Kewenangan tersebut dijalankan untuk mengatur dan mengurus daerah sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing wilayah.

Benhur menjelaskan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Maluku secara konsisten menghasilkan produk hukum daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah, sekaligus menjawab dinamika perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

“Selain menjawab kebutuhan daerah, pembentukan peraturan daerah juga dilakukan untuk menyesuaikan, mengharmonisasikan, dan menyinkronkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Benhur dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian dua dokumen Ranperda usulan Pemprov Maluku, Senin (19/2/2026).

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 100.3.3.26 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Maluku Tahun 2026, telah ditetapkan sebanyak 15 Ranperda. Dari jumlah tersebut, enam Ranperda merupakan usul inisiatif DPRD, sementara sembilan Ranperda merupakan usulan Pemprov Maluku.

Salah satu Ranperda prioritas adalah Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ranperda ini dinilai sangat urgen dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ranperda tersebut telah dibahas dan disetujui bersama DPRD dan Pemerintah Daerah pada masa sidang pertama Tahun Sidang 2025–2026, serta ditetapkan pada 18 Desember 2025. Saat ini masih dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Pusat,” ujar Benhur.

Dalam rapat paripurna DPRD Maluku juga menerima penyampaian dua Ranperda usulan Pemerintah Daerah, yaitu Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku.

<p>The post DPRD-Pemprov Maluku Dorong Pembentukan Perda Sesuai Kebutuhan Daerah first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Ranperda diserahkan oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Maluku, Senin (17/1/2026).

Vanath menyampaikan penyusunan dan pengajuan Ranperda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Ranperda yang disampaikan hari ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan, menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dua Ranperda yang diajukan ialah Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.

Kedua Ranperda tersebut disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspirasi masyarakat, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah.

Mantan bupati Seram Bagian Timur itu berharap, Ranperda ini dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Karena itu diperlukan pembahasan yang cermat, objektif, dan komprehensif agar Perda yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal.

“Pemerintah Provinsi Maluku terbuka terhadap saran, masukan, dan pandangan konstruktif dari pimpinan dan anggota DPRD demi penyempurnaan substansi Ranperda untuk kepentingan masyarakat dan daerah,” kata Vanath.

Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun menjelaskan DPRD telah menerima dua Ranperda dari pemerintah daerah untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan tahapan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga mendapat persetujuan bersama.

Ia menegaskan otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi wilayah berdasarkan karakteristik masing-masing daerah melalui tata kelola yang inklusif dan transparan, termasuk melalui kebijakan regulasi yang memberikan kepastian hukum.

<p>The post Pemprov Maluku Serahkan Dua Ranperda ke DPRD first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Sidang dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun, pimpinan dan anggota DPRD, Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Maluku.

Benhur menegaskan seluruh proses pembahasan antara Badan Anggaran dan TAPD telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD.

“Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi pedoman dasar pengelolaan keuangan daerah. Persetujuan hari ini merupakan bagian akhir dari proses pembahasan yang berlangsung komprehensif,” tegasnya.

Plt Sekretaris DPRD Maluku Farhatun Samal membacakan laporan hasil pembahasan Ranperda APBD 2026 oleh Badan Anggaran. Laporan itu merangkum seluruh proses pembahasan, mulai dari penyampaian dokumen hingga penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh fraksi-fraksi.

Badan Anggaran mencatat tiga poin utama:

1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan ditetapkan sebesar Rp 2,52 triliun. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan, memperkuat koordinasi OPD dan BUMD serta meningkatkan tata kelola pendapatan daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 3,89 triliun, diarahkan untuk:    penanganan kemiskinan dan pengangguran,    peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perluasan aksesibilitas masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat mendongkrak nilai IPM dan memperkuat fondasi ekonomi Maluku.

3. Pinjaman Daerah Rp 1,5 Triliun

Badan Anggaran menegaskan bahwa pinjaman harus: berasaskan keadilan bagi seluruh kabupaten/kota, diprioritaskan pada infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, fasilitas publik), mendukung pembukaan akses informasi dan komunikasi di wilayah terluar.

Setelah laporan disampaikan, Benhur meminta persetujuan seluruh anggota. Paripurna secara aklamasi menyetujui Ranperda APBD 2026 tanpa perubahan.

Percepatan persetujuan APBD merupakan bentuk penghormatan terhadap almarhum Said Assagaff, mantan Gubernur Maluku yang wafat pada hari yang sama.

<p>The post Setujui Ranperda APBD 2026, DPRD Maluku Dorong Pemprov Genjot PAD first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Rapat berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Kamis (27/11). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Fauzan Rahawarin.

Rahawarin dalam sambutannya menegaskan bahwa Propemperda 2026 menjadi pedoman penting bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam proses pembentukan peraturan daerah sepanjang tahun 2026.

“Propemperda ini menjadi acuan bagi kita semua dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami berharap, peraturan daerah yang dihasilkan mampu mendukung pembangunan di berbagai sektor serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku,” ujar Rahawarin.

Politisi NasDem ini menjelaskan, penyusunan Propemperda dilakukan melalui koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk memastikan keselarasan dengan kebutuhan pembangunan daerah serta aspirasi masyarakat.

Dalam Propemperda tahun depan, DPRD Maluku menetapkan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas yang mencakup sektor-sektor strategis. Ranperda tersebut antara lain:

1. Ranperda Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Peran Pemerintah Daerah
2. Mengatur pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman yang lebih konstruktif serta memperjelas koordinasi pemerintah daerah.
3. Ranperda Pengelolaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan Hutan Adat
4. Menata pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat.
5. Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perizinan

Bertujuan menciptakan iklim investasi kondusif dan mempercepat proses perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Ranperda Destinasi Pariwisata

Fokus pada pengembangan potensi wisata secara berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan, dan menarik lebih banyak wisatawan.

7. Ranperda Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan mencegah praktik merugikan dalam jasa konstruksi.

8. Ranperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Mengupayakan perbaikan kualitas layanan publik, memberikan kepastian hukum, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan.

<p>The post DPRD Maluku Tetapkan Propemperda-SK LHKPN 2026, Ini Ranperdanya first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Paripurna berlangsung di Gedung DPRD Maluku, Selasa (30/9/2025). Seluruh fraksi menyatakan menerima Ranperda APBD-P 2025 dengan sejumlah catatan penting. Hanya Fraksi Gerindra mendukung penuh tidak memberikan catatan kritis.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun dihadiri 33 anggota dewan, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath.

Hadir pula pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya. Watubun memimpin rapat didampingi Wakil Ketua DPRD Maluku John Lewerissa dan Azis Sangkala.

Watubun menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2025, sejalan dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. “Di tengah situasi efisiensi ini, kami berharap pemerintah daerah benar-benar peduli dan memperhatikan prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Watubun usia rapat paripurna.

Dia meminta perhatian serius Sekretaris Daerah (Sekda) dalam proses identifikasi masalah hingga pelaksanaan program, terutama dalam pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Banggar telah memberi atensi khusus terhadap pentingnya penghematan anggaran dan pengalokasian belanja publik secara memadai dan tepat sasaran.

Salah satu fokus utama adalah mengintegrasikan kepentingan daerah dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Maluku. “Terpenting adalah bagaimana kita berinovasi dalam kondisi penghematan, dan memastikan implementasi serta eksekusi anggaran oleh pemerintah daerah berjalan optimal,” ujarnya.

Dengan penetapan Ranperda APBD Perubahan 2025, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan pelaksanaan anggaran yang lebih efisien namun tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (RED)

<p>The post Seluruh Fraksi DPRD Maluku Setujui Ranperda Perubahan APBD 2025 dengan Catatan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

‎‎‎Diketahui, 24 usulan Ranperda terdiri dari 7 usulan inisiatif DPRD dan 17 usulan eksekutif (Pemda) Maluku Tengah.

‎‎Bapemperda menargetkan penetapan Ranperda pada 21 Agustus masuk masa sidang ke II. ‎‎”Kalau tidak ada kemunduran, (agenda) ini untuk penetapan (Ranperda) yang sudah harmonisasi,” kata Lestaluhu di Masohi, Senin (11/8/2025).

‎Pada masa sidang II, Ranperda yang telah harmonisasi bakal diprioritaskan, sementara usulan Ranperda lainnya akan diproses pada masa sidang III.

‎‎Politisi PKS itu menuturkan, pihaknya telah mengadakan rapat dengan Pemda Malteng pada Kamis (7/8/2025).

‎‎”Kami melakukan rapat bersama dengan tim pemerintah daerah untuk mengevaluasi penyusunan Ranperda, dan kurang lebih ada 7 (Ranperda) kalau tidak salah sudah memiliki naskah akademik dan sudah harmonisasi dengan Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Maluku,” jelasnya.

‎‎Dua tahapan penting yang sedang diproses saat ini. Yaitu penyelarasan dan harmonisasi pada Kementerian Hukum Maluku.

‎Menurutnya tahap itu perlu dilalui oleh semua pengusul, baik dari eksekutif maupun DPRD, didasarkan pada UU RI No. 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

‎‎”Terkhusus Pasal 58 Ayat 2, itu tentang harmonisasi, kemudian juga di Pasal 63 tentang Perda Kabupaten Kota yang harus diharmonisasi,” kata Lestaluhu.

‎Lestaluhu menyatakan selama proses itu, Bapemperda akan mengawal kemudian pendampingan atau membersamai dalam harmonisasi. (RED)

<p>The post Bapemperda DPRD Malteng: 7 dari 24 Usulan Ranperda Telah Diharmonisasi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Ketua Komisi IV DPRD Malteng Musriadin Labahawa menyatakan Komisi IV telah melakukan penyamaan persepsi dengan Dinas Sosial Malteng sebagai leading sektor penerapan Perda ini.

“Beberapa kali rapat dalam dua minggu terakhir sudah dilaksanakan dan setelah itu Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI dan DPRD Kota Bogor untuk mempelajari lebih lanjut tentang implementasi Perda disabilitas,” kata Musriadin, Selasa (22/7/2025).

Dalam kunjungannya ke Kementerian Sosial RI, Musriadin Cs bertemu Dirjen Rehsos (Rehabilitasi Sosial) Kementerian Sosial. Pihak Kemensos memberikan atensi dan apresiasi tinggi bagi DPRD Malteng telah menginisiasi pembentukan Perda disabilitas.

“Kemensos juga menyampaikan bahwa pembentukan Perda disabilitas ini merupakan semangat undang-undang dan perintah yang mesti dilaksanakan sesuai dengan edaran Mendagri kepada seluruh provinsi kabupaten kota yang ada di Indonesia,” ujar Musriadin.

Setelah melakukan kunjungan ke Kemensos dan DPRD Kota Bogor, Musriadin berharap Ranperda disabilitas dapat segera difinalisasi di tingkat komisi dan selanjutnya diproses di paripurna sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku di DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

Perda ini bertujuan untuk mengatur tentang penghormatan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. (RED)

<p>The post Komisi IV DPRD Malteng Segera Finalisasi Ranperda Disabilitas first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penetapan Ranperda pada Propemperda yang tidak melalui tahap harmonisasi merupakan langkah bertentangan dengan undang-undang. “Harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan atau ketidakjelasan dalam pelaksanaannya,” kata Anggota DPRD Malteng Nus Wattimena, Kamis (4/7/2025).

Menurutnya, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah (Perda).

UU tersebut kata ia, menegaskan adanya hierarki peraturan, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Usulan Ranperda sebelum ditetapkan sebagai salah satu Propemperda tetap harus melalui tahap harmonisasi, meskipun itu usulan Pemda maupun DPRD. Usulan Rumalait inikan tidak sesuai dengan Permendagri 1 Tahun 2017, karena belum ditetapkan sebagai desa persiapan lewat Perbub. Mestinya dia tidak boleh masuk dalam Propemperda karena belum penuhi syarat,” tegas Wattimena.

Kabag Hukum Setda Maluku Tengah, Hendrik Tanatte menyatakan pembentukan desa harus diawali dengan desa persiapan, yang salah satunya harus ada rekomendasi dari Kepala Pemerintah Negeri induk. “Rumalait belum ada desa persiapan,” kata Tanatte.

Kabag Pemerintahan, Santri Witak juga menyatakan bahwa belum ada desa persiapan untuk Rumalait. “Sesuai Permendagri 1 tahun 2017 tentang penataan desa, pembentukan desa itu dilalui dengan peraturan bupati soal desa persiapan, Rumalait belum,” tandas Witak.

Merespons itu, Ketua Bapemperda DPRD Abdul Gani Lestaluhu mengatakan tidak semua Ranperda yang masuk dalam Propemperda dapat dibahas. “Usulan Rumalait berasal dari Fraksi Golkar, sebagai Bapemperda kita mengakomodir usulan tidak bisa serta merta menolak usulan, namun Ranperda tidak selamanya bisa dibahas,” kata Lestaluhu.

<p>The post Ranperda Pemekaran Rumalait Masuk Propemperda DPRD Malteng first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Kehadiran Komisi IV DPRD Maluku dipimpin Ketua Komisi Saudah Tethool. Uji publik Ranperda dihadiri Wakil Bupati MBD  Agustinus Lekwardai Kilikily, Pj Sekda MBD Daud Reimaly, dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab MBD.

Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily mengatakan mendukung dan menyambut baik uji publik Ranperda Penyelenggaraan Kearsiapan. “Uji publik ini merupakan langkah penting untuk menghasilkan Perda yang dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsiapan,” ujar Kilikily membuka uji publik Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsiapan di Ruang Rapat Kantor Bupati, Rabu (18/6/2025).

Dia menyatakan penyelenggaraan kearsiapan yang baik akan mendukung tertib administrasi dan mempermudah akses bagi masyarakat atau pengguna arsip dalam mendapatkan dokumen yang dibutuhkan serta menjaga arsip yang bernilai sejarah dan budaya daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku Saudah Tuanakotta Tethool menjelaskan, Ranperda ini urgen dan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan aset daerah yang selama ini tidak terdokumentasi dengan baik.

Penataan arsip sangat penting namun minim perhatian, bahkan untuk Provinsi Maluku, hanya kabupaten MBD yang miliki Peraturan Daerah Penyelenggaran Kearsiapan, provinsi dan kabupaten/kota lainnya belum ada. “Kami mengambil MBD sebagai lokus uji publik karena Maluku Barat Daya merupakan kabupaten pertama di Maluku yang sudah memiliki Perda tentang Kearsipan Daerah,” puji Tethool.

Komisi IV DPRD memberikan apresiasi kepada MBD karena sudah mendahului provinsi dalam membentuk sebuah Perda tentang Kearsipan Penyelenggaraan Kearsipan Daerah. “Mudah-mudahan seluruh dokumen dan data tentang terbentuknya MBD ini bisa tersimpan dengan baik. Dan diharapkan MBD bisa mendapatkan gedung Arsip yang representatif,” harapnya.

Komisi IV memilih penyelenggaraan kearsipan daerah karena ini sangat penting. Ternyata dinas atau Kerasipan Daerah ini dianggap sebelah mata dan dipandang dinas atau OPD yang tidak terlalu berfungsi dan berdampak kepada daerah.

<p>The post Komisi IV DPRD Maluku Uji Ranperda Kearsipan, Diapresiasi Pemda MBD first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penetapan usulan Ranperda tertuang dalam keputusan DPRD Maluku Tengah nomor 17 tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Puluhan usulan Ranperda berasal dari tujuh usulan inisiatif DPRD dan 16 usulan Pemda Malteng.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Malteng Hery Men Carl Haurissa mengusulkan Ranperda pemekaran kecamatan dan Ranperda negeri. ‎‎Di antaranya, usulan Ranperda inisiatif DPRD yaitu pemekaran Kecamatan Pegunungan, pembentukan Kecamatan Leihitu Tengah Barat dan Kecamatan Leihitu Timur.

‎Pengusulan Ranperda Pemekaran Kecamatan Pegunungan diusulkan oleh Komisi I DPRD Malteng. ‎Kemudian, pengusulan Ranperda Pembentukan Kecamatan Leihitu Tengah Barat, serta Kecamatan Leihitu Timur diusulkan oleh Fraksi Gabungan Parpol Nadem, PAN, PPP, dan PKS.

‎‎Ketua Bapemperda DPRD Malteng, Abdul Gani Lestaluhu mengatakan Propemperda ini memperhatikan hasil Rapat antara Bapemperda DPRD Malteng bersama Tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah Pemda Malteng pada Jumat (16/5/2025).

‎Propemperda tahun 2025 berjumlah 23 Ranperda yang berasal dari 16 usulan Pemda dan 7 Usul Inisiatif DPRD Malteng. ‎”Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025,” kata Lestaluhu.

Lestaluhu mengatakan terdapat lima tahapan pembahasan Ranperda, mulai dari tahap perencanaan hingga pengundangan. ‎Proses penyusunan Perda kabupaten/kota melibatkan beberapa tahap utama yaitu perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

“Secara umum, bupati/wali kota mengajukan rancangan Perda ke DPRD kabupaten/kota, yang kemudian dibahas bersama,” jelas Lestaluhu. (RED)

<p>The post DPRD Malteng Tetapkan 23 Usulan Ranperda first appeared on Sentraltimur.com.</p>