Hendrik komitmen mengembalikan marwah desa adat, sesuai napas kearifan lokal dan kultur asli yaitu akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor kode desa atau negeri adat agar mendapat pengakuan negara untuk negeri atau desa adat di Maluku.
Pasangan Lawamena akan menghidupkan lagi program bantuan keuangan bagi 1.200 desa dan desa adat di Maluku. Hendrik akan mengusulkan dan koordinasi lintas sektoral agar dianggarkan dalam APBD Maluku. Sebab pemerintahan sebelumnya tidak menjalankan aturan itu.
“Membangun BUMDES prioritas Lawamena. Kita akan ajarkan tata kelola BUMDES yang baik lewat program bantuan, Bimtek dan pelatihan yang reguler dilakukan,” ujar ketua DPD Partai Gerindra ini.
Mantan anggota DPR ini akan fokus menciptakan aparatur pemerintah desa dan negeri yang berkualitas, akuntabel, berintegritas, bebas KKN melalui pembinaan dan pendampingan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa.
Dalam silaturahmi itu, Raja Negeri Ema Jensi Leimena meminta pemerintahan Hendrik-Vanath memberikan beasiswa kepada keluarga miskin dan memberi ruang kepada generasi muda menjadi anggota TNI-Polri.
Raja Negeri Nusaniwe Gunther de Soysa berharap, infrastruktur jalan di Nusaniwe khususnya status jalan provinsi dan nasional diperbaiki. Sebab banyak spot wisata di Nusaniwe belum didukung akses jalan yang layak.
Sementara, Raja Negeri Tengah-Tengah, Umar Tuharea meminta Lawamena membantu penyelesaian pembangunan rumah produksi sukun karena hal itu sangat membantu ekonomi masyarakat dan peningkatan PAD Negeri Tengah-Tengah.
Merespons itu, Hendrik menjelaskan Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan beasiswa bagi siswa-siswi SD hingga SMA/SMK telah menjangkau seluruh Maluku dan dibagikan saat dirinya menjadi anggota DPR. Hal itu pun tetap menjadi atensi dan dipastikan akan merata sesuai kebutuhan.
“Soal penerimaan anggota TNI, Polri kita akan koordinasi dan komunikasi serta dorong Forkopimda yang didalamnya ada Kapolda dan Pangdam agar kalau bisa kuota bagi Maluku bertambah. Kita tidak bisa lampaui jauh, karena beda institusi,” ujar Hendrik.