Pelantikan akan digelar di kantor Gubernur Maluku, Senin (26/5/2025). “Pelantikan bupati dan wakil bupati Buru oleh gubernur Maluku dijadwalkan hari Senin sore,” kata pejabat di Pemprov Maluku kepada sentraltimur.com, Minggu (25/5/2025).

Umasugi dan Sudarmo diputuskan sebagai bupati dan wakil Buru terpilih setelah Mahkamah Konstitusi (MK), menolak gugatan hasil Pilkada Buru yang diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru, Amus Besan-Hamsah Buton.

Dengan putusan itu, hasil Pilkada Buru tahun 2024 tetap sah dan sesuai rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh KPU. Paslon yang diusung PKB, PKS, PAN dan PSI ini mengungguli tiga paslon di Pilkada Buru 2024.

Usai pelantikan, malam harinya digelar acara syukuran dan ramah tamah di gedung Islamic Center Ambon.

Jelang pelantikan paslon jargon IKHLAS ini, Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Buru Ruslan Arif Soamole mengajak seluruh masyarakat Buru, bersatu bergandengan tangan mendukung kepemimpinan Ikram-Sudarmo untuk kemajuan ekonomi, kesejahteraan, kemaslahatan pembangunan Buru kedepannya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat kabupaten Buru untuk bersatu, demi perbaikan ekonomi dan pembangunan. Tidak ada lagi kubu-kubuan karena Pilkada sudah selesai, saatnya kita bersatu untuk mendukung bupati dan wakil bupati untuk membangun kabupaten Buru yang lebih baik lagi,” ujar Ruslan dalam siaran pers, Minggu.

Pilkada telah selesai, Ikram-Sudarmo merupakan pemimpin seluruh masyarakat di daerah berjuluk Retemena Barasehe ini. “Pasangan ini milik kita semua, Pilkada Buru sudah selesai tidak ada lagi kubuan-kubuan, saatnya kita bersatu bersama dukung pemerintahan baru agar berjalan dengan lancar,” kata Ruslan.

Sebelumnya, Ketua DPW PKS Maluku, Abdul Asis Sangkala juga mengajak masyarakat Buru bergandengan tangan mendukung Ikram Umasugi dan Sudarmo sebagai Bupati-Wakil Bupati Buru periode 2025-2030.

<p>The post Besok, Gubernur Lantik Bupati-Wakil Bupati Buru first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Gugatan ini terkait hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Dabowae, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru. Gugatan oleh pasangan akronim AMANAH ini telah didaftatkan ke MK, Kamis (10/4/2025) sore.  Terdaftar di MK dengan registrasi perkara nomor 4/PAN/MK/e-AP3/04/2025.

Pasangan AMANAH kembali mengajukan sengketa Pilkada Buru ke MK dengan dalil adanya sejumlah kecurangan saat proses pencoblosan hingga pelanggaran yang dilakukan KPU Buru. Sebelumnya AMANAH melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Buru tahun 2024 di MK pada Desember lalu.

MK dalam putusannya pada 24 Februari 2025, mengabulkan sebagian gugatan Amus-Hamsah. Putusan MK memerintahkan KPU Buru menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS). PSU dilaksanakan di TPS 2 Desa Dobowae dan PUSS di TPS 19 Desa Namlea.

Pilkada Buru 2024 diikuti empat paslon; nomor urut 1 Muhamad Daniel Rigan-Harjo Udanto Abukasim, nomor urut 2 Ikram Umasugi-Sudarmo, nomor urut 3 Azis Hentihu-Gadis Siti Nadia Umasugi dan nomor urut 4 Amus Besan-Hamsah Buton.

Hasil PSU di TPS 2 Dobowae paslon nomor urut 1 hanya meraih 2 suara, nomor urut 2 meraup 239 suara, nomor urut 3 nihil atau tidak memperoleh suara. Suara terbanyak diraih paslon nomor urut 4 yang mendapatkan 272 suara. Tercatat hanya 2 suara tidak sah.

Sementara PUSS di TPS 19 Desa Namlea, total suara sah dan tidak sah sebanyak 406 suara, 2 diantaranya tidak sah.

Hasil penghitungan ulang surat suara, paslon nomor urut 1 dari semula meraup 158 suara berkurang 1 suara atau meraih 157 suara, nomor urut 2 dari 125 menjadi 124 suara, nomor urut 3 tetap meraih 68 suara. Begitu pun paslon nomor urut 4 perolehan suara tidak bergeser atau tetap mengumpulkan 55 suara.

Siap Ladeni

Menanggapi gugatan yang kembali diajukan paslon AMANAH ke MK, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Maluku, Almudatsir Zain Sangadji memberikan tanggapan.

<p>The post Amus-Hamsah Gugat PSU Pilkada Buru di MK, KPU Siap Ladeni first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) Pilkada Buru berlangsung, Sabtu (5/4/2025). PSU dilaksanakan di TPS 2 Desa Dobowae, Kecamatan Waelata, sedangkan PUSS di TPS 19 Desa Namlea.

PSU dan PUSS dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilkada Buru tahun 2024 pada 24 Februari 2025.

Sengketa Pilkada Buru dilayangkan paslon nomor urut 4, Amus Besan-Hamsah Buton. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian gugatan Amus-Hamsah.

Pilkada Buru 2024 diikuti empat paslon; nomor urut 1 Muhamad Daniel Rigan-Harjo Udanto Abukasim, nomor urut 2 Ikram Umasugi-Sudarmo, nomor urut 3 Azis Hentihu-Gadis Siti Nadia Umasugi dan nomor urut 4 Amus Besan-Hamsah Buton.

Hasil PSU di TPS 2 Dobowae paslon nomor urut 1 hanya meraih 2 suara, nomor urut 2 meraup 239 suara, nomor urut 3 nihil atau tidak memperoleh suara. Suara terbanyak diraih paslon nomor urut 4 yang mendapatkan 272 suara. Tercatat hanya 2 suara tidak sah.

Sementara PUSS di TPS 19 Desa Namlea, total suara sah dan tidak sah sebanyak 406 suara, 2 diantaranya tidak sah.

Hasil penghitungan ulang surat suara, paslon nomor urut 1 dari semula meraup 158 suara berkurang 1 suara atau meraih 157 suara, nomor urut 2 dari 125 menjadi 124 suara, nomor urut 3 tetap meraih 68 suara. Begitu pun paslon nomor urut 4 perolehan suara tidak bergeser atau tetap mengumpulkan 55 suara.

Pasca PSU dan PUSS, hasil rekap total penghitungan suara, paslon Ikram Umasugi-Sudarmo meraih 22.408 suara. Paslon yang diusung PKB, PKS, PAN dan PSI ini menang tipis dengan selisih 62 suara dari pesaing terdekatnya, pasangan nomor 4 Amus Besan-Hamsa Buton yang meraup 22.346 suara.

Sementara paslon Muhamad Daniel Rigan-Harjo Udanto Abukasim mendapatkan 20.907 suara dan Azis Hentihu-Gadis Siti Nadia Umasugi sebanyak 12.494 suara.

<p>The post Unggul Tipis Selisih 62 Suara, Ikram-Sudarmo Jawara Pilkada Buru Pasca PSU-PUSS first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pelaksanaan PSU dan PUSS sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilkada Buru tahun 2024 pada 24 Februari 2025.

Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Buru diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru nomor urut 4, Amus Besan-Hamsah Buton. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian gugatan Amus-Hamsah.

PSU dan PUSS Pilkada Buru digelar, Sabtu (5/4/2025). PSU berlangsung di TPS 2 Dobowae bertempat di kantor Desa Dobowae, Kecamatan Waelata. Sedangkan PUSS di TPS 19 Desa Namlea, di pelataran kantor sementara KPU di Nametek, Namlea.

Pilkada Buru 2024 diikuti empat paslon; nomor urut 1 Muhamad Daniel Rigan-Harjo Udanto Abukasim, nomor urut 2 Ikram Umasugi-Sudarmo, nomor urut 3 Azis Hentihu-Gadis Siti Nadia Umasugi dan nomor urut 4 Amus Besan-Hamsah Buton.

Hasil PSU di TPS 2 Dobowae paslon nomor urut 1 hanya meraih 2 suara, nomor urut 2 meraup 239 suara, nomor urut 3 nihil atau tidak memperoleh suara. Suara terbanyak diraih paslon nomor urut 4 yang mendapatkan 272 suara. Tercatat hanya 2 suara tidak sah.

Sementara PUSS di TPS 19 Desa Namlea, total suara sah dan tidak sah sebanyak 406 suara, 2 diantaranya tidak sah.

Hasil penghitungan ulang surat suara, paslon nomor urut 1 dari semula meraup 158 suara berkurang 1 suara atau meraih 157 suara, nomor urut 2 dari 125 menjadi 124 suara, nomor urut 3 tetap meraih 68 suara. Begitu pun paslon nomor urut 4 perolehan suara tidak bergeser atau tetap mengumpulkan 55 suara.

Soal hasil perolehan suara masing-masing paslon pada PSU dan PUSS, Komisioner KPU Maluku, Almudatsir Sangadji masih enggan berkomentar. “Nanti akan disampaikan KPU Buru dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara,” kata Almudatsir kepada sentraltimur.com, Sabtu.

Dia mengatakan PSU dan PUSS menindaklanjuti putusan MK berjalan lancar. “Alhamdulilah PSU dan PUSS berjalan tanpa hambatan. Terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga pemilih dapat menggunakan haknya dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ongen, sapaan Almudatsir.

<p>The post Pilkada Buru: Ini Perolehan Suara Paslon di PSU dan PUSS first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pelaksanaan PSU dan PUSS sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Pilkada Buru tahun 2024 pada 24 Februari 2025.

Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Buru diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru nomor urut 4, Amus Besan-Hamsah Buton.

Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian gugatan Amus-Hamsah. Putusan MK memberikan batas waktu maksimal 45 hari untuk pelaksanaan PSU dan PUSS.

Pelaksanaan PSU dan PUSS Pilkada Buru dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (5/4/2025).

Komisioner KPU Provinsi Maluku, Almudatsir Sangadji menyampaikan PSU dilaksanakan di TPS 2 Dobowae bertempat di Kantor Desa Dobowae.  Sedangkan PUSS di TPS 19 Desa Namlea, di pelataran kantor sementara KPU di Nametek, Namlea.

Hasil hitung ulang TPS 19 Desa Namlea dan PUSS pada TPS 2 Dobowae akan digabungkan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tidak dibatalkan MK sampai pada pleno tingkat kabupaten.

“Berdasarkan hasil penggabungan tersebut KPU kabupaten Buru akan menetapkan dengan surat keputusan yang akan menggambarkan perolehan suara setiap paslon,” kata Almudatsir kepada sentraltimur.com, Jumat (4/4/2025).

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Maluku ini mengatakan
distribusi C pemberitahuan KWK sudah disampaikan kepada pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan banyak pihak, terutama Pj. Bupati Buru, Kapolres Buru, Komandan Kodim 1506, Kabinda Maluku, Dirintelkam Polds Maluku dan seluruh pihak yang telah memastikan keamanan dan kesiapan pelaksanaan PSU dan hitung ulang. Tentu harapan kami para pemilih dapat menggunakan haknya dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Pada Pilkada Buru 2024, sebelumnya KPU Buru menetapkan pasangan Ikram Umasugi dan Sudarmo sebagai peraih suara terbanyak.

Paslon Ikram-Sudarmo meraih 22.414 suara atau unggul 287 suara dari pesaing terdekatnya paslon Amus Besan-Hamsah Buton yang meraup 22.127 suara.

<p>The post Besok, KPU Buru Gelar PSU di TPS 2 Dobowae dan PUSS TPS 19 Namlea first appeared on Sentraltimur.com.</p>

MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Buru nomor urut 4, Amus Besan-Hamsah Buton.

Dalam putusannya MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan penghitungan suara ulang di TPS 19 Desa Namlea.

Hasil putusan MK ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo didampingi delapan hakim konstitusi dalam sidang putusan yang berlangsung, Senin (24/ 2/2025).

“Memerintahkan termohon untuk melaksanakan PSU di TPS 2 Desa
Debowae, Kecamatan Waelata dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan dan tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024,” kata Suhartoyo.

MK juga memerintahkan KPU melakukan penghitungan suara ulang di TPS 19 Desa Namlea disebabkan perbedaan angka pada model C hasil.

Perintah PSU dan penghitungan ulang surat suara di TPS 2 Desa Debowae dan TPS 19 Desa Namlea harus dilakukan KPU dalam waktu 45 hari sejak putusan tersebut dikeluarkan.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menambahkan berdasarkan pemeriksaan dan pencermatan terhadap barang bukti berupa DPT, DPTb di TPS 2  dan TPS 4 Desa Debowae ditemukan adanya pemilih ganda yang mencobos lebih dari sekali

Pemilih atas nama Jamingah yang membubuhkan tanda tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap dengan nomor urut 184 di TPS 2 Desa Debowae dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan dengan nomor urut 3 di TPS 4 Desa Debowae.

“Oleh karena itu Mahkamah tidak dapat meyakini apakah nama Jamingah pada DPT TPS 2 Desa Debowae digunakan oleh Jamingah yang juga mencoblos di TPS 4 ataukah digunakan oleh orang lain,” katanya.

Kasus serupa juga ditemukan di TPS 2 dan TPS 5. Mahkamah berkeyakinan bahwa telah terjadi kejadian khusus karena adanya pemilih ganda di TPS tersebut.

Sementara untuk kasus di TPS 19 Desa Namlea, hakim MK menyoroti ketidaksesuaian jumlah perolehan suara sah pasangan calon.

<p>The post Kabulkan Gugatan Amus Besan, MK Putuskan Hitung Ulang Suara dan PSU  di Pilkada Buru first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Prabowo mengatakan pelantikan serentak ini menjadi momen yang bersejarah dalam pemerintahan Indonesia. “Ini saya kira adalah momen bersejarah, pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh kepala negara,” kata Prabowo saat memberi amanat di Istana Merdeka.

Prabowo mengingatkan kepala daerah akan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan rakyat. Kepala daerah harus membela kepentingan rakyat, dan berjuang untuk perbaikan hidup masyarakat.

“Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi kita satu,” tegasnya.

Prabowo menekankan pentingnya kerja keras dan kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada para kepala daerah. “Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan, saudara telah turun ke rakyat, saudara telah minta kepercayaan rakyat dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing,” katanya.

Setelah dilantik, seluruh kepala daerah akan bertemu lagi dalam retret atau pembekalan yang diselenggarakan selama sepekan di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Para gubernur dan wakil gubernur dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Kedua keputusan yang dibacakan yaitu Keppres RI Nomor 15/P Tahun 2025 dan Nomor 24/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan tahun 2025-2030.

<p>The post Momen Bersejarah, Presiden Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Mereka mengikuti gladi kotor jelang pelantikan. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah itu akan dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Sebelum dilantik, mereka diberikan pengarahan teknis sekaligus dilatih baris-berbaris. Fasilitatornya berasal dari aparat kepolisian satuan Korps Brimob dipimpin oleh Stafsus Mendagri Irjen Pol Herry Heryawan sejak pukul 07.00 WIB.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bika Arya Sugiarto turut menghadiri pengarahan dan gladi kotor di Monas.

Tak hanya dilatih baris-berbaris, mereka diajarkan gerak penghormatan dan sikap sempurna. Latihan ini akan diintensifkan hingga gladi bersih yang digelar Rabu (19/2/2025).

Polisi terlihat beberapa kali sibuk mengkoreksi gerakan baris-berbaris dari kepala daerah yang hadir saat gladi. Tak sedikit juga yang tertawa terhibur melihat gerakan baris-berbaris satu sama lain.

Baris-berbaris ini dibagi menjadi beberapa peleton. Di barisan paling depan merupakan tempat untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sementara mengikuti di belakangnya rombongan wali kota dan bupati.

Usai acara, salah seorang polisi mengevaluasi gerakan baris-berbaris ratusan kepala daerah itu. Menurut polisi, para kepala daerah masih kebingungan dengan instruksi yang diberikan polisi.

Selain itu, gerakan para kepala daerah itu dinilai belum kompak sehingga barisannya kerap tidak beraturan. Terlebih lagi saat tidak diiringi dengan marching band.

Polisi meminta para kepala daerah untuk serius mengikuti latihan baris-berbaris ini, supaya saat hari pelaksanaan pelantikan bisa berjalan lancar. Latihan baris-berbaris ini dianggap penting karena ratusan kepala daerah itu akan berjalan dari Monas menuju Istana Negara saat pelantikan.

Mengenakan kaos dengan celana training, kepala daerah dan wakil tampak hadir mengikuti latihan baris-berbaris ini. Di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, Gubernur Maluku Utara terpilih Sherly Tjoanda, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar dan Emil Dardak, hingga Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela.

Ratusan bupati dan walikota terpilih di berbagai daerah juga terlihat hadir, 10 diantaranya bupati/walikota dari Maluku.

Pemeriksaan Kesehatan

Sebelumnya, para kepala daerah dan wakilnya sudah melakukan registrasi dan pemeriksaan kesehatan di Jakarta mulai Minggu (16/2/2025) sampai Senin (17/2/2025).

Pasangan kepala daerah yang berasal dari Indonesia Timur menjalani pemeriksaan pada hari kedua, Senin kemarin.

Gubernur Maluku terpilih Hendrik Lewerissa Bersama kepala daerah dan wakilnya dari kawasan Indonesia Timur telah rampung menjalani pemeriksaan kesehatan. Bupati/walikota dan wakilnya dari 11 kabupaten/kota di Maluku juga mengikuti pemeriksaan kesehatan. Tes Kesehatan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

<p>The post Jelang Pelantikan: Hendrik Lewerissa Rampung Pemeriksaan Kesehatan, 481 Kepala Daerah Terpilih Ikut Gladi Kotor di Monas first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Aturan ini tertuang dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Perpres ini diteken Prabowo pada 11 Februari 2025.

Perpres baru ini merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024. Pada perpres terbaru ini, ketentuan Pasal 22A Ayat (1) diubah.

“Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025,” bunyi Pasal 22A Ayat (1) Perpres 13 Tahun 2025.

Adapun pelantikan pada tanggal 20 Februari hanya berlaku bagi para kepala daerah terpilih dengan memenuhi dua kondisi yang diatur di pasal 22A ayat (1) huruf a dan b.

Pertama, tidak terdapat perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedua, terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 yang tidak dilanjutkan pada sidang berikutnya sebagaimana putusan MK pada tanggal 4 Februari 2025 dan 5 Februari 2025.

Kemudian, Perpres tersebut juga mengatur prosesi pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan lagi setelah melewati tanggal 20 Februari dengan tiga prasyarat.

Pertama, perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 di MK yang diputus pada pokok permohonan atau putusan akhir.

Kedua, perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 di MK yang diputus untuk melaksanakan pemilihan ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang, yang dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi selesai secara keseluruhan; atau

Kemudian kondisi ketiga adanya faktor keadaan memaksa (force majeure).

Indonesia telah menggelar Pilkada serentak pada 27 November 2024 lalu. Pesta demokrasi lokal tahun 2024 lalu ini telah berlangsung di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

11 Kepala Daerah di Maluku

Pilkada serentak tahun 2024 di Maluku digugat oleh 11 pasangan calon dari 9 kabupaten/kota di Maluku.

Dari 11 permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah 2024 yang diajukan oleh paslon, 10 ditolak dan hanya satu yang lanjut ke tahap sidang pembuktian yaitu Pilkada Buru yang diajukan paslon Amus Besan-Hamsah Buton.

<p>The post Prabowo Terbitkan Perpres Pelantikan Kepala Daerah Serentak 20 Februari first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Sesuai jadwal, kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada 20 Februari 2025.

“Kami tidak menganjurkan pimpinan OPD Pemprov Maluku untuk menghadiri pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih di Jakarta,” kata Suryadi kepada sentraltimur.com, Kamis (13/2/2025).

Suryadi menyampaikan imbauan ini untuk mendukung Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih yang dilantik sudah harus bertolak ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan selama sepekan, mulai 21 Februari mendatang.

“Jam 6 pagi itu semua kepala daerah sudah di Magelang. Jadi kalau pelantikan selesai jam 10 atau jam 12 siang, gubernur dan wakil gubernur lelah (butuh istirahat) juga kan,” ujarnya.

Meski begitu, Suryadi mengatakan bagi pimpinan OPD yang kebetulan sedang menjalankan tugas luar daerah di Jakarta, bisa mengikuti pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku. “Kalau ada kepala dinas tugas perjalanan dinas ke Jakarta dan bukan untuk pelantikan kita persilahkan mengikuti acara pelantikan,” ujar Suryadi.

Pasca pelantikan, Pemerintah Provinsi Maluku tidak mengagendakan acara syukuran di Jakarta. “Untuk acara syukuran tidak dibebankan ke APBD karena gubernur tidak mau acara syukuran dibebankan ke APBD,” katanya.

Pemotongan TKD

Sebagaimana diketahui, pemerintah memotong dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2025 sebesar Rp50,59 triliun sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Kemendagri tengah menyusun surat edaran yang menjadi panduan bagi kepala daerah dalam melaksanakan efisiensi anggaran di daerahnya. Surat edaran itu disiapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran daerah lebih efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan.

<p>The post Dukung Efisiensi Anggaran, Pimpinan OPD Diimbau Tak Hadiri Pelantikan Gubernur Maluku di Jakarta first appeared on Sentraltimur.com.</p>