banner 728x250

Integritas di Bawah 72,9 Persen, KPK Sebut Maluku Rawan korupsi

RAWAN KORUPSI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah aspek rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku. (IST)
◀ sentraltimur.com
SPACE IKLAN (468px X 60px) Hubungi: 0811-4715-888

Komitmen tersebut telah dituangkan dalam berita acara rapat. Seluruh langkah tindak lanjut yang disepakati wajib dilaporkan kepada KPK paling lambat akhir Desember 2026.

MCP yang merupakan program KPK ini merupakan instrumen dan platform pemantauan untuk mendorong, memantau, serta mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola yang transparan dan bersih.

Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, Pemprov Maluku berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis untuk mengevaluasi sekaligus membenahi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, terutama aspek atau area yang memiliki potensi risiko korupsi.

Baca juga :  8 Jam Penyidik Ditreskrimsus Periksa Tersangka Korupsi Air Bersih Siwang

Rapat koordinasi tersebut juga menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pelaksanaan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan.

Hendrik mengatakan, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian bersama, antara lain mekanisme pemberian dana hibah, pengajuan pokir DPRD, pengadaan barang dan jasa, serta potensi benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Sudah ada kesepahaman yang dituangkan dalam hasil rapat, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” tegas Hendrik.

Ia memastikan seluruh kesepakatan tersebut harus segera diterjemahkan ke dalam langkah konkret oleh masing-masing pihak.

Baca juga :  Fisik Pekerjaan Nol Persen, Jaksa Tahan Kontraktor Jalan Lapen MBD
RAWAN KORUPSI
Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pencegahan korupsi bersama KPK di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Selasa (17/11/2026). (IST)

Hendrik juga menegaskan, pembenahan tidak perlu menunggu pembentukan satuan tugas khusus. Setiap perangkat pemerintahan harus langsung menjalankan tanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya.

✈
Ikuti Berita Sentral Timur Dapatkan berita terbaru langsung melalui Channel Telegram Sentral Timur.
Gabung Channel