AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Maluku kembali menjadi pusat perhatian, bukan karena konflik sosial ataupun isu politik, melainkan karena sebuah laporan penting yang menyoroti masa depan sumber daya alam (SDA) di provinsi kepulauan ini.
Moluccan Network bekerja sama dengan Institute for Maluku Studies (IMS), meluncurkan sebuah White Paper atau buku putih berjudul “Sumber Daya Alam dan Lingkungan Maluku Raya: Pengawasan Tambang dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan.” Dokumen ini lahir dari sebuah diskusi panjang yang melibatkan 255 peserta, dengan 17 tokoh menjadi narasumber aktif.
Nama-nama besar hadir memberi sumbangan pemikiran. Mulai dari Prof. Jan Sopaheluwakan, peneliti senior bencana lingkungan dari Universitas Indonesia; Prof. Alex Retraubun, akademisi Universitas Pattimura sekaligus purna Wakil Menteri Perdagangan RI; hingga Dr. Jeff Malaihollo, mantan investment banker sektor tambang yang kini menjabat komisaris perusahaan tambang di London.
Dari Ambon, Masohi, Jakarta, Bandung, Bogor, hingga Belanda dan Australia, suara diaspora Maluku bersatu dalam forum ini.
Di antara mereka, hadir pula tokoh-tokoh yang berdomisili di Maluku seperti Elifas Tomix Maspaitella, Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku; Vogel Faubun, aktivis sosial di Ambon; Rory Dompeipen, purna peneliti LIPI/BRIN; dan Saleh Wattiheluw, purna anggota DPRD Maluku.
Lintasan pemikiran dari akademisi, aktivis, agamawan, hingga mantan pejabat daerah bersatu dalam satu kesadaran: Maluku sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan.
Maluku: Berkah atau Kutukan SDA?
Kekayaan alam Maluku tak terbantahkan. Lautnya menyimpan potensi perikanan hingga 4,6 juta ton per tahun, hutan tropisnya masih menyimpan biodiversitas yang unik, sementara perut bumi Maluku dipenuhi emas, nikel, dan cadangan minyak serta gas. Namun, sebagaimana diingatkan banyak narasumber, kekayaan itu bisa berubah menjadi kutukan bila salah urus.
Laporan ini menegaskan, pengalaman banyak daerah di Indonesia sudah memberi pelajaran: dari tambang emas di Sulawesi hingga nikel di Halmahera, kerusakan lingkungan sering kali meninggalkan luka ekologis yang dalam dan berkepanjangan. Maluku, dengan gugus pulau kecil yang rentan, bisa lebih cepat hancur bila tata kelola abai pada prinsip berkelanjutan.