untuk meningkatkan ketaqwan dan keimanan dalam bulan Ramadan.

“Saya berharap buka puasa bersama ini semakin mempererat hubungan persaudaraan dan ketaqwaan kita. Semoga ibadah puasa berjalan dengan baik tanpa mengurangi nilai kebersamaan,” kata Benhur dalam sambutannya pada buka puasa bersama di gedung DPRD Maluku.

Ia berharap seluruh umat muslim di Maluku secara khusus keluarga besar DPRD Maluku melaksanakan ibadah puasa secara khusyuk sampai pada pelaksanaan Idul Fitri. “Lebaran sebagai hari kemenangan kita dalam menahan berbagai cobaan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan ibadah puasa,” ujar ketua DPD PDIP Maluku.

Menurutnya buka puasa bersama bukan sekadar makan bersama, melainkan tradisi kultural dan spiritual untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan empati melalui berbagi makanan, serta wujud syukur atas nikmat Ramadan.

Momen ini menjadi ruang sosial untuk menyambung tali persaudaraan, baik keluarga maupun teman, serta seringkali menjadi ajang berbagi rezeki dengan sesama. Hal itu diwujudkan DPRD Maluku dalam berbagi kasi dengan 30 anak yatim piatu. (RED)

<p>The post Buka Puasa Bersama, DPRD Maluku Berbagai Kasih dengan Anak Yatim first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pengawasan dilakukan di Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan lingkup kerja Komisi I di bidang pemerintahan, hukum, dan keamanan.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton menjelaskan Komisi I telah menggelar rapat bersama seluruh Kapolres dan Dandim di lima daerah tersebut. Rapat itu membahas kesiapan pengamanan selama bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri.

“Kami sudah tekankan agar ada penjagaan maksimal sehingga umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa dan merayakan Lebaran dapat berlangsung dengan aman dan lancar,” ujarnya kepada pewarta di DPRD Maluku, Senin (2/3/2026).

Selain pengamanan, Komisi I juga menyoroti keterbatasan fasilitas pelayanan hukum dan keamanan di sejumlah daerah, khususnya di kabupaten Buru Selatan dan Kepulauan Tanimbar.

Menurut Solihin, sejumlah lembaga penting seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, serta fasilitas pelayanan kepolisian belum tersedia secara memadai di wilayah tersebut.

Ia mencontohkan, masyarakat Buru Selatan yang ingin mengurus SIM harus ke Namlea, kabupaten Buru. Bahkan, untuk pengurusan STNK dan BPKB, warga harus ke kota Ambon. Hal ini dinilai memberatkan masyarakat karena tingginya biaya transportasi antarpulau.

“Kita akan berkoordinasi dengan Polda agar pelayanan dasar seperti pembuatan SIM bisa difasilitasi di masing-masing kabupaten, supaya tidak membebani masyarakat dengan biaya transportasi yang mahal,” tegas politisi PKS.

Komisi I berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah-wilayah kepulauan yang masih terbatas akses dan infrastruktur. (RED)

<p>The post Komisi I DPRD Maluku Soroti Keamanan hingga Pelayanan SIM first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kabupaten kota yang disambangi Komisi yang membidangi pemerintahan, hukum dan keamanan ini ialah kota Tual, kabupaten Buru Selatan (Bursel), kabupaten kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku Barat Daya (MBD) dan Maluku Tengah (Malteng).

Komisi I menyoroti masalah keamanan yang belakangan ini muncul di tengah bulan suci Ramadan. Dalam kunjungan kerja pengawasan di lima daerah itu, Komisi I melakukan pertemuan dengan para Kapolres. Pertemuan ini untuk lebih menstabilkan kondisi keamanan dan mencegah bentrokan antara warga.

“Terkait persiapan pengamanan selama Ramadan dan Lebaran, kami menekankan agar proses pengamanan diperketat dan diantisipasi agar tidak menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan bersama,” kata Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton usai rapat evaluasi internal Komisi I DPRD Maluku, Senin (2/3/2026).

Dalam pertemuan itu, Komisi I menekankan pada pentingnya meningkatkan sistem keamanan selama bulan puasa. Hal ini menyusul instabilitas keamanan di kota Tual dan kabupeten Maluku Tengah, belum lama ini.

Di antaranya peristiwa kekerasan oknum Brimob yang merenggut nyawa seorang pelajar, penyerangan antar warga di Fiditan wilayah hukum Polres Tual hingga aksi penyerangan disertai pembakaran rumah penduduk di jazirah Leihitu.

Komisi I meminta lembaga vertikal seperti kantor Pengadilan Negeri, Kantor Kejaksaan dan kantor Kodim dibangun di beberapa kabupaten yang belum memiliki kantor-kantor vertikal tersebut.

Menurut politisi PKS ini, keberadaan kantor-kantor tersebut agar kebutuhan pelayanan publik dapat terjangkau dengan baik. “Paling miris misalnya di kabupaten Buru Selatan. Masyarakat mau membuat SIM harus ke Namlea kemudian pengurusan STNK dan BPKB harus ke Ambon. Ini butuh biaya yang besar,” ujar legislator dapil kabupaten Buru dan Buru Selatan ini.

Solichin berharap dalam pertemuan bersama dengan instansi teknis, Komisi I akan berkoordinasi dengan Polda Maluku agar pelayanan mendasar dari kebutuhan masyarakat pada daerah kabupaten Buru Selatan segerah terpenuhi, yakni pembangunan kantor vertikal pelayanan terpadu guna menekan biaya pengeluaran.

<p>The post Komisi I Minta Para Kapolres Lebih Intensif Jaga Stabilitas Kamtibmas Selama Ramadan dan Idul Fitri first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Ketua Komisi III DPRD Maluku Alhidayat Wajo menyatakan pihaknya masih menunggu hasil audit dari tim BRI wilayah Makassar, Sulawesi Selatan.

Meski demikian, ia memastikan hasil pemeriksaan awal telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Malteng untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Hasil audit dari tim BRI Makassar memang belum keluar, tetapi hasil pemeriksaan sudah masuk di Kejaksaan Negeri Maalteng,” ujar Alhidayat di Gedung DPRD Maluku, Senin (2/3/2026).

Komisi III akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut guna memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel. DPRD memiliki fungsi pengawasan, terutama terhadap persoalan yang berdampak langsung pada layanan keuangan masyarakat hingga tingkat desa.

“Kami ingin proses ini jelas dan terbuka. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian hukum agar tidak muncul spekulasi yang merugikan banyak pihak,” tegas politisi PDIP.

Ia meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak membangun opini prematur sebelum hasil audit final maupun penyelidikan aparat penegak hukum diumumkan secara resmi.

Dugaan fraud kredit Kece di unit Pasahari menjadi perhatian publik karena menyentuh kepentingan masyarakat kecil sebagai penerima layanan pembiayaan.

DPRD Maluku berharap BRI segera menyampaikan hasil audit internal secara terbuka agar persoalan tersebut menjadi terang dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. “Kami menunggu hasil audit final. Setelah itu tentu akan ada langkah lanjutan sesuai fungsi pengawasan DPRD,” ujarnya. (RED)

<p>The post DPRD Maluku Desak BRI Umumkan Hasil Audit Dugaan Fraud Kredit Kece Unit Pasahari first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pengeboman diduga dilakukan oleh nelayan asal Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkini, aksi para nelayan kembali terjadi di dekat pelabuhan Arwala, Kecamatan Wetar Timur.

Warga setempat resah dengan aksi pengeboman dan pencurian ikan. Menurutnya aparat TNI dan kepolisian tidak bisa berbuat banyak karena kekurangan fasilitas dan personel untuk mengusir dan menangkap para nelayan yang melakukan pengeboman dan pencurian ikan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu.

Mencegah aksi melanggar hukum itu, Anos meminta kepada Kapolda Maluku dan Pangdam XV Pattimura menambah fasilitas pendukung untuk Polsek dan Koramil Wetar serta menambah anggota polisi dan TNI. “Sebab dua institusi itu kekurangan anggota,” kata Anos, Sabtu (28/2/2026)

Aksi pengeboman ikan bukan hal baru karena sudah berulang- dan hampir selalu dilakukan oleh nelayan-nelayan yang diduga berasal dari pulau Alor. “Kita berharap, ada penambahan fasilitas dan personel agar memanilisir aksi pengeboman di Pulau Wetar yang sering meresahkan warga,” tegasnya. (RED)

<p>The post Anggota DPRD Maluku Soroti Maraknya Pengeboman Ikan di MBD first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kewenangan tersebut dijalankan untuk mengatur dan mengurus daerah sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah.

Benhur menjelaskan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Maluku secara konsisten menghasilkan produk hukum daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah, sekaligus menjawab dinamika perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

“Selain menjawab kebutuhan daerah, pembentukan peraturan daerah juga dilakukan untuk menyesuaikan, mengharmonisasikan, dan menyinkronkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Benhur dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian dua dokumen Ranperda usulan Pemprov Maluku, Senin (19/2/2026).

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 100.3.3.26 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Maluku Tahun 2026, telah ditetapkan sebanyak 15 Ranperda. Dari jumlah tersebut, enam Ranperda merupakan usul inisiatif DPRD, sementara sembilan Ranperda merupakan usulan Pemprov Maluku.

Salah satu Ranperda prioritas adalah Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ranperda ini dinilai sangat urgen dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ranperda tersebut telah dibahas dan disetujui bersama DPRD dan Pemerintah Daerah pada masa sidang pertama Tahun Sidang 2025–2026, serta ditetapkan pada 18 Desember 2025. Saat ini masih dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Pusat,” ujar Benhur.

Dalam rapat paripurna DPRD Maluku juga menerima penyampaian dua Ranperda usulan Pemerintah Daerah, yaitu Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku.

<p>The post DPRD-Pemprov Maluku Dorong Pembentukan Perda Sesuai Kebutuhan Daerah first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Benhur menyampaikan itu mempertahankan hasil penelitian di depan dosen penguji untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Rabu (18/2/2026).

Benhur berhasil menyelesaikan penulisan akademiknya untuk meraih gelar sarjana hukum.

Skripsi ketua DPD PDI Perjuangan Maluku ini berjudul: Partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan peraturan daerah.

Sidang skripsi dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum UKIM Sandy Hukunala bersama dosen penguji, yakni Adolf Saleky dan Jesica Picauly. Sedangkan dosen pembimbing Benhur ialah John Dirk Pasalbessy dan Eivandro Wattimury.

Benhur memaparkan Perda pada dasarnya merupakan produk politik. Karena itu, materi muatan dalam suatu Perda sangat mungkin mengakomodir kepentingan politik tertentu. “Oleh sebab itu, dalam proses pembentukan Perda dibutuhkan partisipasi masyarakat yang bermakna agar aspirasi dan kepentingan masyarakat tidak dinegasikan oleh kepentingan politik,” ujarnya.

Ia menekankan partisipasi masyarakat yang bermakna harus dimulai sejak tahap perencanaan dalam penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda), hingga tahapan penetapan dan pengundangan Perda.

Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu merespons kebutuhan serta persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Benhur menyarankan dalam proses pembentukan Perda perlu melibatkan tim ahli internal DPRD dan pemerintah daerah, serta tim perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Langkah tersebut dinilai penting guna mencegah lahirnya Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah daerah dan DPRD sebagai pemegang kewenangan pembentukan Perda didorong untuk membuka akses informasi seluas-luasnya serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses legislasi daerah.

<p>The post Benhur: Pembentukan Perda Butuh Partisipasi Masyarakat first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hal ini disampaikan dalam rapat gabungan Komisi II dan komisi III DPRD Maluku dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun di ruang rapat paripurna, Kamis (12/2/2026).

Rapat digelar menindaklanjuti aksi demo sopir dump truk yang beroperasi mengangkut material pasir dari hasil galian C di sejumlah titik di Kota Ambon pada Senin (9/2/2026).

Anggota Komisi II Anos Yeremias menyampaikan proses perizinan tidak rumit jika diurus sesuai prosedur, dengan dokumen UKL-UPL sebagai salah satu syarat utama.

Ia juga meminta para pelaku usaha melibatkan DPRD Maluku untuk membantu proses perizinan. “Jangan sampai pemerintah daerah yang disalahkan. Kami siap membantu proses pengurusan jika ada kendala,” kata politisi Golkar ini.

Wakil Ketua Komisi III Richard Rahakbauw bilang aksi demo para sopir dump truk  di Kantor DPRD Maluku  telah difasilitasi dan seluruh pihak sudah dipertemukan untuk mencari solusi dalam rapat gabungan tersebut.

“Saya sudah fasilitasi dan penuhi tuntutan para pendemo. Aturan sudah jelas. Jadi tetap harus ditegakkan. Izin dokumen lingkungan dan izin usaha pertambangan wajib diurus agar terhindar dari proses hukum dan denda,” tegasnya.

Anggota Komisi III DPRD Maluku, Resa Mony dan Alan Lohy berharap OPD terkait lebih proaktif membantu pelaku usaha dan sopir yang terdampak, termasuk mereka yang kesulitan membayar cicilan leasing akibat tidak beroperasi.

DPRD Maluku berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kepatuhan terhadap regulasi, tanpa mengabaikan nasib masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada sektor galian C.

Salah satu pelaku usaha, Yopi Soakolune mengungkapkan sebelumnya sejumlah usaha seperti CV Karya Permai dan Koperasi Inatuni milik Maitimu beroperasi di tengah ketidakjelasan izin. “Di kota ini tidak ada Dinas Pertambangan, jadi kami bingung harus urus ke mana. Pemerintah daerah terkesan tidak peduli dengan pengusaha dan rakyat kecil,” protesnya.

<p>The post Bahas Penutupan Tambang Galian C, DPRD Maluku Minta Pelaku Usaha Kantongi Izin first appeared on Sentraltimur.com.</p>