banner 728x250

Integritas di Bawah 72,9 Persen, KPK Sebut Maluku Rawan korupsi

RAWAN KORUPSI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah aspek rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku. (IST)
◀ sentraltimur.com
SPACE IKLAN (468px X 60px) Hubungi: 0811-4715-888

Menurutnya, capaian Zona Hijau menunjukkan bahwa langkah pembenahan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan upaya pencegahan korupsi telah berada pada jalur yang tepat.

Ia juga mengapresiasi seluruh OPD yang telah bekerja keras memenuhi target penilaian MCSP KPK.

RAWAN KORUPSI
Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pencegahan korupsi bersama KPK di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Selasa (17/11/2026). (IST)

Hendrik berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat integritas aparatur, memperbaiki sistem dan regulasi, meningkatkan pengawasan internal, serta membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

“Perbaikan tata kelola tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui integritas dan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Capaian tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi demi kemajuan Maluku. (RED)

Baca juga :  Ketua DPRD Maluku Ingatkan Pemprov, Anggaran APBD 2027 Harus Merata di 11 Kabupaten/Kota
✈
Ikuti Berita Sentral Timur Dapatkan berita terbaru langsung melalui Channel Telegram Sentral Timur.
Gabung Channel