LANGGUR, SENTRALTIMUR.COM – Bupati Maluku Tenggara (Malra), Muhamad Thaher Hanubun menegaskan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana dan penyandang disabilitas harus dikawal ketat, tepat sasaran, tepat jumlah, serta diterima utuh tanpa potongan dalam bentuk apa pun.
Penegasan itu disampaikan Thaher saat menyerahkan Bantuan Bencana Alam dan Nonalam serta Alat Bantu Disabilitas Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Malra, Senin (5/10/2026).
“Kawal ketat distribusi. Pastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tanpa potongan apa pun. Jangan ada warga yang berhak tetapi terlewatkan,” tegas Thaher.
Ia menekankan, penyaluran bantuan bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat yang menghadapi kesulitan, sekaligus mendukung kemandirian kelompok yang membutuhkan perhatian khusus.
“Kehadiran pemerintah hari ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan wujud nyata negara hadir untuk melindungi dan membantu warganya,” ujarnya.
Menurut Thaher, bantuan bagi korban bencana alam maupun nonalam diharapkan mampu meringankan beban keluarga yang terdampak sekaligus mendukung pemulihan kehidupan mereka. Bantuan tersebut juga diharapkan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah mengalami bencana.
“Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban korban, mempercepat pemulihan ekonomi keluarga, dan menjadi stimulus untuk bangkit kembali,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Pemkab Malra juga menyerahkan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain kursi roda, tongkat elektrik, dan sarana pendukung lainnya.
Thaher mengatakan, pemberian alat bantu tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membangun Maluku Tenggara yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Ia menegaskan, keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk beraktivitas, berkarya, dan menjalani kehidupan secara mandiri.
“Melalui alat bantu seperti kursi roda, tongkat elektrik atau sarana lainnya yang diserahkan hari ini, kami ingin memastikan bahwa hak-hak mobilitas dan produktivitas saudara-saudara kita dapat terpenuhi dengan baik,” ungkapnya.