Mu’min menegaskan, apabila keluhan para pengemudi tidak mendapat perhatian serius, DPRD dapat mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai kewenangannya.
Kekecewaan serupa disampaikan anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin. Ia menyayangkan ketidakhadiran manajemen Maxim untuk kedua kalinya, padahal rapat tersebut bertujuan mencari solusi atas keluhan mitra pengemudi.
Rovik bahkan menyinggung kemungkinan langkah yang lebih tegas apabila persoalan tersebut terus berlarut dan kebijakan perusahaan dinilai merugikan masyarakat. “Kalau pimpinan tidak mau hadir, sederhana saja. Pemerintah bisa mengatur para driver ini. Ada Grab dan yang lain. Kalau merugikan daerah dan menciptakan kegaduhan di masyarakat, masa kita biarkan?” tegas Rovik.
Ia mengingatkan manajemen Maxim agar tidak menganggap persoalan tersebut sebagai masalah kecil. Menurutnya, DPRD telah memfasilitasi pertemuan agar semua pihak dapat berdialog secara terbuka dan menemukan jalan keluar. “Kita sudah siapkan, kita fasilitasi semua untuk datang dan bicara baik-baik. Biar aman. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut,” ujarnya.
Menjelang penutupan rapat, Wakil Ketua DPRD Maluku Jhon Lewerissa mengambil langkah langsung dengan meminta nomor kontak pimpinan Maxim Ambon kepada perwakilan perusahaan yang hadir.
Lewerissa kemudian menghubungi pimpinan Maxim melalui telepon di hadapan peserta rapat. Dalam percakapan tersebut, ia meminta pimpinan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan hadir pada rapat lanjutan bersama Komisi III DPRD Maluku yang dijadwalkan Selasa pekan depan.
Menurut informasi yang disampaikan dalam rapat, pimpinan Maxim Ambon menyanggupi permintaan untuk hadir pada pertemuan lanjutan tersebut. “Kami berharap pimpinan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dapat hadir sehingga berbagai persoalan yang dikeluhkan driver tidak lagi berhenti pada penyampaian aspirasi,” tandas Lewerissa.
DPRD Maluku berharap pertemuan berikutnya tidak kembali terkendala ketidakhadiran pihak yang berwenang. Kehadiran manajemen dinilai penting agar tuntutan para pengemudi dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan solusi yang jelas bagi kedua belah pihak. (RED)