AMBON, SENTRALTIMUR.COM – DPRD Maluku memasuki agenda pengawasan ke kabupaten/kota yang dibagi sesuai tahapan.
Agenda pengawasan dijadwalkan dimulai pada 3 Febuari hingga selesai. Tahap pertama dilakukan di kabupaten, Buru Selatan, Maluku-Tengah dan Kota Tual.
“Pelaksanaan pengawasan berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Di tiap tahapan kegiatan pengawasan selama empat hari,” kata Plt Sekretaris DPRD Maluku, Farhatun Samal pada 31 Januari 2026.
Pengawasan oleh DPRD Maluku bersama dinas terkait sesuai dengan pertanggungjawaban program dan anggaran dari APBN maupun APBD.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Lewerissa menjelaskan yang menjadi titik penting dalam pengawasan sebagai tanggung jawab DPRD ialah mengecek langsung di lapangan penyerapan yang dilakukan oleh masing-masing dinas berkaitan dengan program dan penyerapan anggaran APBN maupun APBD.
“Penting bagi kita untuk melihat langsung di lapangan apakah progran yang dilakukan efektif atau tidak. Kemudian di sisi penyerapan anggaran apakah kira-kira dengan besaran anggaran yang diserap membawa dampak bagi masyarakat atau tidak,” kata Johan.
Politis Gerindra itu menjelaskan sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya di mana terdapat beberapa persoalan saat melakukan pengawasan ditemukan program dilakukan namun tidak efektif.
Hal ini akan menjadi perhatian DPRD dalam pengawasan sehingga tugas dan tanggung jawab komisi untuk melihat dengan baik program-program yang dilakukan untuk memastikan apakah memberikan dampak bagi masyarakat.
“Ini sangat penting dalam kondisi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat di seluruh pemerintah kabupaten kota maupun provinsi di seluruh Indonesia,” ujarnya. (RED)