banner 728x250

Wellem Wattimena Lolos dari Jeratan Kasus Dugaan Korupsi Pastori

  • Bagikan
Anggota DPRD Provinsi Maluku Wellem Wattimena lolos dari jeratan hukum kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Pastori IV GPM Waai. (FOTO: ISTIMEWA)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Kejaksaan Tinggi Maluku menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Pastori IV GPM Waai, Kabupaten Maluku Tengah.

Kasus ini menyerat nama Anggota DPRD Maluku, Wellem Zefah Wattimena. Proses penyelidikan kasus ini bergulir saat M. Iwa menjabat Asisten Intelijen Kejati Maluku.

Bahkan tim jaksa menemukan indikasi korupsi dan menaikan statusnya ke penyidikan. Begitu Iwa pindah tugas sebagai Kajari Bandung, penyidikan kasus tersebut dihentikan.

Apa alasannya? Asisten Intilejen Kejati Maluku Muji menyampaikan, penghentian penyidikan karena dana hibah yang dikorupsi telah dikembalikan.

“Terkait dugaan penyimpangan dana hibah pastori Wai sudah dihentikan, karena dana hibah yang diselewengkan sudah dikembalikan ke kas daerah Provinsi Maluku,” tulis Muji melalui pesan Whatsapp, Kamis (20/5/2021).

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Maluku menemukan aliran dana sebesar Rp 650 juta ke politikus Partai Demokrat Welem Wattimena.

Dana tidak diterima langsung oleh Wellem. Panitia pembangunan Pastori menyerahkan uang itu dalam dua tahap melalui dua orang, salah satunya diserahkan kepada asisten pribadi Wellem inisial ML. Sementara penyerahan tahap ketiga, diserahkan melalui saudaranya Wellem, inisial SM.

Tahap pertama, panitia menyerahkan uang Rp 150 juta tanggal 5 Juni 2018. Tahap kedua diserahkan 21 Juni 2018 Rp 200 juta. Sedangkan tahap ketiga diserahkan 31 Januari 2019.

Dalam laporan hasil audit BPK menunjukan, rincian hasil pemeriksaan terhadap Wellem. Dalam pemeriksaan anggota DPRD Maluku itu, dia mengaku menerima dana bantuan hibah pembangunan Pastori Rp 650 juta.

Bukan untuk membangun Pastori, Wellem diduga mengalihkan dana ini untuk pembangunan kantor Jemaat GPM Waai. Wellem membelanjakan material bangunan tanpa melibatkan panitia.

Wellem juga mengaku sudah menyerahkan pertanggungjawaban ke Pemerintah Provinsi Maluku Cq Bendahara Umum Daerah, melalui panitia pembangunan Pastori IV.

BPK juga telah meminta keterangan Bendahara Umum Daerah Maluku terkait pertanggungjawaban tersebut pada 9 Mei 2019.

Hasilnya, dokumen pertanggungjawaban tak pernah diterima Bendahara Umum. Karena itu BPK menyimpulkan penggunaan dana hibah sebesar Rp 650 juta itu, tidak dapat diakui dan diyakini kewajarannya. (DNI)

  • Bagikan