Ketiga, tantangan menjaga kedaulatan dan kelestarian lingkungan laut. Ancaman penyelundupan, praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), serta kerawanan bencana alam membutuhkan dukungan kebijakan, pengawasan, dan penanganan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Atas berbagai persoalan tersebut, Charlos menilai pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat keberpihakan kebijakan nasional terhadap kebutuhan masyarakat pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil.
Ia optimistis jika disahkan menjadi undang-undang, regulasi tersebut dapat menjadi dasar penguatan konektivitas antarpulau, pembangunan pelabuhan, peningkatan transportasi laut, serta perbaikan sistem distribusi barang dan kebutuhan pokok.
Penurunan biaya logistik juga diharapkan berdampak pada keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat. Selain itu, dukungan kebijakan dan pendanaan yang sesuai dengan karakteristik kepulauan diperlukan untuk memperluas akses pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan pelayanan publik lainnya.
“Kami mendukung penuh percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan. RUU ini merupakan kunci untuk mewujudkan keadilan pembangunan sekaligus menurunkan biaya hidup masyarakat di wilayah kepulauan,” tegasnya.
Charlos berharap DPR bersama pemerintah pusat dapat mempercepat pembahasan rancangan undang-undang tersebut hingga tuntas. Menurutnya, kepastian regulasi sangat penting agar pembangunan daerah kepulauan tidak terus menghadapi hambatan akibat perbedaan kondisi geografis dan tingginya biaya pelayanan.
Bagi Maluku Tenggara yang terdiri atas gugusan pulau-pulau, kebijakan afirmatif terhadap daerah kepulauan dinilai penting untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, dan memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Pengesahan RUU Daerah Kepulauan diharapkan menjadi salah satu landasan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah sekaligus memastikan masyarakat kepulauan memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam menikmati hasil pembangunan nasional. (RED)