TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Kabupaten Maluku Barat Daya tepat berusia 16 tahun, Minggu (21/7/2024).
Di usia yang masih muda itu, berbagai inovasi dan terobosan pembangunan diberbagai sektor digalakan Bupati dan Wakil Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach-Agustinus Lekwarday Kilikily.
Hasilnya, selain peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, lapangan kerja serta sektor lainnya seperti proyek infrastruktur dan sarana prasarana dasar lainnya, saat ini tengah dinikmati masyarakat di desa dan dusun.
Bupati Noach mengatakan usia MBD ke-16 tahun telah memberikan ruang capaian kemajuan pembangunan yang signifikan.
Ini tergambar dari indikator makro daerah yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi MBD tahun 2023 berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2023.
Pertumbuhan ekonomi bergerak positif dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar negatif 0,13 persen dan di 2023 naik menjadi 24,85 persen.
Dia memaparkan pertumbuhan ekonomi tanpa industri logam dasar pada tahun 2020 sebesar negatif 0,13 persen dan pada tahun 2023 naik menjadi 4,56 persen.
PDRB per kapita yang menggambarkan rata-rata PDRB yang diterima oleh seluruh penduduk MBD tahun 2021 mencapai Rp 23,96 juta dan pada 2023 naik menjadi Rp 33,43 juta.
“Secara umum indeks pembangunan manusia MBD terus mengalami kemajuan. IPM meningkat dari 65,14 poin pada tahun 2021 menjadi 66,71 poin pada 2023,” jelas Noach dalam rapat paripurna khusus DPRD MBD menyambut HUT MBD, Sabtu (20/7/2024).
Kendati begitu, dia katakan, pembangunan di MBD masih diperhadapkan dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Namun demikian dari tahun ke tahun pada 2020 persentase mengalami penurunan.
”Penduduk miskin sebesar 29,55 persen atau sebanyak 21,37 ribu jiwa dan pada tahun 2023 turun menjadi 28,78 persen atau 21,23 ribu jiwa,” sebut Noach.
Beberapa strategi dan kebijakan yang diambil dalam upaya penurunan angka kemiskinan antara lain, memberikan insentif kepada para kepala soa, dan saniri. “Kita juga memberikan asuransi dalam bentuk program BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.372 tukang tipar, dan 2.773 nelayan serta 2.641 tenaga kontrak daerah,” katanya.
Pemkab MBD kata dia, membangun infrastruktur dasar, jalan, air bersih, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, perbaikan RTLH, bantuan pemberdayaan rakyat.
Memekarkan 14 dusun menjadi desa persiapan, dengan harapan agar 14 desa persiapan ini pada saatnya dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa definif, sehingga dapat mengelola Alokasi Dana Desa maupun Anggaran Dana Desa secara otonom.
“Kesejahteraan dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah penduduk miskin. Untuk keluar dari kemiskinan, penduduk perlu memiliki pekerjaan yang mampu memberikan pendapatan minimum bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan sektor ketenagakerjaan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin,” kata Noach.
Partisipasi angkatan kerja di MBD masih didominasi sektor pertanian karena sektor ini tidak diperlukan sumber daya pendidikan yang relatif tinggi, sehingga potensi tenaga kerja yang belum tersalurkan di sektor lain dapat diserap di sektor pertanian.
Dia menyebutkan tahun 2020 angkatan kerja mencapai 36.482 jiwa dan pada 2023 naik menjadi 41.552 jiwa. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2020 sebesar 70,75 persen dan pada 2023 turun menjadi 67,99 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 3,60 persen dan 2023 turun menjadi 2,43 persen.
“Prestasi-prestasi secara nasional yang kita raih sehingga mendapat beberapa penghargaan tingkat nasional. Antara lain penghargaan tahun 2022 mendapat Manggala Karya Kencana, yaitu Penghargaan Tertinggi dari BKKBN Pusat yang diberikan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Maluku Barat Daya,” jelasnya.
Begitu juga pada 2023 mendapat penghargaan Manggala Karya Kencana melalui kegiatan inovasi penurunan stunting terbaik yang diberikan Pemda MBD. “Selain prestasi di tingkat nasional juga ada banyak prestasi yang diperoleh di tingkat provinsi,” ujarnya.
Ombudsmen Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku juga memberikan penghargaan kepada Pemda MBD. Lembaga negara ini mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. “Ombudsmen mengapresiasi kinerja setiap OPD. Lokus penilaian kepatuhan tahun 2023 berhasil membawa perubahan signifikan dalam pemenuhan standar pelayanan sebagai penyelenggara,” kata Noach. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News