INDONESIA sebagai negara kepulauan diyakini memiliki prospek cerah untuk pengembangan sumberdaya kelautan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki jumlah pulau kurang lebih 17.504.
Dari data jumlah pulau tersebut, sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.056 pulau.
Luas perairan indonesia adalah 6,4 juta Km2 yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta Km2, luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta m², dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta Km2.
Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km2, luas landas kontinen 2,8 juta km2 dan panjang garis pantai 108.000 km (Kemenko Maritim, 2018).
Perairan laut Indonesia sudah pasti menyimpan potensi sumber daya yang melimpah. Saat ini kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya hayati laut (mega marine biodiversity) yang melimpah dimiliki Indonesia, menempatkan negeri ini pada peringkat ketiga negara produsen perikanan terbesar di dunia, setelah Tiongkok dan India.
Sayangnya, masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai.
POTENSI PERIKANAN TANGKAP
Salah satu sektor yang menjanjikan dari perairan laut adalah perikanan tangkap.
Belum lama ini , Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan betapa pentingnya sektor perikanan tangkap bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Sektor ini berhasil menciptakan jutaan lapangan pekerjaan, devisa negara, hingga melahirkan usaha-usaha turunan di bidang perikanan yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perikanan tangkap menjadi penghasil terbesar pendapatan negara bukan pajak (PNBP) bagi Kementrian yang dipimpin oleh MasTreng (sapaan akrab Trenggono) setiap tahunnya.
Tahun lalu misalnya, PNBP yang dihimpun mencapai Rp 600,4 miliar dari realiasi seluruh PNBP KKP hampir Rp 900 miliar. Artinya, hampir 66,7 persen PNBP yang disetor KKP berasal dari sektor perikanan tangkap pada 2020.
Angka ini tertinggi sejak lima tahun terakhir, dengan rincian Rp 522 miliar di 2019, Rp 449 miliar (2018), Rp 491 miliar (2017), dan Rp 357 miliar (2016).