AMBON, SENTRALTIMUR.COM – DPRD Provinsi Maluku siap menindaklanjuti usulan Peraturan Daerah (Perda) Distribusi Bahan Pangan dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
Hal ini setelah GAMKI Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mendorong lahirnya Perda maupun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang distribusi bahan pangan, material bangunan, dan tenaga kerja di Maluku.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama anggota DPRD Maluku daerah pemilihan Kepulauan Tanimbar (KKT) dan MBD di ruang rapat Badan Musyawarah DPRD Maluku, Senin (27/4/2026).
Rapat dihadiri Ketua DPD GAMKI Maluku Samuel Ritiauw, jajaran fungsionaris GAMKI, akademisi Universitas Pattimura Prof. Bob Mosse, Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Suanthie J. Laipeny, Anggota Komisi II Anos Yeremias, Sekretaris PCPS GMKI Tiakur Jefry Rehiraky, serta dimoderatori Marthen Watrimny.
Ketua DPC GAMKI MBD, Eros J. Akse mengatakan pihaknya mengapresiasi anggota DPRD asal MBD dan KKT yang telah menerima dan mendengar aspirasi masyarakat.
Ia menegaskan pengembangan Blok Masela harus menjadi momentum untuk mengoptimalkan potensi daerah. “Distribusi bahan pangan, material, hingga tenaga kerja perlu diatur berdasarkan pemetaan potensi wilayah di Maluku agar memberikan manfaat yang adil dan merata,” ujar Eros.
Regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun investor, termasuk Inpex Masela Ltd, dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja lokal.
Ketua DPD GAMKI Maluku Samuel Ritiauw menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut. Menurutnya, masyarakat Maluku tidak boleh menjadi penonton di daerah sendiri dalam proyek strategis nasional seperti Blok Masela. “Namun, hal ini harus diatur secara baik agar tidak menimbulkan konflik antar kabupaten/kota di Maluku,” kata Ritiauw.
Akademisi Unpatti Prof. Bob Mosse menilai Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik di darat maupun di laut, yang perlu dimanfaatkan secara optimal. “Potensi ini akan memberikan dampak positif, terutama dengan kehadiran ribuan tenaga kerja pada tahap konstruksi,” ujarnya.