MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Bupati Maluku Tengah (Malteng), Zulkarnain Awat Amir meresmikan gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT) Kementerian Agama Malteng, Senin (7/7/2025).
Peresmian Gedung PLHUT yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Masohi ditandai dengan pengguntingan pita. Bersamaan diresmikan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Kota Masohi serta KUA Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.
“Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Agama Malteng atas terbangunya gedung pusat pelayanan haji dan umroh terpadu ini,” kata Bupati Zulkarnain dalam sambutannya.
Kehadiran gedung PLHUT merupakan langkah strategis dalam upaya melaksanakan pelayanan kepada umat, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang semakin berkualitas, transparan, cepat dan terintegrasi.
“Karena bicara umroh dan haji, saya ingin bertanya soal kuota haji. Kebetulan bapak (kepala Kanwil Kemenag Provinsi Maluku) ada di sini tahun depan sudah bisa terjawab,” tandasnya.
Menurutnya kuota haji Malteng yang hanya 142 jemaah sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk muslim di Malteng. “Dengan jumlah penduduk mencapai 445.618 jiwa, kami hanya mendapat kuota 142 orang. Ini jelas tidak proporsional. Jika merujuk pada rasio 1 per 1.000, maka seharusnya kuota kami lebih dari 400,” ujar bupati Zulkarnain.
Ia menegaskan akan terus memperjuangkan penambahan kuota haji untuk masyarakat Malteng yang saat ini memiliki daftar tunggu mencapai 2.379 orang dengan estimasi antrean hingga 18 tahun. “Kita adalah kabupaten dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Maluku. Maka sudah sewajarnya mendapatkan kuota yang lebih besar. Saya akan terus memperjuangkan hal ini,” tegasnya.
Menanggapi pernyataan bupati, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Maluku, Yamin menjelaskan penetapan kuota haji tidak hanya berdasarkan rasio jumlah penduduk, melainkan juga mempertimbangkan aspek rasionalisasi nasional dan kesiapan daerah.
“Penetapan kuota tidak semata-mata berdasarkan angka 1 per 1.000, tetapi juga pendekatan rasionalisasi dan dukungan data statistik. Kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah,” jelas Yamin.