LANGGUR, SENTRALTIMUR.COM – Bupati Maluku Tenggara (Malra), Muhamad Thaher Hanubun menegaskan jabatan bukanlah penghargaan, melainkan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Pesan tegas itu disampaikan Thaher saat melantik 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) di Aula Kantor Bupati Malra, Kamis (8/10/2026).
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi mampu menjadi pemecah masalah (problem solver) dan menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat.
“Jangan menunggu perintah Bupati untuk setiap persoalan. Jadilah problem solver. Jangan datang kepada saya dengan masalah tanpa membawa solusi,” tegas Thaher.
Menurutnya pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian jabatan, tetapi momentum untuk memperkuat tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan agenda pembangunan daerah. “Apa pun jabatannya, terimalah dengan senang hati dan bersyukur. Jabatan itu bukan penghargaan, tetapi alat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah,” ujarnya.
Thaher menekankan setiap kepala perangkat daerah harus memiliki kemampuan memimpin organisasi, mengelola anggaran, mengoptimalkan sumber daya manusia, mengambil keputusan, serta menyelesaikan persoalan di lapangan. “Kepala perangkat daerah harus mampu memimpin organisasi, mengelola anggaran, mengatur sumber daya manusia, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah,” katanya.
Kinerja Jadi Ukuran
Dalam arahannya, Thaher memberikan penekanan khusus kepada masing-masing perangkat daerah agar memahami persoalan sektoral dan tidak bekerja sebatas menjalankan program rutin.
Dinas Perikanan diminta memahami persoalan nelayan secara menyeluruh, mulai dari produksi, rantai pasok, hingga pengembangan ekonomi kelautan. Sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menguasai persoalan industri, tenaga kerja, distribusi barang, stabilitas harga, serta perlindungan tenaga kerja.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terutama terkait upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “PAD kita masih terlalu lemah. Kepala Bapenda harus memahami secara mendalam peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan pajak dan retribusi,” tegasnya.