AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kota Ambon memfasilitasi Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang bersama Universitas Pattimura (Unpatti) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penelitian tentang tata kelola pemerintahan berbasis Smart City di Kota Ambon.
FGD yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (20/8/2026), mengangkat tema penelitian “Peran Teori Komunikasi Massa dan Transformasi Birokrasi Digital dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Smart City di Kota Ambon”.
Kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas, Ronald H. Lekransy, yang juga menjadi salah satu pembicara utama.
Lekransy menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi Kota Ambon, mulai dari kepadatan penduduk, tingginya beban pelayanan kesehatan, persoalan tata ruang, sampah, dan kemacetan, hingga belum optimalnya integrasi layanan digital antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, pengembangan Ambon Smart City tidak sekadar berorientasi pada pembangunan aplikasi, tetapi harus mampu mendorong perubahan tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi secara terarah dan berkelanjutan.
“Implementasinya melalui tahapan seleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan transformasi, dengan prinsip *Technology, Governance, Data, People,* dan *Sustainability*,” ujarnya.
Program Ambon Smart City telah dimulai sejak 2017 dan hingga kini mencakup enam dimensi utama, yakni *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society,* dan *Smart Environment*.
Ia juga menyampaikan pada 2025, Kota Ambon masuk dalam 10 besar kota yang dievaluasi secara nasional. Berdasarkan hasil evaluasi Smart City tersebut, Kota Ambon memperoleh nilai 3,6 dari skala 4. “Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi,” imbuhnya.
Lekransy menegaskan pengembangan Ambon Smart City diarahkan untuk menjadi model transformasi tata kelola pemerintahan yang bertumpu pada teknologi, data, sumber daya manusia, pelayanan publik, dan prinsip keberlanjutan. “Enam dimensi Smart City menjadi kerangka untuk mengintegrasikan berbagai program OPD sehingga teknologi tidak berhenti pada aplikasi, tetapi menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, aman, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelasnya.