AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty benar-benar kesal dan marah.
Saadiah mempertanyakan komitmen pemerintah membangun Ambon New Port (ANP) dengan alasan ketiadaan anggaran. Sebab di tengah kesulitan anggaran, namun pemerintah dapat membangun infrastruktur lain. Seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
“Kalau alasan tidak ada uang, bagi kami tidak adil. Benar-benar kami ditipu, pembohongan ini. Saya tidak bisa terima (alasan itu) di sini,” tegas Saadiah dalam rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (23/3/2022).
BACA JUGA:
Karena itu, politisi PKS ini menolak tegas alasan pemerintah pusat belum merealisasikan pembangunan ANP.
Eks anggota DPRD Maluku ini menagih janji Presiden Joko Widodo pada 2016 dan peletakan batu pertama pada November 2017. Lima tahun berlalu, janji Jokowi membangun pelabuhan terintegrasi itu tak kunjung terealisasi.
Dia mempertanyakan janji dan komitmen Jokowi serta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mewujudkan pembangunan ANP.
Saadiah menegaskan, keberadaan APN penting bagi masyarakat di Provinsi Maluku yang mata pencaharian utamanya menjadi nelayan.
Tiga WPP Berada di Maluku
Dia mencatat tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang berada di dalam Provinsi Maluku, yakni WPP-714, WPP-715, dan WPP-718.
Saadiah menyebutkan Maluku memiliki potensi tangkapan ikan sebesar 4,7 juta ton per tahun atau 37% dari total nasional. Tetapi masyarakat Maluku baru dapat menjaring 543 ribu ton ikan per tahun.
Alasan itu, ANP diproyeksikan meningkatkan hasil tangkapan ikan menjadi 750 ribu ton per tahun. Potensi terbesar adalah ikan pelagis termasuk di dalamnya ikan tuna, tongkol, cakalang, teri, dan kembung.
Pemerintah telah memutuskan lokasi ANP di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Ambon.