AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi I DPRD Maluku menggelar rapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Ambon membahas minimnya lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi umat Muslim.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I Solichin Buton di ruang Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Rabu (1/4/2026).
Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo menyatakan kebutuhan lahan pemakaman sudah berada pada kondisi darurat dan tidak bisa lagi ditunda. “Kami sudah mendapatkan lahan, tinggal proses pembayaran. Bahkan saat ini kondisi di lapangan sangat memprihatinkan, satu kuburan bisa diisi dua sampai tiga jenazah. Ini harus segera diselesaikan,” ujarnya.
MUI Maluku telah membayar uang muka sebesar Rp500 juta dari total kebutuhan, dengan sisa pembayaran mencapai Rp 6,3 miliar. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan realisasi.
Pemkot Ambon siap membantu merealisasikan TPU Muslim. Pemkot juga membantu pembebasan lahan termasuk pembiayaan. Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan penyediaan TPU merupakan tanggung jawab pemerintah, namun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan semakin sempitnya ketersediaan lahan.
“Kebutuhan pemakaman yang representatif adalah hal utama. Apa yang dilakukan MUI ini sangat luar biasa dan harus kita dukung bersama. Ini bukan hanya kebutuhan warga kota Ambon, tetapi juga masyarakat dari berbagai daerah,” katanya.
Pemkot Ambon siap berkontribusi termasuk dengan memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara gratis. Ia juga menegaskan kesiapan untuk berbagi beban pembiayaan bersama Pemprov Maluku.
“Kita atur skema gotong royong pembiayaan. Berapa yang ditanggung Pemprov dan berapa oleh Pemkot. Prinsipnya, kami siap,” tegas Wattimena.
Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie memastikan Pemprov merespons serius persoalan tersebut, terutama dalam menjamin aspek administrasi dan legalitas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Prinsipnya kita sepakat. Pemerintah tidak tinggal diam dan siap mengeksekusi rencana ini bersama Pemkot. Kita pastikan semua berjalan sesuai aturan,” jelasnya.