AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang masih menghambat penguatan ekonomi daerah.
Minimnya investasi, terbatasnya lapangan kerja formal, hingga belum optimalnya perputaran uang di dalam daerah menjadi tantangan yang membutuhkan solusi konkret.
Persoalan tersebut dipaparkan Vanath dalam Maluku Business Forum 2026 yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Maluku di Lantai 5 Hotel Santika Ambon, Minggu (1/11/2026).
Forum tersebut menghadirkan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan berdasarkan pengalaman serta kiprahnya di bidang ekonomi dan pembangunan.
Vanath menjelaskan meskipun pertumbuhan ekonomi Maluku menunjukkan tren peningkatan, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi produktif di daerah.
Berdasarkan data yang disampaikannya, pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2025 tercatat sebesar 4,56 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 5,16 persen pada triwulan I 2026 dan 5,31 persen pada triwulan II 2026.
Namun, menurut Vanath, pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih banyak ditopang belanja pemerintah, sementara kontribusi investasi dan sektor swasta belum berkembang secara optimal.
“Problem di Maluku itu kurangnya investasi, sehingga lapangan kerja menjadi tidak maksimal. Kalaupun ada, lebih banyak bersifat informal. Lapangan kerja formal masih sangat terbatas,” ungkapnya.
Selain keterbatasan investasi, Vanath menyoroti persoalan perputaran uang yang dinilai belum memberikan dampak maksimal bagi perekonomian lokal.
Sebagian penghasilan masyarakat, termasuk aparatur pemerintah, TNI, dan Polri, menurutnya, belum sepenuhnya dibelanjakan di Maluku. Akibatnya, potensi konsumsi masyarakat belum seluruhnya menjadi penggerak aktivitas ekonomi daerah.
Persoalan lainnya adalah tingginya ketergantungan Maluku terhadap pasokan pangan dan material konstruksi dari luar daerah. Ia mengungkapkan, produksi padi di kawasan transmigrasi baru berada pada kisaran 30 persen, sedangkan sebagian besar kebutuhan pangan masih dipasok dari Pulau Jawa.