“Perubahan APBD tahun 2026 difokuskan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran serta menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat,” kata Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyampaikan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Maluku tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Maluku, Kamis (17/9/2026).

Vanath mengatakan perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian dari tahapan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal KUA, termasuk penyesuaian target dan proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja yang mendesak, prioritas pembangunan daerah serta pembiayaan.

Ia menjelaskan pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp 2,49 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp 32,1 miliar dari rencana sebelumnya sebesar Rp 2,52 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula direncanakan sekitar Rp 740,13 miliar juga mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp 695,65 miliar. Penurunan PAD dipengaruhi penyesuaian target sejumlah jenis pendapatan yang bersifat mandatori.

Salah satunya pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mengalami penyesuaian dari sekitar Rp 106,17 miliar menjadi Rp 99,25 miliar. Kemudian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang semula ditargetkan sekitar Rp 191,41 miliar mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp 138,88 miliar.

Vanath melanjutkan penyesuaian juga terjadi pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang semula ditargetkan sekitar Rp 77,52 miliar menjadi Rp 62,43 miliar. Sementara itu, penerimaan dari salah satu komponen pajak daerah lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp 4,6 miliar menjadi Rp 29,63 miliar.

<p>The post Pendapatan Maluku 2026 Jadi Rp 2,49 Triliun, Turun Rp 32,1 Miliar first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pembiayaan melalui skema pinjaman diperoleh dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 196 miliar dan PT Bank Maluku-Maluku Utara sejumlah Rp 100 miliar. “APBD kita harus melakukan perubahan dari awalnya yang kita rencanakan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdullah Asis Sangkala usai memimpin rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Maluku 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Kamis (17/9/2026).

“Dari PT SMI terakhir yang kami dapatkan laporan dari pemerintah daerah sebesar Rp196 miliar, kemudian dari Bank Maluku Rp100 miliar,” lanjutnya.

Anjloknya nilai pembiayaan membuat struktur APBD Perubahan Maluku 2026 harus kembali disesuaikan. DPRD dan Pemprov Maluku harus menentukan program dan kegiatan yang benar-benar dapat dibiayai dengan dana pinjaman yang tersedia.

Sejumlah program yang sebelumnya disusun dengan asumsi ketersediaan pembiayaan Rp 1,5 triliun tidak bisa dipertahankan. “Di perubahan ini harus kita putuskan untuk dimasukkan dalam APBD dan semua kegiatannya harus kita tetapkan di perubahan ini,” tegas Sangkala.

Selain keterbatasan pembiayaan, penyusunan APBD Perubahan juga harus menyesuaikan dengan ketentuan dan regulasi pemerintah pusat. “Beberapa penyesuaian dengan aturan pusat yang harus kita lakukan,” kata politisi PKS.

DPRD Maluku juga masih mendalami persoalan batas plafon pembiayaan yang dapat diakses pemerintah provinsi. Ketentuan plafon pembiayaan yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan. Namun, DPRD masih membutuhkan penjelasan lebih rinci dari pemerintah daerah mengenai dasar penetapan dan besaran plafon. Karena itu, pembahasan APBD Perubahan 2026 akan diarahkan untuk memperjelas struktur pembiayaan, sumber pinjaman, alokasi dana, hingga program dan kegiatan yang akan dibiayai.

<p>The post Pemprov Maluku Gigit Jari, Target Pinjaman Rp 1,5 Triliun Cuma Peroleh Rp 296 Miliar first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Ketua Komisi II DPRD Maluku Irawadi mengatakan evaluasi kuota harus menggunakan data kebutuhan riil dari kabupaten dan kota agar distribusi BBM tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Irawadi setelah Komisi II menggelar rapat dengar pendapat bersama PT Pertamina Patra Niaga dan para penyalur BBM di Kota Ambon, Jumat (28/8/2026). Forum tersebut membahas distribusi BBM subsidi dan nonsubsidi, ketersediaan stok, mekanisme penyaluran, serta persoalan antrean kendaraan, terutama untuk mendapatkan solar.

Irawadi menyebut terdapat perbedaan kuota antar-SPBU yang ikut memengaruhi konsentrasi kendaraan. SPBU tertentu disebut memiliki kuota harian sekitar satu kiloliter, sedangkan beberapa titik lain memiliki kuota sekitar 4 hingga 6 kiloliter per hari. “Kalau kendaraan sudah terbagi di beberapa titik SPBU yang menjual, mendistribusikan solar, ini saya kira tidak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang ini kan BBM solar ini. Jadi antrian-antrian ini panjang,” kata Irawadi.

Penambahan titik penyaluran menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi tekanan antrean. SPBU yang belum memiliki kuota solar dapat mengajukan usulan melalui pemerintah daerah dan kepala daerah untuk selanjutnya diteruskan kepada Pertamina dan BPH Migas sesuai mekanisme yang berlaku.

Persoalan antrean juga tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan BBM. Irawadi menyebut karakteristik lokasi sejumlah SPBU turut menjadi faktor yang memperbesar dampak antrean terhadap lalu lintas. Beberapa SPBU berada di kawasan persimpangan sehingga kendaraan yang mengantre dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.

Komisi II kemudian menyoroti data kuota BBM Maluku dari 2025 ke 2026. Untuk minyak tanah, kuota disebut meningkat dari 103.292 kiloliter menjadi 111.846 kiloliter atau bertambah 8.554 kiloliter. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 8,28 persen dibandingkan kuota tahun sebelumnya. “Jadi memang. Jadi untuk menyampaikan aspirasi, apa yang kita bisa, kuota kita ya paling tidak bisa kita pertahankan,” ujar Irawadi.

<p>The post Komisi II DPRD Maluku: Penetapan Kuota BBM Berbasis Data Riil first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Watubun menyampaikan hal itu seusai rapat paripurna DPRD Maluku mengenai penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, Rabu (26/8/2026).

Menurut Watubun intensifikasi pendapatan harus menghasilkan peningkatan penerimaan. Kebijakan tersebut, kata dia, jangan sampai justru berdampak sebaliknya. “Selain mengintensifkan apa yang telah terjadi, intensifikasi itu harus untuk meningkatkan pendapatan, bukan untuk menurunkan pendapatan. Kemudian mencari sumber-sumber pendapatan baru yang belum digali, itu harus kita lakukan,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku,

Ia mengatakan optimalisasi pendapatan menjadi penting di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat yang turut memengaruhi kondisi fiskal daerah. Pemerintah Provinsi Maluku, menurut dia, perlu lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi daerah. Watubun menilai digitalisasi dan inovasi harus menjadi bagian dari pembenahan pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat membuat pengelolaan pendapatan lebih efektif sekaligus meningkatkan transparansi. “Ke depan penggunaan digitalisasi termasuk inovasi itu kerangka pikir yang paling penting untuk memperbaiki kinerja keuangan kita,” ujarnya.

Ia menekankan peningkatan pendapatan harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja. Anggaran daera tidak cukup hanya terserap, tetapi harus diarahkan kepada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pendapatan bagus dan pemanfaatan keuangan selanjutnya adalah untuk kepentingan-kepentingan yang jauh lebih produktif untuk menghadirkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan,” kata Watubun.

<p>The post DPRD Soroti Digitalisasi Keuangan Bapenda Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Hal tersebut disampaikan Watubun usai rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, Rabu (26/8/2026).

Dalam rapat tersebut, enam fraksi DPRD Maluku yakni NasDem, Golkar, PKB, Hanura, PDI Perjuangan, serta Nurani Pembangunan menyampaikan sejumlah catatan dan pandangan terhadap pelaksanaan APBD 2025.

Watubun menilai seluruh catatan fraksi harus menjadi bagian dari evaluasi bersama agar pelaksanaan APBD dapat dibedah secara objektif, terukur, dan berbasis data. “Semua perlu melakukan satu tarikan frekuensi bersama untuk membedah pelaksanaan APBD. Ini sebagai komitmen kita untuk mempertegas bahwa menghadirkan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu pilihan yang penting dan strategis,” ujar Watubun.

Berbagai saran dan masukan DPRD bukan semata-mata kritik terhadap pemerintah daerah. Catatan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih efektif.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Maluku dapat menerima seluruh catatan fraksi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pada pelaksanaan anggaran berikutnya. “Karena itu, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi penting supaya setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Watubun juga menegaskan sejumlah sektor perlu mendapat perhatian serius dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur dinilai harus menjadi prioritas. “Ke depan kita akan memperhatikan perbaikan-perbaikan, teristimewa di bidang pendidikan, kesehatan dan layanan publik yang lain, termasuk infrastruktur,” tegasnya.

<p>The post DPRD Maluku Dorong APBD Berbasis Data Akurat, Kesejahteraan Rakyat Jadi Fokus first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pertemuan dalam rangka meminta masukan dan pendapat terkait pembobotan Ranperda inisiatif Komisi I DPRD Maluku tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat .

Konsultasi ini menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan Ranperda yang tengah disusun Komisi I. Sebelumnya, Komisi I juga telah melaksanakan berbagai tahapan aspirasi dan uji publik dengan melibatkan raja-raja negeri, saniri, tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat masyarakat, sebagai upaya regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat hukum adat di Maluku.

“Komisi I tidak hanya melihat Eddy Hiariej dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintah pusat, namun juga menempatkannya sebagai anak Maluku yang memiliki pemahaman, pengetahuan dan kedekatan dengan adat-istiadat serta kehidupan masyarakat Maluku,” kata Komisi I dalam keterangan tertulis.

Oleh karena itu, pandangan dan masukan dari Eddy Hiariej dinilai sangat penting untuk memenuhi keberlangsungan Ranperda, terutama agar pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tidak hanya kuat dari aspek hukum, tetapi juga selaras dengan nilai, sejarah, struktur sosial dan pranata adat yang hidup dan berkembang di Maluku.

Hal tersebut menjadi semakin relevan mengingat Eddy Hiariej sendiri memiliki keterkaitan yang kuat dengan masyarakat adat Maluku. Pada tahun 2025, ia bahkan pernah memperoleh gelar adat dari Negeri Rutong, yang diberikan oleh Raja Rutong sekaligus Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Valdo Maspaitella. (RED)

<p>The post Komisi I DPRD Maluku-Majelis Latupati Ambon Temui Wamen Hukum first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Dalam RDP, Komisi II DPRD Maluku menyampaikan salah satu persoalan penting yang sampai hari ini masih dirasakan oleh masyarakat Maluku, khususnya yang tinggal di pulau-pulau, daerah terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik.

Data yang disampaikan Komisi II masih terdapat 97 desa di Maluku yang belum menikmati listrik, yaitu Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 66 desa, Kabupaten Maluku Barat Daya 9 desa, Kabupaten Kepulauan Tanimbar 8 desa, Kabupaten Maluku Tenggara 4 desa. Berikut Kota Tual 3 desa, Kabupaten Seram Bagian Timur 3 desa, Kabupaten Maluku Tengah 3 desa, dan Kabupaten Buru 1 desa.

Anggota Komisi II DPRD Maluku, Anos Yeremias berharap tahun 2027 seluruh desa di Maluku harus terang. “Puji Tuhan usulan tersebut mendapat respons positif dari pimpinan PT PLN Pusat,” ujar sekretaris DPD Partai Golkar Maluku ini.

PLN menyampaikan komitmen bahwa tahun 2027 seluruh desa di Maluku ditargetkan sudah mendapatkan pelayanan listrik. “Untuk desa-desa yang secara teknis tidak memungkinkan dibangun jaringan PLN termasuk karena berada di kawasan hutan, kondisi geografis yang sulit maupun berada di pulau-pulau tertentu, PLN akan menggunakan solusi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS,” sebutnya.

Anos mencontohkan Desa Wadankou di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang akan ditangani melalui solusi PLTS. Demikian pula Desa Nurkat, satu-satunya desa di Pulau Maru, direncanakan akan dibangun PLTS. “Desa-desa lain yang memiliki karakteristik dan kendala serupa juga akan ditangani dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi wilayahnya,” ungkapnya.

Komisi II juga menyampaikan kepada PLN masyarakat di pulau-pulau membutuhkan pelayanan listrik yang lebih lama dan lebih baik. “Pimpinan PLN pusat merespons bahwa saat ini terdapat 37 sistem kelistrikan di Maluku yang masih beroperasi 12 jam, dan akan segera ditingkatkan menuju 24 jam operasi,” jelasnya.

<p>The post Temui PLN, Komisi II DPRD Dorong Seluruh Desa di Maluku Terang first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Kita pastikan menjawab kebutuhan petani akan air, irigasi, lahan, benih, pupuk, produksi, pasca panen, penyerapan, pasar dan ekspor,” kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias dalam rapat dengan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, Kamis (13/8/2026).

Rapat membahas hasil pertemuan Komisi II DPRD Maluku dengan Dinas Pertanian terkait penyampaian aspirasi Komisi II di Kementerian Pertanian di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pimpinan OPD yang diundang menghadiri rapat yakni, Kepala Dinas PUPR Maluku, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Perum Bulog Wilayah Maluku, Kepala Balai Besar Perkebunan Maluku, Kepala Balai Wilayah Sungai, Kepala Balai Wilayah Karantina dan Kepala Balai Perakitan dan Moderenisasi Pertanian IX Maluku.

Kepada Dinas PUPR dan Balai Sungai, Anos mempertanyakan Survei, Investigasi, dan Desain (SID) Irigasi berupa pembangunan fisik irigasi, irigasi perpompaan dan perpipaan, termasuk berapa luas lahan yang benar-benar sudah mendapatkan manfaat. “Jangan sampai SID selesai dibuat, tetapi pembangunan fisiknya tidak pernah dilanjutkan dan air tidak pernah sampai ke lahan petani,” ujar Anos.

Ia meminta Dinas Pertanian agar keberhasilan program optimasi lahan dan cetak sawah tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah hektare. Tetapi harus dilihat berapa yang sudah ditanami, berapa kali musim tanam, berapa produksinya, dan apakah pendapatan petani meningkat. “Kepada Balai Perkebunan saya mendorong agar pengembangan pala, kakao dan kelapa tidak berhenti pada pembagian benih. Kita harus memastikan benih ditanam, dipelihara dan menghasilkan,” kata politisi Partaai Golkar.

Anos berharap komoditi pala, kakao dan kelapa jangan hanya diekspor sebagai bahan mentah. ”Hilirisasi harus mulai kita dorong agar nilai tambah ekonominya tinggal di Maluku,” harapnya

Anos mengapresiasi peningkatan pengadaan gabah. Namun peningkatan produksi harus diikuti dengan kepastian penyerapan dan pasar. “Jangan sampai pemerintah berhasil meningkatkan produksi, tetapi ketika panen raya petani kesulitan menjual hasilnya dan harga justru jatuh,” terangnya.

<p>The post Komisi II DPRD Maluku Ingatkan Pertanian Harus Dibangun dari Hulu ke Hilir first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Permintaan itu mengemuka, lantaran anggaran pendapatan belanja daerah dan atau kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk penambahan BUMD di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak stabil. Dan akan berdampak pada beban pembiayaan melalui pendirian BUMD daerah baru.

Alhidayat mengatakan berbagai pandangan politik terkait rencana tersebut telah mengemuka, termasuk setelah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan usulan dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri.

“Terpenting saat ini adalah mengoptimalkan BUMD yang sudah ada. Kalau BUMD yang ada sudah benar-benar survive dan tidak lagi mampu menjangkau seluruh kebutuhan daerah, barulah dipertimbangkan pembentukan BUMD baru berdasarkan kajian yang matang,” kata Alhidayat Wajo kepada awak media di Gedung DPRD Maluku, Rabu (5/8/2026).

Ia mencontohkan PD Panca Karya sebagai BUMD yang seharusnya lebih dulu diperkuat. Namun disisi lain kondisi yang dihadapi saat ini berada dalam kondisi tidak stabil  Menurutnya, pemerintah perlu memaksimalkan kinerja perusahaan tersebut sebelum memutuskan membentuk badan usaha baru atau menambah bidang usaha yang dikelolanya.

Politisi PDIP ini bilang pembentukan BUMD baru akan membutuhkan suntikan modal dari pemerintah daerah. Sementara itu, kemampuan fiskal APBD Maluku saat ini masih sangat terbatas. “Kalau membentuk BUMD baru, tentu harus ada penyertaan modal dari pemerintah. Sementara kondisi APBD kita masih ngos-ngosan,” katanya.

Politisi PDIP Maluku ini mengungkapkan, dalam rapat Badan Anggaran DPRD Maluku, tegas meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kembali rencana pembentukan lima BUMD yang sempat diwacanakan.

Dari lima usulan tersebut, hanya dua yang mendapat persetujuan untuk diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri, yakni BUMD di sektor perikanan dan pertambangan. Meski demikian, Komisi III tetap meminta agar rencana tersebut dikaji ulang, termasuk model bisnis dan ruang lingkup usahanya.

<p>The post Kondisi APBD Ngos-ngosan, DPRD Maluku: Kaji Ulang Penambahan BUMD Baru first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Fraksi Golkar memandang persoalan ini harus disikapi serius karena menyangkut kesejahteraan ASN, stabilitas birokrasi, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. TPP merupakan bagian dari hak ASN yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, keterlambatan pembayaran perlu disertai penjelasan yang terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Fraksi Partai Golkar juga memahami bahwa Pemprov dapat menghadapi tantangan fiskal dan pengelolaan kas. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak ASN secara bertanggung jawab. Pemerintah perlu menunjukkan langkah-langkah nyata dalam mempercepat penyelesaian pembayaran serta memastikan kejadian serupa tidak terus berulang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera menyelesaikan pembayaran TPP ASN sesuai kemampuan keuangan daerah dengan menetapkan skala prioritas dan jadwal pembayaran yang jelas.
2. Meminta Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan penjelasan resmi kepada DPRD dan masyarakat mengenai penyebab keterlambatan, kondisi fiskal daerah, serta langkah penyelesaiannya.
3. Mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran, pengelolaan kas daerah, dan mekanisme pencairan belanja pegawai agar pembayaran TPP dapat dilakukan tepat waktu pada masa mendatang.
4. Mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjaga profesionalisme, integritas, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun sedang menghadapi persoalan hak keuangan yang belum terpenuhi.
5. Menegaskan komitmen DPRD, khususnya Fraksi Partai Golkar untuk menggunakan fungsi pengawasan secara optimal guna memastikan setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Partai Golkar meyakini bahwa komunikasi yang terbuka, sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen bersama dalam menjaga disiplin fiskal merupakan kunci untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik.

<p>The post TPP ASN Pemprov Terlambat Lima Bulan, Ini Pandangan Fraksi Golkar DPRD Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>