AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menggelar pertemuan dengan Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Asri Arman.
Pertemuan berlangsung di kantor gubernur Maluku, Kamis (14/8/2025), membahas masalah sengketa lahan antara masyarakat dan PT Spice Island Maluku (SIM).
Keberadaan PT SIM di kecamatan Kairatu, kabupaten SBB menuai pro kontra warga. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan pisang abaka ini kini menghadapi kendala serius berupa sengketa lahan yang berdampak bagi kelangsungan usaha dan nasib ratusan pekerja.
Dalam pertemuan itu, kedua pimpinan daerah mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi agar warga tidak menjadi korban.
Juru Bicara Pemprov Maluku Kasrul Selang menjelaskan Pemprov Maluku maupun Pemkab SBB sangat membuka membuka diri terhadap kehadiran investor di wilayah SBB salah satunya PT SIM. “Prinsipnya investasi tetap didukung oleh pemerintah sepanjang tidak merugikan masyarakat,” ujar mantan Sekda Maluku ini.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati SBB Asri Arman telah meminta waktu untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan permasalan yang terjadi. “Pak Bupati telah meminta waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut,” katanya.
Bupati SBB Asri Arman dalam pertemuan itu menegaskan pihaknya tidak berniat menghalangi investor termasuk PT SIM berinvestasi di SBB.
“Memang kami pernah menerima surat dari PT SIM, dan isi surat itu menjelaskan mereka mengundurkan diri, tetapi kita tidak memberikan izin dan kalau kita tanggapi juga salah karena surat pengunduran diri tersebut harus ditujukan kepada yang mengeluarkan izin yaitu Kementerian,” ujar Arman.
Sesuai data, PT SIM menguasai total 2.445 hektare lahan untuk berinvestasi di SBB. Ribuan hektare lahan tersebut tersebar di lima wilayah yakni 930 hektar di Desa Hatusua, 710 hektar di Desa Nuruwe, 805 hektar di Desa Kawah, dan sekitar 1.500 hektar di Dusun Pelita Jaya.
“Di Hatusua, Kawah, Nuruwe tidak terlalu nampak, tapi yang nampak (protes dari warga) hanya di Pelita Jaya. Kami dari Pemda dan DPRD terus melakukan peninjauan di lapangan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kami akan laporkan lagi kepada Pak Gubernur kalau permasalahan mediasi yang kami lakukan sudah selesai,” kata Arman. (MAN)