banner 728x250

Bertemu INPEX, Bupati Noach Pastikan Warga MBD Peroleh Kesempatan Kerja di Blok Masela

BLOK MASELA
Ilustrasi Proyek LNG Abadi Masela. (Tangkapan Layar: Youtube Sekretariat Presiden)
banner 468x60

Karena itu munculnya rekrutmen yang membatasi persyaratan lokal hanya kepada masyarakat Tanimbar perlu diklarifikasi oleh INPEX, Petrosea, SKK Migas, Pemprov Maluku, serta instansi ketenagakerjaan terkait.

“Kami tidak mempersoalkan prioritas kepada masyarakat Tanimbar sebagai daerah lokasi pembangunan fasilitas utama proyek. Itu wajar dan harus dihormati. Tetapi MBD juga jangan sampai ditinggalkan dari skema penyerapan tenaga kerja lokal proyek LNG Abadi Masela,” tegas Anos di Ambon, Selasa (29/9/2026).

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku ini mengatakan MBD selama ini juga telah disiapkan untuk mengambil peran dalam pengembangan proyek LNG Abadi Masela. Bahkan kajian local people study yang melibatkan Universitas Pattimura dan Pemkab MBD secara khusus membahas kesiapan serta kompetensi SDM MBD untuk terlibat dalam proyek tersebut.

“Perlu ada penjelasan terbuka: apakah lowongan yang diumumkan saat ini memang khusus untuk zonasi Tanimbar dan selanjutnya akan dibuka kuota tersendiri bagi tenaga kerja MBD, ataukah MBD memang belum dimasukkan dalam tahapan rekrutmen tersebut?,” tanya anggota Komisi II DPRD Maluku.

Ia meminta roadmap rekrutmen tenaga kerja jelas dan transparan, termasuk jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan tenaga kerja, kompetensi yang dipersyaratkan, pembagian zonasi, serta tahapan penerimaan tenaga kerja dari KKT, MBD dan masyarakat Maluku secara lebih luas.

“LNG Abadi Masela adalah proyek besar yang berada di Maluku. Kehadirannya harus menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat lokal, bukan justru menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang boleh dan siapa yang tidak mendapat kesempatan,” ujarnya.

BLOK MASELA
Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias. (IST)

Investasi besar tersebut harus mendatangkan manfaat bagi KKT dan MBD juga harus mendapatkan alokasi dan ruang yang adil sesuai skema dan kebutuhan proyek. “Yang kita perjuangkan bukan meminta orang diterima tanpa kompetensi. Yang kita minta adalah kesempatan yang terbuka, transparan, dan terukur bagi putra-putri daerah yang memenuhi persyaratan. Jangan biarkan anak-anak daerah hanya menjadi penonton ketika proyek besar sedang dibangun di sekitar tanah dan laut mereka sendiri,” tegas Anos.

Ikuti berita sentraltimur.com di Channel Telegram