banner 728x250

Integritas di Bawah 72,9 Persen, KPK Sebut Maluku Rawan korupsi

RAWAN KORUPSI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah aspek rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku. (IST)
◀ sentraltimur.com
SPACE IKLAN (468px X 60px) Hubungi: 0811-4715-888

Ia menyampaikan apresiasi kepada KPK RI dan Kementerian Dalam Negeri atas pendampingan serta kolaborasi dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Maluku.

Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Maluku berkomitmen menjadikan pencegahan korupsi sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Maruli Tua Manurung beserta jajaran, Fungsional Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Boyke Martz Siagian, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, Wakil Ketua DPRD Johan Lewerissa, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Bagus Putu Santika, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.

Baca juga :  Ketua DPRD Maluku Ingatkan Pemprov, Anggaran APBD 2027 Harus Merata di 11 Kabupaten/Kota

MCSP 2025 Tembus Zona Hijau

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku berhasil masuk Zona Hijau atau Zona Terjaga dalam penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 oleh KPK.

MCSP ialah sistem dan program pencegahan korupsi yang dijalankan KPK untuk memantau, mengendalikan, dan mengawasi tata kelola pemerintahan daerah. Program ini merupakan penyempurnaan dari MCP yang mulai diterapkan sejak 2025 dengan penekanan pada pengendalian nyata dan pengawasan yang lebih ketat.

Capaian ini menjadi indikator adanya perbaikan tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath. Sebelumnya, Maluku disebut selama beberapa tahun berada di Zona Merah atau Zona Rentan.

Baca juga :  Kasus Korupsi Revitalisasi Sekolah di SBT Jadi Peringatan, PGRI Maluku Minta Kepsek Patuhi Juknis

Penilaian MCSP KPK mencakup delapan area intervensi, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengelolaan barang milik daerah (BMD), penguatan APIP, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Maluku yang maju, adil, dan sejahtera.

✈
Ikuti Berita Sentral Timur Dapatkan berita terbaru langsung melalui Channel Telegram Sentral Timur.
Gabung Channel