TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Daud Reimialy menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak hanya sekadar agenda rutin tahunan, namun titik awal dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan.
Demikian disampaikan Reimialy ketika membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Gedung Serbaguna Tiakur, Kamis (30/10/2025).
“Kegiatan hari ini merupakan momentum penting untuk menyampaikan gagasan dan usulan terbaik, yang akan menjadi pedoman serta rencana kerja pemerintah daerah ke depan. Ini bukan agenda rutin, tetapi wujud komitmen kita untuk bekerja lebih ketat dan tepat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Musrenbang tahun ini seharusnya dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Namun, keterlambatan ini menjadi bahan evaluasi agar koordinasi antara OPD ke depan dapat lebih baik dan terencana.
“Saya harus sampaikan dengan tegas, perubahan-perubahan yang terjadi tahun ini tidak dapat dievaluasi maksimal karena kita terlambat. Maka itu, koordinasi antar OPD harus dilakukan lebih solid dan terencana,” tegasnya.
Reimialy mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah terus meningkatkan etos kerja, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan program pembangunan.
“Mari kita bekerja dengan setia dan sungguh-sungguh. Jangan tunda pekerjaan hari ini, karena pekerjaan esok juga menunggu. Jangan bekerja main-main, tetapi bekerjalah dengan penuh tanggung jawab,” pesannya.
Menurutnya setiap keputusan yang dihasilkan dalam Musrenbang akan menjadi komitmen bersama untuk membangun MBD yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.
Musrenbang RPJMD 2025–2029 menjadi tahap awal perencanaan strategis lima tahun ke depan. Pada tahap ini, pemerintah daerah menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur antar-desa dan antar-pulau, ketahanan energi, penguatan ekonomi lokal, serta reformasi birokrasi.