MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bukan sekadar dokumen formal, tetapi merupakan peta jalan pembangunan daerah (development roadmap).
“Dokumen ini berfungsi sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah selama lima tahun, landasan penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan APBD tahunan serta Instrumen pengukuran kinerja pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel,” kata Bupati dalam rapat paripurna DPRD Malteng terkait penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD menjadi peraturan daerah, Senin (10/11/2025).
RPJMD tahun 2025–2029 disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top-down–bottom-up yang mencerminkan keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan kebutuhan daerah.
“Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Maluku Tengah atas kerja sama, komitmen, serta sinergi yang baik selama proses pembahasan rancangan peraturan daerah ini,” kata Bupati Zulkarnain.
Apresiasi juga disampaikan kepada Bapplitbangda dan seluruh OPD yang telah bekerja keras sejak tahap penyusunan rancangan awal, pembahasan teknokratik, hingga finalisasi dokumen RPJMD serta seluruh pemangku kepentingan, akademisi, dan mitra pembangunan yang telah memberikan masukan, kritik, dan rekomendasi konstruktif dalam proses penyusunan dokumen RPJMD.
Kerja sama yang baik antara eksekutif, legislatif dan stakeholder mencerminkan semangat kemitraan, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan.
Bupati berharap dengan ditetapkannya Perda RPJMD, pemerintah daerah semakin memiliki arah yang jelas, langkah yang terukur, dan komitmen yang kuat untuk membangun Maluku Tengah lima tahun ke depan.
“Mari kita bekerja bersama, berkolaborasi dengan semangat Masohi, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang menyejahterakan seluruh rakyat di bumi Pamahanunusa tercinta ini,” katanya. (RED)