Mahasiswa Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Pegiat perubahan sosial, Direktur Maluku Crisis Center

PERDEBATAN soal sopi (minuman keras khas Maluku) kembali mencuat, dipicu pernyataan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath yang —jika ditelaah dari sisi komunikasi publik- bermuatan logika yang absurd dan tidak runut, serta menimbulkan kegaduhan. Gaya komunikasi pejabat semacam ini, tentu saja perlu dievaluasi serius.

Namun lebih dari sekadar polemik, ada hikmah di balik pernyataan tersebut. Ia menjadi pemantik diskusi lebih substantif tentang hal yang terus-menerus dihindari: status hukum sopi di negeri raja-raja ini.

Sopi: Kenyataan Sosial yang Diabaikan

Sopi adalah kenyataan sosial. Ia bukan fenomena musiman atau sekadar konsumsi liar, tapi telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Maluku dan wilayah Indonesia timur lainnya -digunakan dalam ritus adat, pertemuan keluarga, hingga perayaan panen-. Namun ironisnya, sopi masih berada di wilayah abu-abu hukum. Dikonsumsi secara luas, tapi belum diatur secara resmi. Akibatnya, yang tumbuh justru pasar gelap, penyalahgunaan, dan risiko kesehatan.

Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan moral. Kita harus membedakan dengan jernih antara legal dan ilegal dalam hukum negara, serta halal dan haram dalam norma agama. Ketika dua ranah ini dicampuradukkan, yang lahir bukanlah keadilan, tapi kebingungan dan potensi diskriminasi.

Contohnya jelas, daging babi adalah legal di Indonesia, namun tetap haram bagi umat Islam. Negara tidak melarang umat Muslim menjauhinya, dan tidak memaksa non-Muslim untuk tidak mengonsumsinya. Prinsip keadilan dalam negara majemuk menuntut hal serupa berlaku pada sopi: bisa legal, namun tetap haram bagi yang meyakininya.

Legalisasi Bukan Ajakan Konsumsi

Perlu ditegaskan: legalisasi sopi bukanlah ajakan untuk meminum alkohol. Ini adalah langkah penertiban. Dengan regulasi yang jelas, negara bisa mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi sopi—termasuk:

• Melarang penjualan kepada anak-anak
• Menetapkan standar kualitas agar tidak membahayakan kesehatan
• Melindungi komunitas yang secara agama menolak alkohol
• Memberikan sanksi bagi pelanggaran aturan

Tanpa pengaturan, yang terjadi justru pembiaran. Sopi oplosan beredar luas tanpa kontrol dan tanpa tanggung jawab. Kita bukan sedang berbicara soal pembebasan, melainkan pengendalian terhadap sesuatu yang selama ini dibiarkan liar dan mematikan.

<p>The post Sopi Perlu Diatur, Bukan Dibiarkan Liar! first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Negeri Sawai

SERAM Utara Kabupaten Maluku Tengah, Maluku tiba-tiba membara. Warga di wilayah itu terlibat bentrok pada Kamis, 3 April 2025. Pertikaian melibatkan warga Negeri Sawai dan Desa Administratif Masihulan serta Dusun Rumah Olat.

Bentrokan warga memakan korban jiwa dan korban luka juga harta benda. Hidup rukun dan harmonis yang selama ini terbangun diantara warga desa bertetangga itu tercabik akibat konflik.

Lalu apa sebenarnya pemicu bentrokan warga Negeri Sawai dan Desa Administratif Masihulan serta Dusun Rumah Olat?

Melalui tulisan ini dapat diketahui persoalan yang terjadi sebenarnya dan akar konflik antara Negeri Sawai, Desa Administratif Masihulan serta Dusun Rumah Olat.

1. Tapal Batas dan Sengketa dengan Huaulu

Seperti tersengat petir di siang bolong, tidak ada angin tidak ada hujan, Huaulu, negeri yang berada jauh di dataran pegunungan pada tanggal 14 Oktober 2024 melalui pengacara dan penasihat hukumnya Obeth Lohi dan Waldi Hatumena melayangkan surat gugatan kepada Kepala Pemerintah Negeri Sawai dan Saniri Negeri Sawai dengan nomor perkara: 29/Pdt.G/2024/PN Msh.

Adapun dalil-dalil gugatan ialah, bahwa petuanan tanah adat negeri Huaulu keseluruhannya 200.000 hektar dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara berbatasan dengan laut, sebelah selatan berbatasan dengan Lesitoa Tamilouw, sebelah timur berbatasan dengan Wahenama Waekua, sebelah barat berbatasan dengan Wae Salawai, yang saat ini merupakan tanah adat dibawah petuanan Sawai. Dan menggugat negeri Sawai membayar denda sebesar Rp 3.150.000.000 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Sidang gugatan menghadirkan saksi Yondri Patalatu (Kepala Desa Administratif Masihulan), Agustinus Lapatui (Kepala Desa Administratif Opin), Esli Ipaana, Elis Ilellah dan Christian Pasinau. Sementara negeri Sawai melalui pengacaranya M. Nur Nukuhehe menghadirkan saksi Budiman Maba, Lukman Weno (Sekertaris Desa Administratif Besi), Hasan Ipaenin dan Sahune Maatoke.

2. Kekecewaan Masyarakat Sawai dan Kesaksian Palsu

Tak ada asap tak ada api, mungkin pepatah ini lebih menyiratkan bahwa masyarakat Sawai kecewa terhadap kesediaan Yondri Patalatu dan Agustinus Lapatui sebagai saksi pada sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Masohi, beberapa waktu lalu.

Desa Administratif Masihulan dan Opin yang notabene berdiri pada tahun 2016 dengan pelepasan anak dusun masing-masing dari negeri Sawai, pemukiman Masihulan saat ini sebelumnya merupakan lahan dari kebun masyarakat sawai atau dikenal dengan wilayah Mapa, yang hidup damai dan toleransi selama puluhan tahun melalui pernyataannya Yandri Patalatu selaku kepala desa Masihulan memberikan kesaksian yang sangat menggemparkan masyarakat Sawai.

Tidak diduga dalam kesaksiannya Yondri mengatakan bahwa desa Masihulan sebelah timur berbatasan dengan Salawai, sementara secara historis Salawai (objek sengketa) sendiri merupakan tanah adat dibawah petuanan Sawai dan sebelah barat berbatasan dengan Horale. Dalam artian Negeri Sawai dan Negeri Saleman itu hidup dibawah petuanan desa Masihulan. Pernyataan dalam kesaksian itu sangat konfrontatif mengingat Yandri sendiri merupakan kepala Desa Administratif Masihulan.

3. Penolakan Gugatan, Pembakaran Rumah dan Pembabatan Tanaman

Setelah melalui proses persidangan, pada 18 Maret 2025 melalui nomor Perkara 29/Pdt. G/2024 PN Msh, Pengadilan Negeri Masohi memutuskan bahwa gugatan Negeri Huaulu tidak dapat diterima (niet ontvankelijike veklaar) dengan menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 6.461.000 (enam juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Setelah putusan ini, pada 21 Maret 2025 terjadilah pembakaran beberapa rumah warga masyarakat Sawai. Korban diantaranya Rumah Arsad Bugis yang berada di kawasan Salawai, Paparisa Askam Tuasikal di kawasan Kilo 5, serta pembabatan tanaman produktif seperti cengkeh sekitar 30 pohon dari saudara Wan Tomagola di Kilo 5 dan Amin Rumasoreng di Lakahan. Kejadian ini membuat masyarakat Sawai menjadi sangat marah mengingat kejadian ini pasca putusan Pengadilan Negeri Masohi dan terjadi saat bulan Ramadhan pada 18 Maret 2025 lalu. Polsek Wahai telah menyelidiki kasus ini namun sampai saat ini identitas pelaku belum diketahui.

4. Insiden di Hari Lebaran dan Tragedi 3 April 2025

Masyarakat Sawai sebenarnya menjalani perayaan Idul Fitri dalam suasana sedih, mengingat setelah putusan perkara oleh Pengadilan Negeri Masohi pada 18 Maret 2025 disusul dengan terbakarnya rumah dan pembabatan tanaman produktif oleh pelaku yang tidak diketahui sampai saat ini.

Selanjutnya pada 31 Maret 2025 saat sholat Idul Fitri sekitar pukul 08.00 WIT, beberapa warga dusun Rumah Olat yang hendak datang membeli BBM di Sawai, di mana tidak ada toko atau tempat penjualan BBM yang buka pada saat itu. Beberapa pemuda Rumah Olat ini bersikukuh untuk melewati pos penjagaan maka terjadilah cekcok dan aksi kekerasan ringan oleh warga Sawai.

<p>The post Menelisik Akar Masalah Konflik Negeri Sawai, Masihulan dan Rumah Olat first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang

PENGHEMATAN anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menimbulkan pertanyaan kritis: mengapa efisiensi fiskal tidak dimulai dari struktur pemerintahan itu sendiri, khususnya melalui perampingan kabinet?

Dalam konteks tata kelola negara, efisiensi anggaran bukan hanya soal memotong belanja barang atau subsidi, tetapi juga soal bagaimana pemerintah mengelola sumber daya manusia dan birokrasi secara efektif.

Kabinet Merah Putih saat ini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia, dengan lebih dari 30 menteri, belum termasuk wakil menteri, staf khusus, dan berbagai lembaga non-kementerian.

Terakhir, pemerintah menambah pejabat dengan mengangkat Deddy Corbuzier, pendukung Prabowo ketika Pilpres 2024, sebagai staf khusus (stafsus) menteri pertahanan.

Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai stafsus Menhan di tengah efisiensi besar-besaran adalah sebuah ironi. Jika efisiensi benar-benar dijadikan pijakan, semestinya pemerintah lebih selektif dan transparan dalam setiap pengangkatan pejabat.

Struktur pemerintah yang gemuk tentu berdampak langsung pada besaran anggaran yang dibutuhkan, mulai dari gaji, tunjangan, fasilitas, hingga biaya operasional lainnya.

Perampingan kabinet tidak serta-merta berarti penurunan kinerja pemerintah. Sebaliknya, kabinet yang lebih ramping justru bisa meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Dengan jumlah menteri yang lebih sedikit, koordinasi antarlembaga menjadi lebih mudah dan cepat.

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman mengelola pemerintahan dengan jumlah menteri yang jauh lebih sedikit, tetapi tetap mampu menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan responsif.

Selain itu, perampingan kabinet juga membuka peluang untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan antarkementerian. Selama ini, tidak jarang terjadi gesekan atau kebingungan akibat batasan tugas yang tidak jelas, pada akhirnya menghambat implementasi kebijakan publik.

<p>The post Efisiensi Anggaran, Mengapa Tak Dimulai dari Perampingan Kabinet? first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Direktur Rispek Indo Strategi (RIS), Lembaga Survey dan Konsultan. Magister Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia

KOMISI II DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi pada 6 Februari 2025.

Pelantikan secara serentak untuk gubernur-wakil gubernur, maupun bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Sembari menunggu pelantikan, kami memberikan sedikit catatan kritis kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath agar terus tancap gas bekerja untuk memajukan Maluku, sesuai tagline LAWAMENA, Par Maluku Pung Bae.

Sejak ditetapkan sebagai pemenang hasil Pilkada Maluku, 27 November 2024 oleh KPU Provinsi Maluku, Hendrik-Vanath langsung sowan, silaturahmi dengan pelbagai instansi strategis guna keperluan pembangunan Maluku. Hendrik bahkan telah bertemu Arsyad Rasyid saat masih menjabat Ketua Umum KADIN Indonesia untuk membicarakan peluang investasi di Maluku. Hendrik-Vanath juga telah bertemu sejumlah Menteri di Kabinet Merah Putih untuk mengusulkan program prioritas yang akan dilakukan dalam periodisasi lima tahun kedepan.

Hendrik-Vanath memang harus gerak cepat. Tak boleh bersantai menunggu jadwal pelantikan. Sebab, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Salah satunya mendorong investor masuk ke Maluku mengelola sumber daya alam agar berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Problem terbesar Maluku dari beberapa periodisasi kebelakang adalah soal kemiskinan dan pengangguran. Dua hal ini yang belum mampu teratasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2024, mengkonfirmasi Maluku berada di peringkat ke 8 provinsi termiskin di Indonesia, dibawahnya ada Maluku Utara.

Beruntung, provinsi Papua mengalami pemekaran menjadi beberapa wilayah; Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, sehingga posisi Maluku terdongkrak dari urutan ke 4 menjadi ke 8 provinsi termiskin di Indonesia. Di mana, 16,05% atau 297.680 rakyat Maluku masuk dalam kategori miskin. Populasi kemiskinan terbesar ada di Perdesaan, 24.43%, sedangkan di Perkotaan hanya 5.14%, total 29,57%.

Sejak rezim pemerintahan Murad Ismail-Barnabas Orno, persentase kemiskinan di Maluku mengalami pasang surut (fluktuatif). Di awal pelantikan mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur, tahun 2019 kemiskinan di Maluku pada angka 17.69% atau 317.690, turun 0.25% pada tahun 2020 menjadi 17.44% (318,190). Tahun 2021 mengalami kenaikan 17,87% (321.810) atau 0.43%. Tahun 2022, terjadi penurunan satu digit yakni 1,09% atau 15.97% (290.570). Tahun 2023 kembali naik 0,45% atau 16,42% (301.610). Dan tahun 2024, turun 0.73% atau 16.05% (297.680).

Secara keseluruhan, lima tahun kepemimpinan Murad-Orno mampu menurunkan persentase kemiskinan per tahun (Yoy) pada kategori stagnan (artinya tidak memiliki dampak signifikan pada posisi kemiskinan di Maluku tingkat nasional), terjadi penurunan angka kemiskinan terbesar pada tahun 2022 sebanyak 1,09%. Memang ada force majeure, berupa musibah gempa bumi yang menyebabkan terjadinya pengungsian warga selama tahun 2019 di wilayah Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah.

Diikuti pandemi Covid-19 tahun 2020, membuat Pemda Maluku harus refocusing APBD untuk menangani gempa bumi dan Covid-19 selama tahun 2019-2022. Namun selepas dua musibah tersebut, tahun 2022-2024 persentase kemiskinan di Maluku juga tak kunjung membaik.

Tanggung jawab Hendrik-Vanath adalah mampu menggerek kemiskinan dan pengangguran di Maluku pada level yang lebih baik. Maluku mesti keluar dari zona merah kemiskinan, caranya harus tercipta lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat Maluku.

Untuk melampaui kerja pemerintahan Murad- Orno, setidaknya Hendrik-Vanath harus mampu menurunkan angka kemiskinan di Maluku minimal pada angka 1.00%-2.00% secara konsisten per tahun (yoy). Ini challenge yang tidak ringan bagi Pemerintahan Lawamena.

Realisasi Sapta Cipta LAWAMENA

Hendrik-Vanath telah mampu mengambil hati mayoritas pemilih di Maluku dengan persentase perolehan 47.40% atau 437.379 suara, hasil penetapan KPU Maluku, 9 Desember 2024.

LAWAMENA muncul sebagai antitesa dari kegagalan kerja Murad-Orno merealisasikan visi misinya. Kepercayaan besar masyarakat ini harus dibalas tuntas oleh Hendrik-Vanath, merealisasikan janji kampanye, yang terangkum dalam Sapta Cita (tujuh cita).

Visi LAWAMENA adalah; Transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045.

Visi Lawamena ini, hemat saya bertumpu pada Keadilan dan Kesejahteraan. Tanpa keadilan dan kesejahteraan, mustahil akan tercipta kemajuan. Banyak negara maju meletakan keadilan sebagai fondasi awal (fundamental value) untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan.

Keadilan yang dimaksud adalah berpusat pada penegakan hukum (rule of law) yang baik, transparan dan tidak tebang pilih. Manajemen birokrasi yang berorientasi good and clean government. Distribusi pejabat publik yang profesional, berkualitas dan jauh dari praktik KKN.

Penerapan kebijakan politik yang pro masyarakat miskin (pro poor) atau public interest. Pembangunan pendidikan yang merata. Pengelolaan sumber daya alam yang adil antara keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan kepentingan ekonomi (people, planet, profit), merujuk pada teori lingkungan 3P oleh John Elkington (1994).

Dalam pendekatan teori pembangunan, setidaknya ada dua paradigma pembangunan ekonomi yang terkenal; Paradigma pertumbuhan ekonomi (economy growth) Adam Smith (bapak ekonomi liberal, 1729-1790), yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui sistem ekonomi liberal, tanpa campur tangan pemerintah. Teori ini bertumpu pada mekanisme pasar bebas (free market) yang bercorak kapitalisme.

Dan paradigma pemerataan pembangunan (equal development), yang berpijak pada keadilan pembangunan antara kota (central) dan desa (periphery), sehingga tak ada disparitas pembangunan antar wilayah. Tujuannya agar terjadi distribusi kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Dasar teori ini berasal dari pemikiran ekonomi Karl Marx (bapak ekonomi sosialis, 1818-1883), tentang Sosialisme yakni pemerataan kesempatan pemilikan antara kelas borjuis (pemilik modal) dan kelas proletar (pekerja).

Hendrik-Vanath yang sebentar lagi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, harus memahami betul dua pendekatan teori pembangunan tersebut. Sebab di Maluku, masih banyak daerah yang berstatus periphery (pinggiran) dari segi pembangunan fisik, sumber daya manusia, maupun ekonomi.

Misi LAWAMENA yang terjabarkan dalam Sapta Cita (tujuh cita), nampaknya juga bertumpu pada paradigma pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat (good governance and public service).

2. Pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran (pro poor and unemployment).

3. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk memperlancar konektivitas antar dan intra wilayah.

5. Pengelolaan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengeloaan sumber daya alam yang sustainable (etis, responsif, akuntabel).

6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Serta pemberian insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan membuka aksesibilitas pasar untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.

7. Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan, dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Mari kita ulas berbagai misi tersebut. LAWAMENA menempatkan problem internal pemerintahan pada posisi pertama. Ini penting. Sebab good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) adalah jantung keberhasilan pelaksanaan visi-misi dan berbagai janji kampanye. Birokrasi adalah mesin pelaksana program pimpinan politik pemerintahan yang harus di-set up secara baik.

Patologi birokrasi (penyakit birokrasi) ada pada mentalitas birokrat yang masih terjebak dalam budaya korupsi, kolusi nepotisme. Birokrat di Maluku harus didesain mengikuti semangat reformasi birokrasi, yakni profesional, berkualitas, terbuka, anti korupsi dan melayani masyarakat. Aparatur birokrasi mesti dijauhkan dari hasrat untuk memperkaya diri dan keluarga (rent seeking).

Untuk mendapatkan birokrasi yang handal, saran kami, wajib kirannya gubernur dan wakil gubernur melakukan asesment terbuka (open assessment) agar dapat mengecek kualitas dan rekam jejak para birokrat yang nantinya akan mengisi posisi pimpinan OPD. Publik harus diberikan ruang untuk menilai dan memberi input soal profil dan sepak terjang calon pimpinan OPD tersebut.

Gubernur Hendrik Lewerisa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath tidak boleh terjebak dalam sentimen primordial dan ego personal. Sudah saatnya membuang paradigma lama, yang menjadikan aparatur birokrasi sebagai sapi perah politik dan kepentingan proyek semata.

Jangan ada lagi fenomena ABS (asal bapak senang) dalam kerja-kerja birokrasi. Dilarang keras keluarga atau istri sekalipun mencampuri urusan birokrasi (seperti yang kemarin). Nilai-nilai profesionalisme yang mengedepankan reward and punishment harus menjadi budaya dalam menata birokrasi Maluku. Merit system (sistem karir) dan semboyan the right man on the right place mesti menjadi panduan.

Konsen misi Sapta Cita LAWAMENA berikutnya, mayoritas adalah ada pada problem eksternal pemerintahan. Kemiskinan dan pengangguran menjadi top priority lainnya.

Secara substansi, isu tentang kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia adalah setali tiga uang. Ini merupakan issue of humanity (isu kemanusiaan), yang berhubungan dengan community development (pengembangan masyarakat) dan kesejahteraan sosial (social welfare).

Secara teori, pengembangan masyarakat diartikan sebagai proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hari ini dan masa depan. (Casey, 2025).

Pengembangan masyarakat adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah dan segenap warga masyarakatnya, dengan menggunakan teknologi terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat. (Mardikanto, 2009).

Pemerintah wajib menjadi inisiator dalam menggerakan masyarakat. Memfasilitasi berbagai kelompok kepentingan agar mau berpartisipasi untuk mencapai tujuan mereka.

Kunci dari pengembangan masyarakat adalah kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dan sesuai need for social achievment (kebutuhan untuk pencapaian masyarakat). Sering kali kebijakan pemerintah tak sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat, sehingga niatan untuk memberdayakan masyarakat jauh panggang dari api.

Pangkal dari musabab tersebut, kebijakan pemerintah acapkali tanpa berbasis data yang diambil dari aspirasi masyarakat. Tak ada partisipasi masyarakat yang terwadahi dalam musyawarah rembuk pembangunan (Musrembang). Alhasil orientasi kebijakan hanya berbasis proyek rutinitas, jangka pendek (short-term), bukan program pemberdayaan yang sustainable (jangka panjang).

Semua isu yang berkaitan dengan pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas akan bisa dikerjakan secara baik oleh pemerintahan LAWAMENA, jika kebijakan yang diambil melewati tahapan yang benar, bersumber dari kebutuhan masyarakat, atau setidaknya merujuk pada aspirasi masyarakat.

Pemerintahan LAWAMENA mesti lebih adaptif terhadap lingkungan eksternal yang semakin berubah. Dunia semakin terbuka, lewat kanal media sosial, mata dan telinga masyarakat selalu mengawasi segala kebijakan pemerintah. Mindset kebijakan Hendrik-Vanath harus berbasis bottom up dan mendorong pelibatan masyarakat seluasnya agar kebijakan pemerintah bisa berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tanpa takut menjadi cemohan nitizen.

Misi Sapta Cipta LAWAMENA berikutnya, berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kita akui sebagai daerah yang berbasis kepulauan dan terhubung oleh laut, pembangunan infrastruktur di Maluku masih sangat memprihatinkan jika tidak dikatakan miskin. Ini permasalahan yang kompleks. Rasa-rasanya ruang fiskal Maluku yang terbatas tak akan mampu membiayai berbagai proyek infrastruktur di Maluku yang sangat luas.

Hemat kami, pemerintahan LAWAMENA kedepan harus mempunyai skala prioritas dalam membangun infrastruktur. Misalnya, di tahun pertama dan kedua, pemerintah berfokus membangun infrastruktur kelautan, sesuai corak wilayah kemaritiman, seperti pengadaan tol laut (kapal laut), pembangunan pelabuhan-pelabuhan kecil (dermaga transit) dan jembatan penghubung antarwilayah dan juga desa yang sering kali akses jalan mereka (masyarakat desa) terputus saat air laut mengalami pasang (naik).

<p>The post Waktunya Hendrik Lewerissa – Abdullah Vanath Membangun Maluku first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Direktur Indonesian Society Network dan Direktur Maluku Crisis Center

KETIKA angin laut membawa harum aroma rempah-rempah dari perairan Maluku, ada harapan yang senantiasa tumbuh di hati masyarakatnya.

Namun, dibalik keindahan alam dan kekayaan budaya yang memikat, Ambon masih menyimpan kerentanan atau luka yang harus terus dijahit dengan benang perdamaian

Pada Minggu, 11 Januari 2025, dini hari, sebuah insiden di kawasan Tugu Trikora, Kota Ambon mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan.

Perkelahian kecil antar pemuda yang berawal dari balap liar dan minuman keras, berkembang menjadi bentrokan yang melibatkan massa. Video yang menyebar di media sosial semakin memperkeruh suasana, membawa bayangan kelam konflik 26 tahun lalu kembali ke permukaan.

Tiga sepeda motor terbakar, sebuah bangunan hancur, dan beberapa orang mengalami luka-luka akibat lemparan batu.

Meskipun situasi berhasil dikendalikan, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa potensi konflik di Ambon masih ada bila tak mau dikatakan tinggi.

Ekspresi dan Ruang yang Hilang

Coba bayangkan ini: seorang pemuda dengan sepeda motornya melaju kencang di jalanan kota, dikelilingi suara sorak-sorai teman-temannya.

Bagi mereka, balap liar bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ruang untuk mengekspresikan diri, membangun identitas, dan mencari pengakuan. Sayangnya, minimnya fasilitas publik yang mendukung kreativitas pemuda sering kali membuat energi ini tersalur ke arah negatif.

Ada banyak potensi asalkan difasilitasi atau diberikan ruang. Misalnya, ajang balap motor resmi yang dikemas dan dikelola dengan standar keamanan. Atau membangun taman kota serta ruang terbuka dan fasilitas olahraga sebagai tempat mereka berkumpul secara sehat.

Solusi berbasis sosial ini dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi akar permasalahan, daripada hanya mengandalkan pendekatan hukum yang sering kali tidak menyentuh inti persoalan.

Kerentanan Sosial dan Pemicu Konflik

Jika kita tarik garis lebih jauh, setidaknya ada tiga faktor utama yang membuat Ambon masih rentan terhadap konflik komunal.

Pertama, solidaritas kelompok berbasis agama; Perbedaan yang semestinya menjadi kekayaan justru seringkali menjadi sumbu konflik. Peristiwa kecil pun bisa membesar jika melibatkan sentimen agama.

Kedua, media sosial sebagai katalis; Di era digital, narasi provokatif di media sosial dapat menyulut api di tengah masyarakat yang masih tersegregasi.

Ketiga, residu konflik lama: Kenangan buruk dari konflik 1999 masih meninggalkan bekas di banyak kalangan, sehingga mudah terprovokasi.

Pendekatan keamanan memang penting, tetapi tidak cukup. Solusi berkelanjutan harus mencakup kesejahteraan, resolusi multikultural, dan pengelolaan media sosial yang bijak.

Realitas yang tentu saja memerlukan upaya antisipasi dan mitigasi terus-menerus. Baik itu melalui pendekatan keamanan, menjaga stabilitas sosial, dan resolusi konflik, tapi yang tak kalah pentingnya adalah dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).

Sebab akar persoalan lainnya, seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, berkelindan dengan adanya kebiasaan minum minuman keras dan balapan liar di kalangan pemuda turut memperkuat dan memperbesar kerentanan.

Diperlukan penegakan hukum yang konsisten untuk memberikan sinyal bahwa pemerintah serius dalam menjaga keamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Maluku. Di sisi lain, pengawasan keamanan juga harus diperkuat.

Pendekatan yang lebih kreatif  bisa dilakukan, seperti dengan menginisiasi adanya satu unit pengamanan yang secara rutin melakukan patroli dan edukasi di masyarakat, antara lain untuk mencegah dan mengontrol ‘kumpul-kumpul’ pemuda dengan konsumsi miras tradisional.

Inspirasi dari Kota Davao

Sepertinya Kota Ambon perlu belajar dari Davao, kota di Filipina dalam menghadapi masalah serupa. Davao adalah contoh nyata bagaimana keberanian dan kreativitas bisa mengubah wajah sebuah kota.

Dengan pendekatan yang tegas namun manusiawi, Davao mengembangkan unit keamanan khusus seperti Davao Death Squad (DDS). Unit ini tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga merangkul masyarakat melalui edukasi dan patroli rutin.

Hasilnya? Davao kini dikenal sebagai salah satu kota paling aman di Filipina. Sektor pariwisatanya maju masyarakat hidup dalam harmoni.

Apa yang dilakukan di Davao bisa menjadi inspirasi bagi Ambon. Bukan untuk meniru secara persis, tetapi untuk mengambil esensi dari strategi mereka: integrasi antara pendekatan keamanan dan pembangunan komunitas.

Resolusi Multikultural

Generasi muda adalah harapan masa depan Ambon. Di tengah keberagaman etnis dan agama, mereka perlu dibekali keterampilan multikultural sejak dini.

Pendidikan formal maupun informal harus dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi, menghormati perbedaan, dan hidup bersama secara harmonis.

Bayangkan sebuah sekolah di Ambon yang mengintegrasikan pelajaran tentang keberagaman dalam kurikulumnya. Anak-anak belajar untuk memahami konteks sosial dan psikologis masyarakat mereka.

Mereka diajarkan untuk tidak membawa sentimen pribadi ke ranah publik, apalagi menyeret persoalan personal itu ke konflik komunal.

Selain itu, penggunaan media sosial juga harus mendapat perhatian serius. Edukasi tentang literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat menggunakan platform ini secara bijak.

Provokasi dan narasi yang memecah belah harus dicegah, sementara konten yang mempromosikan harmoni harus diperbanyak.

Ada semacam pantangan sosial untuk tidak disentuh dan dieksploitasi secara berlebihan, seperti politik identitas (agama) atau simbol-simbol komunitas (adat), apalagi hingga menarik persoalan personal ke konflik komunal.

Keterampilan multikultural juga meliputi penggunaan media sosial dengan lebih bijak oleh masyarakat. Hindari konten yang dapat memantik sentimen kelompok, menjurus pada provokasi massa harus dapat dihindari untuk disebarkan apalagi sampai memproduksinya.

Semua ini sebagai resolusi bersama dan kemudian menjadi habitus kolektif. Intinya keterampilan multikultural adalah kemampuan masyarakat Maluku untuk beradaptasi dan hidup bersama secara harmonis dalam perbedaan (suku-agama).

Konsensus sosial merupakan elemen fundamental dalam membangun stabilitas sosial-politik, terutama di wilayah yang memiliki keragaman etnis dan agama seperti Maluku (Ramenzoni, 2021).

<p>The post Mengantisipasi Kerentanan Sosial dan Pemicu Konflik di Kota Ambon first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Direktur Rispek Indo Strategi (RIS), Lembaga Survey dan Konsultan. Magister Universitas Indonesia. Mantan Tim Pemenangan BAILEO.

“Ini hanyalah catatan refleksi, serial keempat Pilkada Maluku. Tulisan ini merekam kepemimpinan Murad Ismail. Tak ada pretensi personal. Bertujuan untuk menjadi pelajaran kepemimpinan bagi siapapun. Bahwa, komitmen dan rendah hati adalah modal utama agar kekuasaan bisa survive dalam lingkungan demokrasi yang semakin berubah dan maju.”

Pilkada Maluku 2024 merupakan turning point (titik balik) yang menyakitkan bagi Gubernur Jenderal Murad Ismail (kami dulu menjulukinya). Betapa tidak, masuk ke gelanggang Pilgub Maluku untuk kedua kalinya, berstatus calon gubernur petahana, Murad Ismail harus rela dikalahkan oleh kompetitor politiknya, Hendrik Lewerissa.

Hendrik Lewerissa yang berpasangan dengan Abdullah Vanath, akronim LAWAMENA berhasil menghempaskan Murad Ismail-Michael Wattimena (2M) dengan selisih keterpilihan (elektabilitas) sangat telak, 23.74% versi quick count. Padahal, Pilgub Maluku 2018, Murad Ismail bisa menang dengan angka yang meyakinkan.

Hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei Maleo Institute menempatkan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath finish di rangking pertama sebagai champione 50.70%. Murad Ismail-Michael Wattimena di posisi kedua 26,96%. Sedangkan Jeffry Apoly Rahawarin-Abdul Mukti Keliobas (JAR-AMK) di urutan ketiga 22.49%.

Kekalahan sangat telak Murad Ismail-Michael Wattimena yang berstatus pasangan calon gubernur incumbent ini menarik diulas. Belum pernah ada calon gubernur petahana di Indonesia yang selisih kalahnya jauh seperti ini. Mari kita kulik.

Satu bulan sebelum pentahapan Pilgub Maluku 2024 berlangsung, saat semua bakal calon gubernur dan wakil gubernur lagi sibuknya melobi SK rekomendasi partai politik di Jakarta, posisi elektabilitas Murad Ismail tidak terkalahkan.

Aneka survei internal partai politik menokohkan Murad Ismail ada pada angka range 35% – 40%. Namun angka elektabilitas Murad Ismail hanyalah dibawah 50%. Begitupun tingkat kepuasan (satisfication) kinerja Murad Ismail tidak menembus 60% atau lebih. Ini early warning (peringatan dini) bagi petahana.

Dalam ilmu survei, jika calon petahana tidak memiliki kepuasan kinerja 60% atau lebih, serta posisi elektabilitas hanya di bawah 50% merupakan angka yang rawan. Petahana dinyatakan kuat tapi tidak kokoh. Ada celah elektabilitas yang bisa dikalahkan.

Apa yang dialami Murad Ismail juga pernah dirasakan oleh Said Assagaf pada Pilgub Maluku 2018. Saat itu, Said Assagaf sebagai calon gubernur petahana juga memiliki elektabilitas yang kuat, tapi dapat dikalahkan. Said bahkan memiliki elektabilitas dalam survei Konsultan Citra Indonesia – Lembaga Survei Indonesia (KCI-LSI) di angka 46%. Berbanding terbalik dengan Murad Ismail yang memulai konsolidasi 1 tahun pra pilkada Maluku 2018 dengan posisi elektabilitas 0,6%.

Perbedaanya ada pada hasil akhir. Said Assagaf walau harus kalah dari Murad Ismail, tetapi jaraknya tidak terlalu besar alias dibawah dua digit, yakni 9.67%. Murad Ismail-Barnabas Orno (BAILEO) 40.83%, Said Assagaf-Andreas Rentanubun (SETIA) 31.16%, dan Herman Koedoeboen-Abdullah Vanath (MANDAT) 28.01%.

Jarak kekalahan besar yang dialami Murad Ismail mengkonfirmasi ada patahan kinerja, sikap kepemimpinan, konsolidasi tim pemenangan yang tidak beres dilakukan Murad Ismail, selama periode kekuasaannya menjadi Gubernur Maluku.

Gagal Realisasi Janji Kampanye

Murad Ismail selalu membanggakan prestasinya mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI berturut-turut selama 5 tahun menjadi gubernur Maluku. Keberhasilan ini menjadi jualan politiknya di mana-mana setiap kampanye.

Tapi Murad Ismail lupa, WTP ini adalah isu elite. Hanyalah keberhasilan kerja administrasi dan keuangan dalam birokrasi. Tidak menyentuh aspek substansi kepemimpinan politik, yakni merealisasikan janji dan program saat kampanye sebagai calon gubernur Maluku.

Murad Ismail juga selalu membanggakan angka penurunan kemiskinan dan pengangguran di Maluku yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya (yoy). Diklaim sebagai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi data ini gampang dipatahkan karena selama 5 tahun menjadi gubernur, Murad Ismail menjadi saksi hidup bahwa ratusan ribu angkatan kerja di Maluku harus hijrah menjadi pekerja di perusahaan nikel di Weda, Maluku Utara.

Mereka bukan saja kerja, tapi juga pindah domisili provinsi. Hal itu jelas, menurunkan jumlah kemiskinan dan pengangguran, karena berkurangnya populasi masyarakat Maluku. Pekerja di perusahaan tambang itu juga berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah untuk Maluku. Seperti TKI yang menyumbang devisa bagi negara.

Apakah selama Murad Ismail menjadi gubernur adakah investor besar yang masuk membuka lapangan kerja di Maluku? Jawabannya tidak. Lalu apa reasoning (alasan) kemiskinan dan pengangguran di Maluku bisa menurun? Silahkan tanyakan ke BPS.

Saat Murad Ismail membanggakan kerja rutin pemerintahannya, publik Maluku malah menanyakan 16 program janji kampanye BAILEO yang tak kunjung direalisasi. Murad Ismail terpojok, karena 16 program ini merupakan magnet yang membuat mayoritas masyarakat Maluku menjatuhkan pilihan politik kepadanya pada Pilgub Maluku 2018.

Berikut 16 program BAILEO:

1. Pemindahan ibu kota ke Makariki, Seram dan percepatan pembangunan kantor Pemprov Maluku
2. Rekrutmen PNS dan pejabat berdasarkan kompetensi dan mempertimbangkan keterwakilan suku, agama dan kewilayahaan
3. Penerapan sistem e-government dan e-budgeting untuk transparasi dan pelayan publik
4. Harga sembako stabil dan murah
5. Mewajibkan perusahaan di Maluku mempekerjakan minimal 60% anak Maluku
6. Biaya pendidikam gratis untuk SMA/SMK di Maluku
7. Kartu beasiswa Maluku untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu
8. Pengembangan RSUD menjadi RSUD pusat bertaraf internasional
9. Meningkatkan status Puskesmas biasa menjadi Puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh.
10. Kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit
11. Bedah rumah untuk keluarga miskin
12. Menciptakan produk lokal one sub district/one vilage, one product
13. Pengembangan provinsi kepulauan dan Maluku sebagai lumbung ikan nasional
14. Pembangunan smart city di pusat kabupaten/kota di Maluku
15. Maluku terang dengan listrik masuk desa
16. Revitalisasi lembaga-lembaga adat.

Dari 16 program Murad Ismail-Barnabas Orno yang populis ini, hemat penulis, ada dua program yang dampak politiknya sangat besar, yaitu; janji program pertama dan kedua.

Program pertama, menyangkut pemindahan ibu kota provinsi ke Makariki, Pulau Seram, kabupatan Maluku Tengah. Kegagalan merealisasikan program ini seperti api dalam sekam yang meledak saat momen politik tiba. Murad Ismail berkilah tak pernah menjanjikan pindah ibu kota Maluku ke Pulau Seram.

Walau faktanya, banyak rekam jejak yang dikonsumsi publik saat Murad Ismail berjanji di atas panggung kampanye akbar BAILEO di Kota Masohi. Kegagalan realisasi janji ini, membuat pemilih Seram raya (baca; kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah) ramai-ramai menghukumnya di Pilkada Maluku 2024.

Jika program pertama berefek negatif pada pemilih Seram raya, maka program kedua menghantam ketahanan simpatik pemeluk non muslim di Maluku. Murad berjanji akan adil dalam membagi jabatan birokrasi, berdasarkan agama dan suku. Namun yang terjadi, birokrasi hanya dikuasai oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan perkawanan dengan dirinya (koncoisme birokrasi). Lucunya, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, berstatus Plt dari awal hingga akhir periode kekuasaannya.

Penempatan pejabat sama sekali tak berbasis reformasi birokrasi, tak memakai pola meritokrasi system, the right man on the right place. Tapi pola patron klien politik, diutak-atik semaunya. Siapa yang dekat dengan penguasa, akan kebagian kue kekuasaan. Birokrasi pun didominasi oleh agama tertentu tanpa melihat aspek profesionalitas.

Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno yang harusnya menjadi simbol perimbangan kekuasaan di Maluku hanya menjadi pajangan, tak berfungsi dalam pengisian jabatan birokrasi. Isu keadilan birokrasi ini, salah satunya yang membuat Murad Ismail tak lagi jadi primadona, dicibir habis-habisan oleh masyarakat non muslim di Maluku.

Kepemimpinan Tak Demokratis

Selama menjadi Gubernur Maluku, Murad Ismail sangat jauh dari tipe Kepemimpinan demokratis (democracy leadership), yang friendly (bersahabat), fairness (adil), dialogis dan mau mendengar bawahan. Murad Ismail kerap memakai sistem kepemimpinan top down. Pemimpin tak pernah salah, bawahanlah yang harus disalahkan.

Banyak sekali pergantian pejabat birokrasi yang aneh. Dari mulai Sekretaris Daerah hingga ke level Kepala Dinas, Badan dan Bidang. Ada pejabat yang satu tahun, bisa beberapa kali dirolling jabatannya, tanpa publik tahu apa alasannya. Benar-benar manajemen birokrasi yang amburadul.

<p>The post Mengapa Petahana Murad Ismail Kalah Telak di Pilkada Maluku 2024? first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Ambon dikenal sebagai kota pariwisata sejak dahulu, karena memiliki karakteristik kebudayaan yang sangat bernilai, dan rata-rata hampir mirip pada setiap negeri atau kampung-kampung yang berada dalam wilayah kota Ambon, selain juga karena letak kotanya yang berada pada pesisir laut. Sebut saja, tarian cakalele dan tarian lenso merupakan kebudayaan masyarakat kota Ambon yang telah menjadi kebiasaan adat istiadat pada semua negeri di kota Ambon sajak lama. Dalam proses perjalanan kepemimpinan Pemerintahan Kota Ambon, tarian tersebut senantiasa menjadi keutamaan dalam semua kepentingan kehidupan bermasyarakat pada seremoni resmi, baik pada acara di negeri-negeri maupun pada acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kota Ambon.

Selain memiliki karakteristik kebudayaan yang bernilai, masyakarat kota Ambon juga memiliki tingkat keimanan yang sangat baik. Tentunya tingkat keimanan pada semua masyarakat, terkhususnya pada masyarakat beragama Nasrani dan masyarakat yang beragama Muslim, dua agama itu memiliki persentase tertinggi dibandingkan agama-agama lainnya di kota Ambon. Tingkat keimanan yang optimal oleh masyarakat kota Ambon, sejatinya pengaruh masyarakat di luar provinsi Maluku yang mendatangi kepulauan Maluku dengan tujuan dan berkepentingan secara ekonomi serta politik pada waktu itu, era sebelum kemerdekaan Indonesia. Atas pengaruh masyarakat dari luar Maluku, telah memastikan masyarakat Maluku dan terkhusus masyarakat kota Ambon memiliki tingkat keimanan yang sangat optimal dengan kebiasaan beragama yang juga selalu diutamakan dalam semua kepentingan kehidupan bermasyarakat.

<p>The post Ambon Beriman Ikhtiar Kemakmuran Rakyat first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Saking banyaknya gugatan selain menegaskan pendiriannya sesuai putusan sebelumnya,  MK juga pernah mengubah pendiriannya  (overruling) berkaitan dengan isu konstitusional yang sama sebagaimana putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2003 berkaitan dengan kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa hasil  Pilkada  sampai terbentuknya badan peradilan khusus, yang kemudian diubah dengan putusan MK Nomor  85/PUU-XX/2022 dimana MK menyatakan dirinya sebagai lembaga yang permanen dalam menangani sengketa hasil Pilkada.

Juga MK melakukan praktek overruling terkait dengan putusan berkaitan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen. Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan KPK dalam rumpun eksekutif, mengesampingkan Putusan MK Nomor 12-16-19/PUU-VI/2006 yang menyatakan KPK sebagai lembaga independen di luar eksekutif, yudikatif dan legislatif. 

Namun MK juga kokoh pada beberapa isu tertentu meskipun berulang kali dimohonkan. Salah satunya berkaitan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017.  Dari 31 permohonan berkaitan dengan hal tersebut, 23 permohonan dinyatakan tidak diterima, dan 6 dinyatakan ditolak.

Gugatan berulang kali dapat terjadi terhadap isu yang sama di persidangan MK, karena Pasal 60  UU MK jo. Pasal 78 Peraturan MK 2/2021  menyatakan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan  dalam UUD 1945 yang diuji  berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.   

<p>The post Memaknai Kembali Putusan MK Dalam Pilkada Serentak 2024 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih mendatangi bilik TPS menyalurkan hak politiknya. Bagi rakyat yang mencintai Republik Indonesia dan melahirkan Pemilu yang jujur dan adil, hanya ada dua pilihan Paslon Presiden; nomor urut 1 atau nomor 3. Kenapa? Menjatuhkan pilihan pada satu dari dua Paslon itu berarti Anda telah tepat memilih calon pemimpin bangsa. Menjadikan bangsa ini menghargai demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan etika. Pilihan itu sebagai bentuk perlawanan terhadap tirani yang melukai reformasi.

Gemuruh Pilpres 2024 telah terasa pada Oktober 2023. Puncaknya, menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023. MK memutuskan kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

Putusan ini buntut dari judicial review atau uji materi UU No.7/2017 mengenai pemilu terkait batas usia capres cawapres dan diajukan oleh Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Putusan itu kontroversial, imbasnya MK sebagai penjaga terakhir konstitusi banjir hujatan. Lolosnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto memunculkan plesetan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga.

Ketua MK Anwar Usman menjadi dalang mulusnya langkah wali kota Solo itu sebagai Cawapres. Jabatannya sebagai ketua MK dicopot Majelis Kehormatan MK. Gibran merupakan ponakan Anwar Usman. Andilnya meloloskan Gibran, namanya menjadi populer dengan sebutan paman Usman. Majas sarkasme pun disematkan kepada Gibran sebagai anak haram konstitusi.

Kontroversi belum berakhir. Cawe-cawe Jokowi menunjukkan keberpihakannya pada Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Jokowi selayaknya konsisten pada sumpahnya dan menjaga netralitas serta tidak mengambil tindakan yang melukai bangsa. Sepak terjang Jokowi merusak bahkan bisa membunuh demokrasi di Indonesia. Perlawanan pun bermunculan dari mahasiswa. Akademisi dan guru besar di kampus-kampus bersuara lantang kepada Presiden Jokowi. Terlebih yang mengeluarkan kritik adalah para profesor menuntut penegakan demokrasi menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024.

<p>The post Pemilu 2024: Menjaga Demokrasi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Gegara isu amplop, Suharso Monoarfa didongkel dari posisinya sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Konflik internal partai pecah lagi, dan seperti biasanya akan berbuntut dualisme dan saling gugat di antara elite partai.

PPP tidak pernah sepi dari konflik internal. 

Bisa disebut bahwa PPP adalah partai dengan pengalaman konflik internal paling banyak dalam sejarah pembentukannya.

Pendongkelan Suharso Monoarfa kali menunjukkan bahwa ada api dalam sekam yang tidak terlihat dari luar.

Kepemipinan Suharso yang terlihat baik-baik saja ternyata keropos di dalam. 

Hanya dengan satu isu ‘’amplop kiai’’ saja, seorang ketua umum bisa didongkel dengan relatif mudah dan dalam waktu singkat.

Insiden ini membuka spekulasi bahwa kepemimpinan Suharso tidak mengakar, atau kepemimpinannya tidak mendapatkan dukungan dari elite partai maupun akar rumput partai.

Sejak terbentuk dari penggabungan partai-partai berasas Islam di era Orde Baru 1970, partai ini menjadi langganan konflik internal. 

Tradisi konflik internal terus berlangsung sampai dengan orde reformasi.  

Sekarang, tradisi itu muncul lagi dan hampir bisa dipastikan bukan konflik internal yang terakhir.

Karena seringnya terjadi perpecahan internal dan tidak ada persatuan, partai ini tidak bisa membangun soliditas di antara para elite dan dengan pendukung di akar rumput. 

Partai ini pun diledek sebagai partai yang tidak pernah bersatu dan tidak pernah membangun, meskipun namanya Partai Persatuan Pembangunan.

Di era Orde Baru, partai ini menjadi sasaran pelemahan oleh operasi kekuasaan. 

Sebagai partai gabungan partai-partai Islam, PPP menjadi incaran pelemahan karena dianggap sebagai ancaman terhadap rezim Orde Baru. 

<p>The post Suharso Monoarfa dan Amplop Kiai first appeared on Sentraltimur.com.</p>