Menurutnya, capaian Zona Hijau menunjukkan bahwa langkah pembenahan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan upaya pencegahan korupsi telah berada pada jalur yang tepat.
Ia juga mengapresiasi seluruh OPD yang telah bekerja keras memenuhi target penilaian MCSP KPK.

Hendrik berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat integritas aparatur, memperbaiki sistem dan regulasi, meningkatkan pengawasan internal, serta membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
“Perbaikan tata kelola tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui integritas dan komitmen nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.
Capaian tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi demi kemajuan Maluku. (RED)



