AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Netralitas pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku di Pilkada serentak 2024, patut diragukan.
Setelah dugaan keterlibatan tiga pimpinan OPD hadir di kediaman mantan Gubernur Maluku Murad Ismail di kawasan Wailela, Ambon pada, Selasa (27/8/2024) lalu atau sehari sebelum Murad dan Michael Wattimena mendaftar ke KPU sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur.
Kini giliran Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku, Husein menggalang dukungan untuk pasangan nomor urut 2 itu.
Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku itu menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala sekolah dan guru di kota Ambon. Pertemuan berlangsung di rumah makan Apung, kawasan Wailela, Ambon pada Kamis (19/9/2024).
Sentraltimur.com memperoleh informasi pertemuan itu dihadiri di antaranya kepala sekolah (Kepsek) SMA Siwalima, Kepsek SMA 11, Kepsek SMA 13, Kepsek SMK 2 dan Kepsek SMK Negeri 7 Ambon.
Sekolah tingkat SMA sederajat berada dibawah naungan Pemprov Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan jenjang SD-SMP menjadi tanggung jawab Pemkot/Pemkab setempat.
Salah satu undangan yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan mereka dijamu makan oleh Husein. Sebagai eks Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, sosok Husein sudah familiar di lingkungan Pendidikan khususnya jenjang SMA/SMK.
Pertemuan bersama sejumlah Kepsek dan guru itu ungkap sumber juga diketahui Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Maluku Insun Sangadji. “Beliau bilang pertemuan itu sepengetahuan ibu Kadis (Insun Sangadji),” ungkap sumber, Rabu (2/10/2024).
Husein menggalang Kepsek dan guru untuk mendukung pasangan Murad-Michael di Pilkada Maluku. “Instruksi beliau ke kami seperti itu, harus mendukung pasangan Pak Murad-Michael,” ungkap sumber yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Sumber menegaskan tindakan Husein menggalang ASN mendukung calon tertentu di Pilkada melanggar netralitas ASN. “ASN punya hak politik memilih, tapi jangan diarahkan terlibat politik praktis mendukung calon tertentu di Pilkada. Kami bebas memilih siapa pun berdasarkan hati nurani kami, tidak boleh dipaksakan,” tegas dia.
Dia menegaskan apa yang disampaikan Plh. Sekda Maluku Suryadi Sabirin di media bahwa pertemuan itu hanya sebatas perpisahan bersama Kepsek, setelah Husein menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku, begitu janggal.
“Kenapa baru sekarang Kepsek dan guru diajak bertemu pas mendekati Pilkada. Padahal sudah lima bulan beliau dilantik sebagai kepala dinas. Itu alasan yang aneh Plh Sekda. Alasan itu untuk membela beliau (Husein),” ujar sumber.
Husein termasuk salah satu dari puluhan pejabat di Pemprov Maluku yang dilantik oleh Murad yang saat itu masih sebagai Gubernur Maluku di gedung Islamic Center pada 19 April 2024.
Sumber juga menegaskan bukan mengundang tapi diundang Husein dalam pertemuan di rumah makan tersebut. “Pak Husein di pemberitaan media juga bilang beliau diundang bukan mengumpulkan Kepsek. Sudah pasti beliau membela diri, tidak mau disalahkan karena tindakannya mengarahkan Kepsek memilih calon tertentu menyalahi aturan,” tegas dia.
Husein kini mengemban dua jabatan. Selain menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dia ditunjuk sebagai Penjabat Sementara Bupati Buru Selatan oleh Mendagri dan dilantik oleh Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie, Selasa (24/9/2024) lalu.
Ini Kata Plh Sekda
Sebelumnya, Plh. Sekda Maluku Suryadi Sabirin mengatakan telah memanggil dan mengorek keterangan dari Husein.
“Kadisnya (Husein) sudah saya panggil. Dia membenarkan ada pertemuan itu dan foto-foto yang beredar itu katanya diambil dari facebook. Dia yang posting di akun facebooknya, tapi dia tidak berpikir diartikan lain,” kata Suryadi kepada awak media, Sabtu (28/9/2024) lalu.
Suryadi bilang Husein mengaku tidak ada pembahasan terkait Pilkada apalagi mengarahkan Kepsek mendukung calon tertentu.
“Dia sampai bersumpah bahwa tidak ada sama sekali dalam pertemuan itu bicara soal dukung mendukung. Katanya hanya sebatas silaturahmi, perpisahan dengan kepsek karena sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan kemudian dimutasi menjadi kadis,” ujarnya.
Suryadi sesumbar Pemprov Maluku tidak main-main dalam penerapan sanksi, jika ASN terlibat politik praktis, mendukung atau menghasut orang memilih calon tertentu dalam Pilkada serentak 2024.
Husein membantah terlibat politik praktis. Dia mengakui bertemu dengan enam orang Kepsek di rumah makan Apung, tapi tidak ada pembicaraan terkait dukungan kepada kandidat tertentu di Pilgub Maluku.
“Saya diundang bukan mengumpulkan kepala sekolah dan dalam pertemuan itu tidak berbicara tentang politik apalagi mendukung kandidat atau atas perintah kepala dinas,” kata Husein mengutip siwalimanews.com.
Sebagai ASN kata Husein, patuh terhadap netralitas. Dia siap dipanggil oleh siapa pun termasuk Bawaslu untuk memberikan keterangan. “Saya siap dipanggil oleh siapa pun termasuk Bawaslu dan sesungguhnya lebih bagus dipanggil,” ujar Husein.
Tiga Pimpinan OPD
Sebelumnya diberitakan, tiga pimpinan OPD Pemprov Maluku terindikasi menunjukkan keberpihakanya kepada pasangan Murad Ismail-Michael Wattimena.