“Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan seluruh elemen masyarakat merupakan modal utama untuk mempercepat pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap kolaborasi tersebut mampu memperluas akses pelayanan dasar dan menghadirkan manfaat pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal di Provinsi Maluku.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Vanath, mendukung pelaksanaan Bakti TNI AD untuk Rakyat sebagai bagian dari upaya bersama mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Sinergi seperti inilah yang menjadi kekuatan besar dalam memperkuat persatuan, memperkokoh ketahanan nasional, sekaligus mewujudkan Maluku yang semakin maju, adil dan sejahtera,” ujarnya.
Selain mendorong keterlibatan berbagai pihak, Vanath mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan serta menjaga dan memelihara hasil pembangunan yang telah diwujudkan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam merawat fasilitas dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Ia pun mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali budaya gotong royong sebagai nilai luhur yang menjadi identitas sekaligus kekuatan bangsa Indonesia. “Semoga pengabdian yang dilakukan melalui kegiatan ini menjadi amal kebajikan bagi seluruh pihak yang terlibat dan membawa keberkahan bagi kemajuan Provinsi Maluku,” harapnya.
Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri Irdam XV/Pattimura, Kasrem 151/Binaiya, Asisten Perencanaan (Asren), Perwira Pembantu Madya Sistem Logistik, Wakil Asisten Teritorial, Danyonif TP 913/Wadwana Sakti, Wakil Bupati MBD, Ketua DPRD MBD, Kapolres MBD, Dandim 1511/Pulau Moa, Kajari MBD, perwakilan Sekda MBD, staf ahli bupati, para asisten Setda, pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, Camat Moa, para lurah, serta kepala desa se-Pulau Moa. (RED)