DPRD menginginkan kebijakan pembiayaan dapat menjangkau daerah secara proporsional, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan yang berbeda di setiap wilayah.
Selain distribusi, waktu pelaksanaan menjadi persoalan yang ikut disoroti. APBD Perubahan 2026 memasuki tahap akhir tahun anggaran sehingga pemerintah memiliki waktu relatif terbatas untuk menyiapkan administrasi dan merealisasikan program. “Alokasi waktu yang tersedia tidak lagi lama. Kita hitung dari Oktober sampai Desember,” ujar Benhur.
Karena itu, ia meminta pemerintah mempercepat proses administrasi tanpa mengabaikan ketentuan penggunaan dana. Menurutnya, pembiayaan SMI memiliki SOP tersendiri sehingga kegiatan yang dibiayai harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembahasan RAPBD Perubahan 2026 harus segera dituntaskan. Dengan waktu pelaksanaan yang semakin terbatas, perhatian pemerintah kini tidak hanya pada penyelesaian administrasi anggaran, tetapi juga kesiapan program, pemerataan manfaat, dan kemampuan daerah memenuhi kewajiban pembiayaan. (RED)