AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mengatakan meski menghadapi keterbatasan fiskal, tapi dirinya optimis ekonomi Maluku akan membaik pada 2026.
Hal itu diyakini dapat tercapai jika seluruh pemerintah daerah mempercepat belanja, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memastikan perputaran uang menjangkau rumah tangga. “Insya Allah, ekonomi kita akan bergerak naik pada tahun 2026 mendatang,” ujar Vanath, dalam forum pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025, Rabu (3/12/2025).
Vanath menanggapi berbagai kritikan terkait keputusan Pemerintah Provinsi Maluku mengambil pinjaman hingga Rp 1,5 triliun. Menurutnya langkah itu ditempuh demi menjaga keberlanjutan pembangunan pada 2026, ketika dana transfer pusat diperkirakan menurun signifikan.
“Jika pinjaman tidak diambil, rantai pasok barang dan jasa akan terganggu. Pemerintah harus memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pemerintah daerah bukanlah lembaga yang mengejar keuntungan, melainkan bertanggung jawab memastikan pelayanan publik tidak terganggu,” ujar Vanath.
Pada kesempatan itu Vanath menyebut capaian ekonomi provinsi Maluku merupakan akumulasi kontribusi dari 11 kabupaten/kota di Maluku. Karena itu, menurutnya tidak tepat jika kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan, dibebankan hanya kepada gubernur.
Pemerintah pusat menyalurkan alokasi fiskal tidak hanya kepada gubernur, tetapi juga langsung kepada bupati dan wali kota yang memiliki kewenangan penuh dalam pembinaan serta pengelolaan anggaran daerahnya masing-masing.
“Pemerintah kabupaten/kota tidak boleh menunda realisasi anggaran terutama belanja yang dapat membuka lapangan kerja. APBD adalah uang untuk dibelanjakan selama 365 hari. Jika ditahan hingga pertengahan tahun, uang tidak beredar di pasar dan pertumbuhan melambat,” ujar Vanath. (RED)