banner 728x250

Integritas di Bawah 72,9 Persen, KPK Sebut Maluku Rawan korupsi

RAWAN KORUPSI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah aspek rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku. (IST)
◀ sentraltimur.com
SPACE IKLAN (468px X 60px) Hubungi: 0811-4715-888

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah aspek rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Maluku.

Berdasarkan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2026, capaian integritas Maluku masih berada di bawah angka 72,9 persen atau masuk kategori rentan terhadap praktik korupsi. Bahkan SPI mencatat sejak tahun 2024 capaian integritas Maluku di angka 63,12 dan 66,56 pada tahun 2025.

Tiga area utama menjadi perhatian serius KPK, yakni perencanaan pembangunan, pengelolaan belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa. Ketiganya dinilai membutuhkan pembenahan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Baca juga :  Ketua DPRD Maluku Ingatkan Pemprov, Anggaran APBD 2027 Harus Merata di 11 Kabupaten/Kota

Sorotan tersebut disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pencegahan korupsi bersama KPK di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Selasa (17/11/2026).

Pada aspek perencanaan pembangunan, KPK mendorong pembenahan mekanisme pengusulan dan pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, baik menyangkut prosedur maupun substansinya.

Sementara dalam pengelolaan belanja hibah, diperlukan penguatan tata kelola agar penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun pada pengadaan barang dan jasa, KPK meminta penguatan evaluasi, pengawasan dan perbaikan sistem di seluruh perangkat daerah dengan dukungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Baca juga :  Fisik Pekerjaan Nol Persen, Jaksa Tahan Kontraktor Jalan Lapen MBD

KPK juga menekankan pentingnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran guna memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.

Maruli menjelaskan, sinergi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah.

KPK mengapresiasi komitmen Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama jajaran yang telah menyatakan kesediaan melakukan langkah-langkah perbaikan secara signifikan.

✈
Ikuti Berita Sentral Timur Dapatkan berita terbaru langsung melalui Channel Telegram Sentral Timur.
Gabung Channel