“Yang berdampak besar terhadap rendahnya mutu pendidikan kita secara nasional bukan pada SMA, SMK dan atau sederajat, tetapi lebih banyak berada pada PAUD, TK, SD dan SMP,” tegasnya.
Karena itu, Komisi IV DPRD Maluku meminta BPMP Provinsi Maluku membangun koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta Dinas Pendidikan kabupaten dan kota. Koordinasi tersebut dinilai penting agar pembinaan dan pengembangan pendidikan sebagai pelayanan dasar dapat berjalan lebih terarah dan tidak dilakukan secara parsial.
“Kalau mau tingkatkan kualitas mutu pendidikan Provinsi Maluku, harus ikut melibatkan pelayanan dasar pendidikan dari Dinas Pendidikan kabupaten kota,” kata Lucky.
Menurut Lucky tanpa keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota, upaya memperbaiki mutu pendidikan berisiko tidak menyentuh persoalan utama di sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah tersebut.
Komisi IV juga meminta BPMP Maluku menyusun instrumen yang dapat mengukur perkembangan mutu pendidikan secara objektif dan terukur. Program peningkatan mutu diharapkan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi melibatkan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelesaian persoalan pendidikan di daerah masing-masing.
Ia meminta adanya evaluasi berkala terhadap program yang telah dirancang. Menurutnya, pertemuan lanjutan diperlukan untuk mengukur sejauh mana program peningkatan mutu benar-benar dijalankan dan memberikan dampak terhadap kualitas pendidikan.
“Kami harapkan dalam waktu-waktu yang akan datang bertemu kembali untuk melakukan evaluasi, seberapa besar program kerja yang dirancang mampu dilaksanakan,” ujar Lucky.
Selain itu, Komisi IV meminta BPMP ikut memastikan sinkronisasi berbagai program pendidikan, termasuk sekolah rakyat, sekolah Garuda, sekolah nasional terintegrasi, dan program pendidikan lainnya. Sinkronisasi dinilai penting agar perkembangan antarsekolah tidak semakin timpang dan setiap anak memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas.
Ia menekankan peningkatan mutu pendidikan Maluku membutuhkan kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, satuan pendidikan, serta lembaga penjamin mutu. Dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah bersama DPRD juga dinilai menjadi bagian penting agar agenda pembenahan pendidikan dapat berjalan berkelanjutan. “Sebab kasihan sekali dengan mutu pendidikan kita saat ini, memang sangat menggelisahkan,” ujar Lucky.