TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengikuti Konsolidasi Teknis dan Akselerasi Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Kegiatan dilaksanakan melalui zoom meeting di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) MBD, Rabu (17/12/2025).
Rapat digital ini dihadiri Ketua Tim Akselerasi Percepatan KMP Maluku, Kepala Dinas Koperasi Maluku, Kepala Dinas PMD Maluku, pimpinan OPD terkait dari berbagai daerah.
Dalam laporan progres perkembangan, Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily menyampaikan dari total 117 desa dan satu kelurahan di MBD, seluruhnya telah memiliki akta notaris KMP. “Penyaluran dana sebesar Rp200 juta telah diterima oleh 62 titik, terdiri dari 61 desa dan satu kelurahan,” sebutnya.
Namun demikian, Kilikily mengungkapkan adanya kendala serius terkait status lahan pembangunan. Setelah penetapan titik koordinat dan pengajuan melalui sistem Dinas PUPR, sejumlah lokasi ditolak karena berstatus hutan lindung dan kawasan konservasi, termasuk di Pulau Dai. Hal ini menghambat penetapan titik pembangunan fisik gerai.
Pemkab MBD mengusulkan agar Tim Percepatan KMP Provinsi Maluku berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait solusi status lahan tersebut, guna menghindari potensi persoalan hukum.
Meski demikian, Pemkab MBD menegaskan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan KMP karena dinilai sangat strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Dandim 1511/Pulau Moa Letkol Inf. Nuriman Siswandi melaporkan dari 117 desa dan satu kelurahan, sebanyak 65 titik telah terdaftar dalam portal KMP, dengan 62 titik telah memperoleh anggaran dan dalam proses pembangunan.
Progres tercepat pembangunan telah mencapai 27 hingga 28 persen, ditandai dengan pekerjaan pondasi dan struktur tembok.
Dandim juga memaparkan sejumlah kendala di lapangan, antara lain keterbatasan material bangunan di wilayah MBD, ketergantungan logistik dari Kupang yang terkendala transportasi kapal perintis, serta faktor cuaca akibat musim angin barat yang berpotensi menghambat distribusi material ke pulau-pulau. “Kondisi tersebut diperkirakan dapat berdampak pada pengunduran waktu pelaksanaan maupun penambahan anggaran,” ujarnya.