AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Wali Kota Ambon Bodewin Melkias Wattimena mengakui masih banyak persoalan pembangunan yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Ambon, meskipun berbagai program dan kebijakan, termasuk 17 program prioritas, telah direalisasikan selama masa kepemimpinannya.
“Ketika kita melakukan banyak hal, kita mengakui, banyak persoalan pembangunan yang belum dilakukan,” kata Bodewin dalam pidatonya pada rapat paripurna istimewa DPRD Kota Ambon dalam rangka memperingati HUT ke-451 Kota Ambon, Jumat (4/9/2026).
Ia menjelaskan salah satu tantangan yang masih dihadapi Kota Ambon adalah tingginya angka pengangguran terbuka. Berdasarkan data yang disampaikannya, tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon mencapai 11,7 persen. “Angka pengangguran sebanyak 11,7 persen,” terangnya.
Selain pengangguran, persoalan infrastruktur juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Bodewin mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan yang berlubang dan rusak serta belum dapat diperbaiki secara menyeluruh.
Kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih dan pembangunan infrastruktur lainnya juga membutuhkan perhatian serius agar pelayanan dasar dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Persoalan sampah dan tingginya kerawanan bencana turut menjadi tantangan yang harus ditangani secara bersama-sama. Di samping itu, ketimpangan kepadatan penduduk antardesa, negeri, dan kecamatan juga menjadi persoalan dalam pemerataan pembangunan di Kota Ambon.
Bodewin menyoroti angka kemiskinan yang masih berada di atas 4 persen. Meski disebut lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan di tingkat Provinsi Maluku dan nasional, kondisi tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. “Tapi ini menjadi tantangan besar bagi kita semua. Apalagi tingkat keparahan dan kedalaman tingkat kemiskinan yang terus meningkat,” paparnya.
Menurutnya berbagai persoalan tersebut semakin menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah juga dituntut untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap standar pelayanan minimal yang harus diberikan secara optimal.